Posted by: OrangLaut | November 9, 2015

Kembali Menjadi Bangsa Samudera

Kembali Menjadi Bangsa Samudera

Oleh: Asyhadi Mufsi Batubara,M.A

Indonesia. Cukup sulit untuk mengeja 17.508[1] wajahnya lewat kata, akan tetapi cukup mudah untuk mengeja 17.508 wajah Indonesia lewat alam dan kebudayaannya “keindahan mahakarya”. Indahnya Indonesia tergambar dari keberagaman suku bangsanya, hingga eksotisnya wilayah Tapanuli yang terbentang dari teluk Sibolga sampai ke danau Toba. Sebagai negara kepulauan yang kaya dan indah, Indonesia telah dikenal masyarakat dunia sejak zaman Firaun. Tercatat ratusan kapal dari berbagai belahan bumi datang berlayar menuju pelabuhan-pelabuhan kuno yang tersebar di negeri di bawah angin[2] hanya untuk mencari komoditas langka yang berharga[3]. Barus merupakan salah satu pelabuhan yang tercatat paling kuno dan paling banyak dikunjungi diantara yang lain, bahkan mengalahkan reputasi Rembang, Tuban atau pun Sunda Kalapa. Penelitian arkeologi telah memperkuat pernyataan ini dengan didasarkan pada artefak hasil penggalian[4] dan kajian teks kuno yang dilakukan di wilayah Barus[5]. Penemuan beragam artefak selama penggalian yang di mulai dari tahun 1967 hingga dekade tahun 2000, telah memperkuat bukti bahwa pada masa lampau Barus berperan sebagai pelabuhan internasional dengan jaringan antar samudera. Layaknya sebuah pelabuhan internasional yang disinggahi beragam etnis[6], Barus pun tumbuh menjadi kota dagang yang prural namun harmonis. Hidup damai berdampingan dimana antar etnis saling menghargai, saling bekerjasama walaupun berbeda asal usul dan keyakinan[7].

Keberadaan Barus dimasa lalu sebagai pelabuhan internasional telah membawa pengaruh yang sangat besar pada kebudayaan dan jalannya sejarah di Tapanuli. Beragam etnis yang kini mendiami wilayah Tapanuli tidak lepas dari keberadaan Barus sebagai kota dagang sekaligus pintu gerbang memasuki wilayah pedalaman[8]. Bahkan apabila dilihat dari perawakan suku bangsa yang mendiami wilayah Padang Lawas di Tapanuli Selatan yang berbadan tegap dan hidung mancung, kemungkinan terdapat pengaruh genetik orang Tamil dan India Selatan[9]. Bahkan dalam cerita rakyat maupun kepercayaan masyarakat adat, bahwa beberapa marga Mandailing yang berdiam di Tapanuli Selatan merupakan keturunan etnis Bugis[10].

Peran Barus dalam pelayaran dan perdagangan di masa lalu telah memberikan pengaruh besar bagi wilayah sekitarnya, termasuk Pulau Nias[11] yang terhubung secara langsung oleh teluk Sibolga. Wilayah Tapanuli hinggga kini masih menyimpan bukti-bukti kejayaan maritim dimasa lampau. Kejayaan yang bahkan telah ada jauh sebelum selat Malaka ramai dilayari dan sebelum Sriwijaya tumbuh sebagai kedaulatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Letaknya yang strategis dan potensi sumber daya alam yang kaya telah membawa Tapanuli pada puncak popularitasnya sehingga ingin dikuasi oleh Raja Rajendra Chola[12], dan bahkan oleh Majapahit pada masa kemudian. Kini lebih dari seribu tahun telah berlalu dan jejak material dari sisa pelabuhan Barus sudah tidak tampak lagi, namun sumber daya lautnya yang kaya dan posisi strategisnya tetap menyimpan potensi yang luar biasa. Dengan potensi laut yang begitu melimpah seharusnya Tapanuli tubuh menjadi wilayah yang makmur dan sejahtera, namun wilayah Tapanuli kini seakan hidup dalam dunia paradoks. Sekalipun memiliki kekayaan sumber daya laut akan tetapi pengembangan dan pengelolaannya belum ditangani secara serius. Hal ini diakui oleh Gatot Pujo Nugroho selaku Plt Gubernur Sumatra Utara, bahwa potensi laut Sumatera Utara benar-benar terabaikan dan bahkan mengakibatkan banyaknya kerusakan hutan mangrov[13].

Tapanuli adalah salah satu contoh kecil terabaikannya kemaritiman Indonesia yang pada hakekatnya negara kepulauan terkaya dan terbesar di dunia. Fakta terbaru yang cukup menggelikan yakni dimana Indonesia mengimpor Ikan dari China[14]. Indonesia sebagai Archipelago state[15] semestinya tumbuh sebagai negara maritim pengekspor ikan, pengembang dan pengguna utama sumber daya energi laut, dan pusat pengkajian maritim dunia. Harus diakui untuk waktu yang lama perhatian pemerintah, penanam modal bahkan penduduk Indonesia lebih banyak tercurah pada darat. Demikian juga dengan peran ilmuwan sosialnya. Kajian maritim yang langka dan terbilang bisa dihitung dengan jari, kalaupun ada maka penelitian itu umumnya dilakukan oleh ilmuwan asing[16]. Ada apa dengan Indonesia? Adakah yang salah dengan mindset paradigma dan pemimpin kita? Akan bagaimana Indonesia kita, dan akan seperti apa identitas kita sebagai Indonesia bila laut terlupakan dan dibaikan?

Tapanuli Yang Indonesia

“Indonesia Tanah-Airku” merupakan baris pertama dari bait pertama lagu kebangsaan Republik Indonesia. Kalimat ini mengandung makna mendalam yang mencerminkan keberadaan dan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Pulau-pulaunya yang berjumlah ribuan dengan masing-masing karakteristik manusia dan budaya yang berbeda-beda dipersatukan dan dihubungkan oleh laut. Selat Sunda menghubungkan pulau Sumatera dengan pulau Jawa, teluk Sibolga menghubungkan Tapanuli dengan kepulauan Nias dengan 132 pulaunya. Diantara pulau-pulau tersebut ada laut yang saling menyambung tanpa terputus, menghubungkan satu sama lain yang bahkan menghubungkannya dengan dunia luar. Media inilah yang membentuk dan melahirkan Indonesia jauh dimasa dimana Indonesia masih dikenal dengan sebutan Nusantara. Laut tidak hanya sebatas media pemersatu saja, akan tetapi laut juga berperan penting dalam membentuk perjalanan sejarah, juga mempengaruhi karakteristik kebudayaan suku bangsa yang mendiami kepulauan Indonesia termasuk Tapanuli[17]. Kebudayaan maritim banyak mempengaruhi wilayah-wilayah di Indonesia seperti misalnya Tapanuli, baik pengaruh dalam bidang seni, sosial, maupun dalam pembentukan identitas Tapanuli. Kota Sibolga yang terletak di pantai Barat Tapanuli merupakan satu contoh kecil dari keberagaman etnis di Tapanuli Tengah sehingga kota ini dijuluki dengan “Negeri Berbilang kaum”, atau wilayah yang terdiri dari beragam etnis[18].

“Nenek Monyangku Orang Pelaut” atau semoboyan-semobonyan lain “Kita Adalah Bangsa Bahari” pada generasi sekarang mungkin tidak dikenal lagi. Namun pada kenyataannya, itulah kita Indonesia, itulah kita suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Tapanuli yang terbentang dari teluk Sibolga hingga ke pantai Timur Sumatera Utara. Ragam etnis di Tapanuli[19] yang begitu beragam merupakan gambaran dari Indonesia yang prural, demokratis dan harmonis. Keberadaan berbagai macam etnis di Tapanuli tidak terlepas dari kegiatan pelayaran dan perdagangan di wilayah Barus pada masa lampau. Barus yang terletak di pantai barat Tapanuli sejak abad ke-10 M telah menjadi pelabuhan internasional yang strategis dan kaya komuditas langka, sehingga mampu mendatangkan beragam suku bangsa yang kemudian berdiam di wilayah Tapanuli[20]. Kekayaan alamnya terbukti membawa peran penting Barus dalam jaringan perdagangan internasional di masa lampau. Kapal-kapal asing singgah dan berlabuh di Barus maupun di teluk Sibolga untuk mencari kamper atau kapur Barus, dan komoditas penting lainnya[21]. Selain kekayaan alam yang dimiliki wilayah Tapanuli, letak perairan nya yang strategis juga mendukung Barus pada posisinya sebagai pelabuhan internasional pada masa itu. Perairan yang tenang di pantai barus dan teluk sibolga menjadikannya tempat yang baik untuk berlabuh. Disamping itu, pantai barat Tapanuli juga secara langsung berbatasan dengan samudera Hindia yang menghubungkan dengan India dan Afrika. Hingga kini, walaupun lebih seribu tahun telah berlalu dari masa kejayaan Barus, teluk Sibolga dan pesisir Tapanuli masih memiliki pesona yang sama. Perairannya senantiasa ramai dilalui kapal-kapal kargo dan tengker yang hendak berlayar menuju India dan Afrika, demikian juga dengan hasil alamnya yang tetap melimpah seperti dahulu kala. Disamping itu, kekayaan lautnya juga begitu melimpah. Terdapat berbgai jenis ikan, namun yang benyak dikembangkan adalah ikan Napoleon yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Begitu juga dengan mutiara, kapur barus, kemenyan, rempah-rempah, kopi luwak, yang semuanya diangkat dari pedalaman Tapanuli menuju pelabuhan Sibolga yang seterusnya akan diekspor dengan kapal kargo ke berbagai penjuru dunia[22].

Laut secara langsung menghubungkan teluk Sibolga dengan kepulauan Nias yang jumlahnya mencapai 132 pulau. Sejak era Barus kuno hingga sekarang, peranan Nias dalam kemaritiman Tapanuli cukup signifikan. Nias merupakan wilayah penghasil kelapa, mutiara, dan ikan untuk wilayah pantai Barat Tapanuli. Landscape-nya yang khas pesisir membuat pohon kelapa tumbuh subur dimana-mana. Sedangkan lautnya yang terbentang hingga samudera Hindia merupakan ground fishing yang menghasilkan banyak ikan dan cocok untuk budidaya ikan dan mutiara. Potensi sumber daya laut pulau Nias yang luar biasa juga sebanding dengan potensi wisatanya. Terdapat 14 pantai yang kini dikategorikan sebagai spot surfing favorit berkelas dunia, yang antara lain pantai Moale, Nias Selatan[23]. Nias dan Tapanuli yang sangat potensial hingga kini belum dikembangkan dan dikelola secara serius oleh pemerintah. Terbukti setelah Tsunami melanda Nias pemerintah seperti enggan untuk mempromosikan keeksotisan Nias kepada wisatwan, sehingga Nias hingga kini sepi pengunjung termasuk tidak pernah diadakannya lagi event surfing. Contoh lain misalnya dalam mamaksimalkan penangkapan ikan di perairan Sibolga yang baru bisa mencapai 10%, dikarenakan minimnya pasilitas penagkapan ikan yang memadai secara pengetahuan dan teknologi. Nelayan di pesisir teluk Sibolga hingga saat ini hanya bermodalkan perahu jukung bercadik berukuran panjang 5 s/d 8 meter dengan mesin tempel yang hanya mampu melaut sejauh 2 s/d 3 mil dari garis pantai[24]. Ironis memang. Indonesia yang begitu melegenda dalam kemaritiman dan sumber daya alamnya, dikalahkan oleh mindset paradigma pembangunan dan arah kebijakan yang lebih condong pada daratan[25].

Tapanuli dan Indonesia sejatinya adalah sama. Alamnya yang indah, lautnya yang kaya, dan keberagaman etnisnya. Ismail Marzuki dalam lyrik lagunya “Indonesia Tanah-Air beta. Pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala. Tetap dipuja-puja bangsa” menggambarkan Indonesia yang sejatinya adalah negara kepulauan terkaya. Negeri yang telah sejak dahulu dimpikan dan ingin dikuasai oleh orang asing, namun rasa persatuan dan persaudaraan antar etnis menjadikan Indonesia tetap utuh dalam satu lautan yang sama. Karakter ini telah tumbuh jauh sejak akar generasi terdahulu. Ombak dan gelombang yang dinamis membuat masyarakatnya bersifat dan berpikiran dinamis juga. Laut juga berperan sebagai media komunikasi yang bersifat integratif, dengan kata lain walaupun tanpa diikat oleh kekuasan politik, masyarakat Nusantara sejak dahulu sudah menjalin interaksi. Masyarakat Nusantara adalah masyarakat pancasilais, demikian juga dengan masyarakat Tapanuli, ataupun masyarakat lainnya yang tersebar disepanjang kepulauan Nusantara[26]. Tanpa karakter maritim yang telah tertanam dalam pribadi-pribadi masyarakatnya, mustahil hubungan dagang dan hubungan sosial antar etnis di era Barus Kuno dapat terjalin, dan juga mustahil hingga detik ini antar etnis di Tapanuli bisa hidup berdampingan dengan begitu harmonis.

Tapanuli yang Bhineka Tunggal Ika, juga begitu mengindonesia dalam nasionalismenya. Terbukti dimana putra-putri Tapanuli telah ambil bagian dalam peta perjalanan sejarah bangsa. Keterlibatan masyarakat Tapanuli dalam melawan Belanda dimulai sejak masuknya Belanda dari wilayah Rao[27]. Belanda digempur pasukan Sutan Mangkutur sejak pertama kali Belanda menginjakkan kakinya di wilayah Tapanuli[28]. Sumbangsih putra Tapanuli juga tercatat dibidang pendidikan yang banyak berperan dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan di Indonesia. Sutan Sati (Willem Iskandar) yang lahir di Pidoli Lombang, Tapanuli Selatan[29]adalah seoarang pendiri sekolah guru pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia (setelah Surakarta)[30]. Berkat sekolah guru yang didirikan Willem Iskandar, putra-putri Tapanuli yang telah menjadi guru menyebar ke segala penjuru Sumatera, sehingga masyarakat Tapanuli tercerdaskan dan melahirkan banyak tokoh perjuangan dan pembangunan Indonesia. Pada era kemerdekaan, beberapa putra Tapanuli muncul di berbagi sektor, seperti misalnya Adam Malik Batubara (salah satu penggagas proklamasi), Amir Syarifuddin Harahap (salah satu founding father/perdana mentri), Dr. Gindo Siregar (Gubernur Jendral Tapanuli-Sumatera Timur), Jenderal Abdul Haris Nasution, Sakti Alamsyah Siregar (Penyiar RRI yang mengudarakan pembacaan proklamasi, dan Letnan Sahala Muda Pakpahan yang dikenal sebagai Nagabonar. Tapanuli dan seluruh anak bangsanya telah sejak dahulu melebur dalam ke-Indonesian, dan dengan segenap tumpah darahnya merasa bangga menjadi orang Indonesia. Di hubungkan dan dipersatukan oleh laut dengan seluruh pulau-pulau di Nusantara, menjadikan kita satu dalam ikatan kebangsaan, Indonesia.

Kembali Menjadi Bangsa Samudera

“Kami datang dari laut, tapi kami tidak mengenal laut. Kami lahir dekat sekali dengan laut, tapi kami bukan bagian dari laut. Kami putra ombak yang terhempas air pasang, terseret jauh hingga daratan. Kami syair lautan yang terputus dari deburan, hilang jejak dari sejarah yang panjang. Kami dahulu adalah putra ombak, datang dari laut dan terlahir dekat sekali dengan laut. Lihatlah kami, lihatlah laut kami. Lautku kaya, tapi kami miskin. Lihatlah kami, lihatlah sekolah kami. Ikan adalah barang mahal, tapi buku kami tak mampu beli. Kami adalah putra ombak, sampai hari dimana kami akan bangkit kembali[31]”.

Secara geografis Indonesia merupakan negara maritim, dimana laut mendominasi dan menjadi pembentuk utama dan sebagai pemersatu pulau-pulau didalamnya. Secara kebudayaan, masyarakatnya yang prural banyak dipengaruhi oleh laut sehingga melahirkan kebudayaan maritim yang berpandangan “dimana perbedaan adalah kita, karena berbeda maka kita Indonesia” Bhineka Tungal Ika[32]. Demkian halnya dengan tanah kelahiranku Tapanuli yang birunya terhampar dari teluk Sibolga hingga pada hijaunya pepohonon di tepian danau Toba. Secara historis wilayah Tapanuli telah mengalami pembauran antar etnis sejak era Barus pada abad ke-1 M[33]. Para leluhurku dari marga Batubara merupakan orang-orang pesisir yang bermigrasi dari wilayah pantai Timur Sumatera Utara[34] menuju wilayah Tapanuli Selatan. Budaya maritim[35] yang telah melekat ternyata memudahkan mereka untuk berbaur dan menjalin hubungan kerjasama dengan orang-orang Mandailing[36], yang salah satunya adalah marga Lubis. Leluhur orang-orang bermarga Lubis sendiri berdasarkan cerita rakyat adalah Daeng Malela yang berasal dari Bugis[37], masuk ke Mandailing melalui sungai Batang Gadis[38]. Keindahan Tapanuli tidak hanya dilihat dari alam dan keberagaman penduduknya saja, namun juga kakayaan sumber daya alamnya seperti emas dan kopi yang pada masa dahulu dilayarkan melalui sungai Batang Gadis yang bermuara di pantai Barat[39].

Tidak mengherankan bila budaya maritim tidak hanya milik orang pesisir melainkan dikenal juga pada masyarakat pedalaman, karena pada kenyataannya sungai-sungai besar telah menghubungkan mereka dengan lautan[40]. Hal ini semakin jelas dengan keberadaan 14 relief kapal yang terpahat pada candi Borobudur[41]. Seperti air yang 80% mendominasi tubuh manusia, demikian juga dengan Indonesia yang hidup matinya dekat dengan air. Budaya ngelarung atau budaya upacara di laut seperti di Bali, Jawa, atau dengan istilah lain di Tapanuli ‘marpangir’ hingga kini masih dapat kita jumpai dalam keseharian masyarakat kita. Leluhur kita datang dari laut[42], dan kita terlahir dekat sekali dengan laut[43]. Para pendiri bangsa ini paham dengan kondisi ini, sehingga pada saat diikrarkannya sumpah pemuda (1928), dipertegas bahwa kita bangsa Indonesia bertumpah darah yang satu, Tanah-Air Indonesia. Kemudian arti penting laut bagi bangsa Indonesia dipertegas lagi oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya pada pembukaan MUNAS Maritim I (1963), yang secara tegas menyatakan bahwa kita adalah negara maritim sehingga segenap anak bangsa harus sadar akan peran penting laut sebagai sumber kehidupan, dan sebagai sumber daya alam yang 80 % mendominasi Indonesia[44].

Laut yang mendominasi wilayah Indonesia[45] ternyata belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Menurut Bappenas, ada 31 juta orang miskin dan 29 juta lebih hampir miskin. Kalau yang miskin itu disatukan dengan yang hampir miskin berarti ada 60 juta orang yang tergolong miskin di negeri ini[46]. Keprihatinan semakin muncul kalau mendengar banyaknya kasus laut yang muncul di Indonesia, baik berupa kecelakaan kapal, penyelundupan, penyalahgunaan wewenang oknum penegak laut, kencing BBM di laut, pencurian BMKT, pencurian ikan dll. Secara tidak sadar ataupun sadar, hal ini telah terjadi puluhan tahun. Pemerintah seolah lupa bahwa wilayah laut NKRI hampir mencapai 5,8 juta km2 atau 75% dari total luas wilayah seluruhnya. Sayangnya laut seakan di anak tirikan, di nomor duakan. Terlihat bagaimana pembangunan di darat jauh lebih maju dibandingkan di laut. Dengan model paradigma pembangunan Indoensia yang ber-mindset darat, tidak mengherankan bila potensi kekayaan laut yang melimpah terabaikan dan dilupakan[47]. Tentu kemerosotan ini tidak bisa dibiarkan terus berkepanjangan. Penulis lewat esay ini menyuarakan ajakan untuk kita berdiri sejenak menghadap lautan, memandanginya dengan seksama, dan merenungkan peran penting laut bagi kehidupan bangsa Indonesia dimasa kini dan dimasa yang akan datang. Sebagai yang muda, tanggung jawab bangsa ini ada dipundak kita. Bangkit tidaknya kemaritiman Indonesia juga ada ditangan kita, ditanga pemuda-pemudi Indonesia yang pada tahun 2020 akan menjadi pemimpin-pemimpin penentu kebijakan di negeri. Buka mata, pandangilah lautan luas milik kita. Disanalah sumber kehidupan bangsa ini, sumber kemakmuran yang akan membawa Indonesia kembali pada kejayaannya. Untuk dibutuhkan perubahan terkecil dalam diri kita pemuda Indonesia, yakni dengan mengubah mindset atau cara pandang yang selama ini lebih condong pada daratan menjadi mindset ber-wawasan Nusantara, melihat Indonesia dengan seutuhnya dimana ada laut diantara pulau-pulau yang menyatukan kita dalam bingkai kebangsaan.

Penulis sebagai putera dan pemuda Tapanuli, akan menyuarakan kampanye potensi maritim untuk membangkitkan kembali kemaritiman di Tapanuli. Diawali dengan mempopulerkan Sejarah Barus kepada generasi muda Tapnuli yang selama ini terpendam dalam laporan-laporan arkeologi untuk menumbuhakn rasa bangga dan kesadaran maritim. Melalui pengetahuan sejarah dan potensi kemaritiman di Tapanuli kiranya akan membentuk mindset yang maritim di kalangan generasi muda Tapanuli. Perubahan mindset menjadi hal utama yang harus dibenahi yang kemudian secara bersamaan akan mendorong mereka pada aksi nyata dengan terjun langsung sebagai bagian dari kemaritiman itu sendiri. Mindset atau cara pandang yang maritim ditambah pengetahuan yang cukup, generasi muda Tapanuli akan sadar bahwa laut Tapanuli yang begitu luas tidak akan habis dan kurang untuk digarap semua putera Tapanuli. Tidak akan ada lagi pengangguran, dan nelayan bukan lagi kelas sosial terendah dengan taraf kehidudupan terendah yang selama ini dipandang sebelah mata. Bahkan krisis air bersih[48] di sepanjang pesisir Tapanuli bila musim kemarau tidak akan terjadi lagi bila pemenuhan air bersih telah dapat diperoleh dari laut melalui desalinasi[49]. Perlu kita ketahui bahwa 97% pasokan air di bumi berada pada laut, sedangkan air yang terdapat di darat, baik air dalam tanah maupun permukaan hanya berjumlah 3%. Tentunya laut Indonesia yang begitu luas, dengan menerapkan desalinasi akan mampu mengatasi persoalan krisis air bersih. Disamping itu, laut Tapanuli dengan arusnya yang cukup kuat dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga arus[50]. Metode ini pada tahun 2006 s/d 2010 pernah di uji cobakan oleh Puslitbang Geologi Kelautan bekerja sama dengan ITB dengan zona uji coba di selat Lombok dan selat Alas[51]. Pada beberapa negara seperti Skotlandia, Prancis, Swedia, Italia, Inggris, Amerika dan Korea Selatan telah berhasil menerapkan pembangkit listrik tenaga arus dan pasang surut ini. Terlebih untuk Tapanuli maupun Indonesia dengan potensi sumber daya lautnya yang ber-arus kuat, tentulah pembangkit listrik ini akan mampu menyediakan kebutuhan listrik murah bagi seluruh masyarakat Tapanuli dan indonesia secara luas.

Tapanuli merupakan salah satu wilayah dari ratusan wilayah lain di Indonesia yang masing-masing memiliki potensi kemaritiman. Dalam hal ini Tapanuli bukanlah sebagai trend senter dalam membangkitkan kemaritiman Indonesia, akan tetapi hanya sebagai salah satu wilayah yang sadar dan ingin kembali menjadi bangsa Samudera, bangsa maritim yang sejak era Barus kuno telah berjaya. Dan bila semua wilayah di Indonesia melakukan hal yang sama, tentu kemaritiman kita yang selama ini mengalami kemerosotan akan bangkit dan bersinar kembali. Harapan penulis sebagai pemuda Indonesia, mari kita mulai dari lokal-lokal terkecil untuk menyulut aksi menuju ruang lingkup yang lebih besar, Indonesia. Adapun pemeran utama dalam kampanye maritim ini adalah kita para generasi muda, pemuda-pemudi Tapanuli, Madura, Bengkulu, Sorong, Ternate, putera-puteri Indonesia. Lewat kampanye kebangakitan maritim ini kita jadikan sebagai satu langkah besar menuju perubahan Indonesia. Jalesviva Jayamahe, lewat laut kita belajar, dan lewat laut kita bangkit menuju negara maritim Nusantara.

“Revolusi atau mati. Dalam remukmu, kau dipaksa bangkit atau tidak sama sekali. Revolusi atau mati. Biru pun kini jadi kelabu, membeku dalam ketidak tahuanmu. Revolusi atau mati. Lautan telah lama berseru, menderu bagai ombak Latsefa mebangunkan tidur panjangmu. Revolusi atau mati. Penjelajah bahari tewas ditembak Resolusi 1787, bahkan hingga detik ini pun masih dininabobokkan iklan di tivi. Revolusi atau mati. Kembalilah menjadi bangsa samudera. Bangkit sekarang, atau tidak sama sekali”[52].

Rekomendasi AKSI: Kampanye Maritim Indonesia

Kampanye maritim Indonesia adalah salah satu tawaran berupa aksi nyata pemuda-pemudi Indonesia yang ditawarkan penulis sebagai rekomendasi untuk segala pihak dalam upaya membangkitkan kemaritiman Tapanuli, dan Indonesia secara luas. Pencapaian kampanye ini dititik beratkan pada tiga pilar kebangkitan maritim; (1) untuk mengubah mindset atau cara pandang segenap anak bangsa yang selama ini lebih condong pada daratan, (2) peningkatan produksi hasil laut baik makanan, mineral, maupun energi melalui langkah-langkah edukasi publik dibidang maritim untuk menyikapi pertambahan penduduk, (3) memasyarkatkan kembali kebudayaan maritim dengan jalan pengembangan tradisi, seni-budaya, program, kegiatan, maupun pendidikan berbasis kemaritiman disegala sektor dan wilayah secara berkelanjutan. Adapun beberapa rekomendasi aksi adalah sebagai berikut:

  1. Arah kebijakan dan politik pemerintah yang pro-maritim
  2. Segera membentuk dan mensyahkan Undang-Undang Kelautan
  3. Dalam RUU Kebudayaan yang tengah dibentuk, perihal kebudayaan kemaritiman mendapatkan perhatian dan porsi yang sama dengan kebudayaan kontinental
  4. Pemerntah daerah hendaknya mengeluarkan kebijakan dan peraturan terkait pengelolaan, pengembangan, investasi, dan eksploitasi dibidang kemaritiman.
  5. Pembangunan museum bertema maritim disetiap provinsi di seluruh Indonesia.
  6. Sejarah maritim dijadikan bagian dalam kurikulum pendidikan sejarah dengan porsi yang seimbang dengan sejarah daratan
  7. Memasyarakatkan kemaritiman lewat media, Tv, Radio, Iklan, Film, karya Sastra dll.
  8. Promosi wisata bahari/maritim hendaknya juga menekankan bidang pendidikan, budaya dan nilai-nilai luhur kebudayaan maitim setempat.
  9. Program, kegiatan dalam bidang kemaritiman untuk pemuda-pemudi seperti sail, KPN, Jambore, Palantara dll, lebih menekankan lagi pada aspek pembentukan mindset, mental, dan wawasan Nusantara.
  10. Program 100 aksi untuk lautan biru, yakni beripa, penerbitan 1000 buku brtema maritim, 100 karya sastra di bidang maritim, 100 iklan layanan masyarakat dan pariwisata maritim,

Daftar Pustaka

Asnan, Gusti. Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera. Penerbit Ombak. Yogyakarta, 2007.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Simpul-Simpul Sejarah Maritim: Dari Pelabuhan ke Pelabuhan Merajut Indonesia. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta, 2005.

Lubis, Pangaduan Z. Asal Usul Marga-Marga Di Mandailing. Pustaka Widiasarana. Medan, 2010.

Lebih Jauh Tentang Willem Iskandar dan Si Bulu Bulus, Si Rumbuk Rumbuk. Pustaka Widiasarana. Medan, 2011.

Mattulada, H. A. Sumber Budaya Bahari Nusantara “Dalam Buku Kepemimpinan Bahari: Sebuah Alternatif Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia”. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor, 2011.

Muljana, Slamet. Tafsir Sejarah Negarakertagama. LKIS. Yogyakarta, 2006.

Reid, Anthony. Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680: Tanah di Bawah Angin. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta, 1992.

Sumatera Tempo Doeloe: dari Marco Polo sampai Tan Malaka. Komunitas Bambu. Depok, 2010.

Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680: Jaringan Perdagangan Global. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta, 2011.

Turner, Jack. Sejarah Rempah: Dari Eksotisme Sampai Imprealisme. Komunitas Bambu. Depok, 2011.

PANNAS BMKT. Kapal Karam Abad ke-10 di Laut Jawa Utara Cirebon. PANNAS BMKT. Jakarta, 2008.

Parlindungan, Mangaraja Onggang. PONGKINANGOLNGOLAN SINAMBELA gelar Tuanku Rao: Teror Agama Islam Mahzab Hambali Di Tanah Batak 1816-1833. LKIS. Yogyakarta, 2007.

Putranto, Algooth. Waspadai Laut China Selatan “Dalam Buku Tahun 1511: Lima Ratus Tahun Kemudian”. Kompas Gramedia.Jakarta, 2012.

Guillot, Claude. Lobu Tua Sejarah Awal Barus. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2002

Barus Seribu Tahun Yang Lalu. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta, 2008.

Provinsi Sumatera Utara. Mengenal Nusantara: Prpinsi Sumatera Utara. Sari Ilmu Pengetahuan. Bekasi, 2009.

Soekarno. Kembalilah Menjadi Bangsa Samudera: Amanat Presiden RI Pada Pembukaan MUNAS Maritim I di Jakarta. Deoartemen Penerangan RI. Jakarta, 1963.

Sonjaya, Jajang A. Melacak Batu Menguak Mitos: Petualangan Antarbudaya di Nias. Penerbit Kanisius. Yogyakarta, 2008.

Suhardi, Gaudensius. Laut Indonesia Si Anak Haram “Dalam Buku Tahun 1511: Lima RATUS Tahun Kemudian”. Kompas Gramedia. Jakarta, 2012.

Sulistiyono, Singgih Tri. The Java Sea Network: Patterns In The Develovment of Interregional Shipping And Trade In The Procces of National Economic Integration in Indonesia, 1870s-1970s. (Dissertation Universiteit Leiden). Leiden, 2003.

Tabrani, Primadi. Belajar dari Sejarah dan Lingkungan: Ekspedisi Borobudur. Penerbit ITB. Bandung, 2011.

Wolters, O. W. Early Indonesian Commerce. A study of the origins of Srivijaya. Cornell University Press. New York, 1967.

Zuhadi, Susanto. Perspektif TANAH-AIR Dalam Sejarah Indonesia “Dalam Buku Analekta Pemikiran Guru Besar FIB UI” (Ilmu Pengetahuan Budaya dan Tanggung Jawabnya). Universitas Indonesia. Depok, 2011.

[1] 17.508 adalah jumlah kepulauan yang terdapat di wilayah negara kepulauan Indonesia. Terdiri dari pulau besar dan kecil yang terbentang sepanjang garis khatulistiwa (Sulistiyono, 2003: 1).

[2] Negeri dibawah angin merupakan sebutan ataupun istilah kuno yang merujuk pada wilayah Asia Tenggra, dan istilah ini muncul dikarenakan oleh angin munson yang bertiup diwilayah ini antara bulan April November (Reid, 1992).

[3] Wilayah Indonesia dengan iklim tropis dan kontur tanah yang unik menghasilkan komoditas yang hanya bisa tumbuh diwilayah ini, seperti cengkeh di Ternate, lada di pedelaman Sumatera, kopi, kemenyan, dan kapur barus di wilayah pedalaman Tapanuli (Turner, 2011).

[4] O.W. Wolters pada tahun 1967 melakukan penggalian arkeologi pertama di Barus yang kemudian dimuat dalam Early Indonesian Commerce. A study of the origins of Srivijaya (Cornell University Press, Ithaca, New York, 1967). Dan terbitan terahir menyangkut penelitian di Barus adalah “Barus Seribu Tahun Yang Lalu oleh Claude Guillot terbitan KPG, 2008”

[5] Barus, secara administratif merupakan suatu wilayah Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis berada diantara 10 26-20 11 LU dan 910-980 53 BT. Berdasarkan berita China dan catatan para penjelajah asing, Barus telah menjadi kota pelabuhan di pantai Barat Tapnuli sejak periode abad 1 M, dan mencapai puncak kejayaannya di abad ke-10 M (Guillod, 2002, 2008).

[6] Sebuah prasasti Tamil yang ditemukan di desa Lobu Tua, dengan berbahasa Tamil dan berangka tahun 1010 saka bulan Masi (bulan Maret tahun 1088). Isi prasati sebagain besar menyebutkan tentang keberadaan anggota-anggota perkumpulan pedagang yang bernama “yang ke lima ratus dari seribu arah” ( Guillot, 2002).

[7] Berdasarkan temuan di lapangan dan merujuk pada kurun waktu berkembangnya Barus, diperkirakan masyarakatnya menganut lebih empat agama, Hindu, Budha (dengan adanya Biaro Bahal) agama lokal, islam (makam panjang).

[8] Salah satu bukti tertua berkembangnya etnis lain di wilayah pedalaman Tapanuli adalah komplek candi Portibi di hulu sungai batang panai Tapanuli Selatan. Berdasarkan ekskavasi arkeologi yang pertama kali dilakukan oleh Schinger pada tahun 1937, dan penelitian oleh Balai Arkeologi Medan, komplek percandian Padang Lawas bersal dari abaad ke-10 M. Dan diperkirakan asal penyebaran aliran Budha Tantrayana ke pulau Jawa dan Bali (Reid, 2010: 258-261).

[9] Keberadaan orang Tamil di wilayah Tapanuli dapat dilihat berdasarkan isi prasasti Tanjore, dan komplek percandian Padang Lawas di Tapanuli Selatan (Reid, 2010, Guillod, 2002, 2010).

[10] Diperkiran leluhur marga Lubis dan Nasution bersal dari etnis Bugis yang bernama Daen Malela yang tiba di Tapanuli bersama dengan pasukan Majapahit saat ekspansi ke Sumatera. Hal ini kemudian di perkuat dengan keterangan Mpu Prapanca dalam kitab NegaraKertagama pupuh 13 yang menyebutkan bahwa salah satu tanah taklukan Mapahit di wilayah Sumatera adalah Panai, Mandailing dan Toba (dapat dilihat dalam, Lubis, 2010. Muljana, 2006).

[11] Kepulauan Nias terletak di sebelah Barat teluk Sibolga (Sumatera Utara), dengan gugusan pulau besar dan kecil berjumlah 132 pulau, dan tidak semua pulau dihuni manusia. Terdapat lima pulau besaryakni Pulau Nias, Pulau Tanah Bala, Pulau Tanah Masa, Pulau Tello, dan Pulau Pinni (Sonjaya, 2008).

[12] Rajendra Chola I merupakan raja dari dinasti Chola di India Selatan yang naik tahta pada tahun 1014. Berdasarkan prasati Tanjore berbahasa Tamil, kerajaan Panai di Tapanuli dan Sriwijaya ditakalukkan melalui serangan yang dilancarkan pada tahun 1018 (Reid, 2010: 254).

[13] Dalam http://www.waspadaonline.co.id edisi Jumat, 27 Mei 2011 di unduh pada pukul 16:04 Pm.

[14] Pernyatan tersebut diperkuat dengan beberapa berita di media, seperti pada Republika edisi 11 Januari 2012 “Bikin Cemas Nelayan, Ikan Impor Cina Terus Diselidiki”, Detik Finance edisi 7 Juni 2012 “Cina Pemasok Ikan terbesar Ke Indonesia”, Tribun news edisi 10 Januari 2012 “Jalur Masuk Ikan Impor China ke Indonesia”.

[15] Berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, arche berarti utama dan pelagoyang artinya laut. Jadi bisa diartikan yang utama itu adalah laut atau bisa juga berarti laut yang utama (Zuhdi, 2011: 41).

[16] (Asnan, 2007).

[17] Pengaruh kebudayaan maritim dapat dilihat pada bentuk atap rumah suku Batak toba yang menyerupai perahu dan menunjukkan adanya pengaruh besar budaya perahu (Tabrani, 2011: 21).

[18] Kota Sibolga terletak di pesisir pantai barat Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Penduduknya terdiri dari beragam etnis, sperti etnis melayu pesisir, batak toba, mandailing, bugis, nias, jawa, arab, dan tamin (www.tapteng.go.id) di unduh pada tanggal 7 April 2013.

[19] Ragam etnis wilayah Tapanuli terdiri dari beberapa suku bangsa, yakni suku Bangsa Batak Toba,Karo, Simalungun, Pakpak, Dairi, Angkola, Mandiling, Nias, Melayu Pesisir.

[20] Etnis Tamil (diperkuat dengan prasasti Tanjore dari abad ke-10 M), etnis China (banyak nya temuan dari dinasti Sung), etnis Yunani (nama Barus disebutkan dalam karya Ptolemaeus yang bejudul Geografi), etnis Arab (catatan Sulayman al-Mahri), orang kristen Nestorian, orang Jawa (berdasarkan temuan prasati berbahasa Jawa kuno pada arca Lokhanata dari abad ke 11), orang Yahudi (berdasrkan arsip-arsip Geniza dari Kairo), orang Batak (berdasrkan kronik Batak) dan beberapa etnis lain dari kawasan Nusantara (Guillot, 2002, 2008).

[21] Barang-barang yang dijual oleh saudagar dan penduduk setempat antara lain kapur barus, berbagai macam kayu, rempah-rempah, mutiara, wewangian, gading gajah, kemenyan, dan damar. Barang-barang ini ditukar dengan emas, perak, porselin, sutera, gula dan besi (Asnan, 2007: 49).

[22] Berdasarkan informasi statistik yang diperoleh dari pemerintah Siobolga lewat media onlinenya, pemanfaatn perikanan di laut Siobolga yang secara langsung terhubung dengan samudera Hindia hingga saat ini baru 10,41 %, yakni dengan tangkpan mencapai 95,459,00 ton ikan. Sebagian jenis ikan ini adalah ikan tuna mata besar (big eye tuna) yang harganya cukup mahal dipasaran (www.tapteng.go.id) diunduh pada tanggal 7 April 2013).

[23] Informasi diperoleh dari www.niasonline.net yang diunduh pada tanggal 7 April 2013.

[24] Daerah pesisir Tapanuli seperti Barus, Jagojago, Sitardas, Badiri, dan lain sebagainya masih mempergunakan jukung dan perahu kecil dalam penangkapan ikan (www.tapteng.go.id) di unduh tanggal 7 April 2013.

[25] Kementerian Kelautan dan Perikanan baru dibentuk pada eraPresiden Gusdur pada tahun 2004 silam, dimana sebelumnya selama puluhan tahun berada dibawa naungan kementrian Pertanian. Contoh lain lagi adalah hingga kini undang-undang kelautan masih tenggelam didasar laut, menunggu diangkat oleh DPR ke permukaan. Dan masih banyak contoh lain yang bisa kita lihat dalam lingkungan terdekat sekalipun.

[26] Seperti misalnya Lasem-Jawa Tengah yang begitu prural dan multi etnik, namun niali Pancasila begitu terpancar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakatnya. Etnis Tionghoa bersembahyang di Klenteng, yang muslim bersembahyang di mesjid, dan lain sebagianya, namun dalam keseharian antar etnis yang berbeda mereka hidup harmonis. Lasem adalh satu contoh kecil, hal ini terjadi juga diwilayah lain yang jumlahnya bisa mencapai ribuan. (Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, 2005)

[27] Pasukan Belanda dipukul mundur oleh pasukan Paderi yang berbenteng di Rao, pada tahun 1833 masehi sehingga mundur ke arah Mandailing-Tapanuli Selatan (Lubis, 2010: 11).

[28] Sutan Mangkutur merupakan Putra Mandailing-Tapanuli Selatan yang pada masa itu baru naik tahta setelah menggantikan ayahnya raja Gadombang menjadi raja Huta Godang. Pertempuran itu terjadi pada tahun 1833 di desa Singengu Tapanuli Selatan. Lihat dalam (Lubis, 2010).

[29] (Lubis, 2011: 1).

[30] Riwayat singkat karir Willem Iskandar dengan nama asli Sutan Sati, mengenyam pendidikan guru di Belanda pada tahun 1857. Kemudian ia menyelsaikan pendidikannya di tahun 1860. Pada tahun 1961 Willem Iskandar mendirikan Kweek School atau sekolah guru di Tano Bato –Tapanuli. Di tahun 1893 Willem dikirim kembali ke Belanda guna mendampingi dan memimpin 3 orang putra terbaik Indonesia untuk didiik jd calon guru, sekalgus Willem dididik menjadi direktur sekolah di Belanda (Lubis, 2011).

[31] Sebuah puisi yang dikutip dari tulisan penulis sendiri yang berjudul “Syair Badai dan Putra Ombak”

[32] Kata Bhineka Tunggal Ika diambil dari kitab Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca dari era Majapahit (Muljana, 2006).

[33] Peradaban Barus diperkirakan dimulai sejak abad ke 1 M, hal ini berdasarkan catatan China dan para penjelajah asing, diperkuat melalui temuan arkeologis berupa keramik dari berbagai dinasti China kuno, jimat, botol kaca, yang berasal dari Timur Tengah dll (Guillot, 2002, 2008).

[34] Daerah ini kini dikenal dengan Kabupaten Batubara.

[35] Dalam satu refrensi disebutkan bahwa budaya maritim dapat dipersepsikan sebagai ja;an hidup (way of life), suatu sistem tentang pandangan/keyakinan dan nilai-nilai kebaharian yang mempengaruhi interaksi dan tata hubungan serta manusia (Mattulada, 2011: 102).

[36] Mandailing yang terletak di wialyah Tapanuli Selatan terdiri dari beberapa marga, yakni marga Lubis, Nasution, Pulungan, Matondang, Daulae, dan Batubara (Lubis, 2010).

[37]Daeng Malela, berdasarkan kenyekinan masyarakat mandailing berasal dari Bugis dan datang ke Mandailing di masa ekspansi Majapahit pada tahun 1365 M. Bukti ini diperkuat dengan catatan pada kitab Negarakertagama pupuh ke 13 tentang eksapansi Majapahit ke Mandailing. Bersamaan dengan peristiwa itu, Daeng Malela tiba di Mandailing melalui sungai Batang Gadis yang menghubungkan pantai Barat Tapanuli dengan wilayah pedalaman. Setelah berbaur dengan masyarakat lokal kemudian Daeng Malela menikahi perempuan Mandailing lalu membentuk marga Lubis (Lubis, 2010: 24-25).

[38] Sungai Batang Gadis merupakan sungai besar dengan lebar lebih 50 meter dan dapat dilayari kapal-kapal besar dan muaranya ada di Singkuang, yang dahulu pernah disinggahi Laksamana Cheng Ho pada tahun 1416 M, sehingga diberi nama pelabuhan Sing Kwang atau Tanah Baru (Parlindungan, 2007: 35).

[39] Jalur ini dipergunakan juga oleh pasukan Majapahit saat mengekspansi wilayah Mandailing-Tapanuli Selatan. Pada tahun 1365 M (Muljana, 2006).

[40] Bila dikaji lebih lanjut, kerajaan-kerajaan besar di masa lampau seperti Sriwijaya, Majapahit, Panai, Samudera Pasai, Kutai, maupun Mandailing tidak berlokasi persis dipinggir pantai, melainkan sedikit kedalam dan sungai-sungai besar  yang menghubungaknnya dengan laut.

[41] 14 relief kapal di candi Borobudur yang dibangun wangsa Syailendra abad ke-8 M, menampilkan paling tidak 5 jenis kapal, yakni kapal lintas Samudera, Kapal antar pulau, Kapal sungai dengan satu layar, kapal sungai tanpa layar, dan perahu kecil.

[42] Beberapa teori migrasi dan penyebaran manusia penutur austronesia (salah satunya adalah Geoffry Irwin) ke wilayah Nusantara ada umumnya menyebutkan bahwa migrasi terjadi dalam beberapa gelombang, yang diperkirakan datang dari Taiwan sekitar 80.000 ribu tahun yang lalu dengan perahu-perahu sederhana melintasi laut China menuju Nusantara (Tabrani, 2011., PANNAS BMKT, 2008).

[43] 98 % propinsi di Indonesia memiliki laut, dan Indonesia sejatinya merupakan wilayah kepulauan.

[44] Pidato Presiden Soekarna pada resepsi MUNAS Maritim I tanggal 23 September 1963 yang diselnggrakan di Jakarta, yang sebagian potongan pidato tersebut adalah sebagai berikut “negara yang rakyatnya cuman hidup tentram di lereng-lereng gunung dengan kenyamanan dan kekayaan hutan dan ladang, tidak akan menjadi kuat, jikalau Indonesia ingin menjadi negara yang kuat dan sejahtera, maka dia harus juga kawin dengan laut. Simbolik yang harus kita perhatikan saudara-saudara, simbolik ini harus kita masukkan didalam dada kita, didalam usaha kita nation-building, nation rebuilding, sebagai kekuatan tadi. Kita sekarang satu persatu harus yakin bahwa Indonesia tidak akan pernah bisa menjadi negara yang kuat, sentosa, sejahtera, jikalau kita tidak jadi satu bangsa samudera, jikalau kita tidak kembali menjadi satu bangsa bahari” (Soekarno, 1963).

[45] Dua pertiga wilayah Indoensia adalah berupa lautan.

[46] (Suhardi, 2012; 54).

[47] (Putranto, 2012: 77).

[48] Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) pemenuhan air baru mencapai 55 %, sedangkan masih terdapat 80 juta masyarakat Indonesia yang belum tercukupi pemenuhan air bersihnya. Kondisi krisi air ini semakin bertambah seiring dengan ledakan populasi Indonesia yang kian tahun makin bertambah. Satu dari sepuluh rumah tangga mengalami kekurangan persediaan air bersih. Khususnya pada bulan kemarau. Berdasarkan data kajian Kementrian Pekerjaan Umum bidang Dirjen Sumber Daya Air menyebutkan, seberan sumber air pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dalam kondisi krisis, dimana 1,3 % air yang tersedia dialokasikan untuk 5,5 % penduduk Indonesia. Lalu 4,2 % air di pulau Jawa untuk memenuhi 57, 7 % penduduk Indonesia. Informasi diperoleh dari www.mediapublica.com/Indonesia-masih-mengalami-krisis-air. di unduh pada hari Sabtu pukul 10:32, April 2013.

[49] Desalinasi merupakan penyulingan air laut menjadi air bersih dengan metode menghilangkan kadar garam pada air laut. Metode ini merupakan salah satu solusi tepat guna menagatasi krisis air yang dimasa depan akan semakin memburuk dengan semakkin bertambahnya jumlah penduduk.

[50] Menurut data kementerian kelautan dan periknan, masih banyak warga pesisir yang belum mendapatkan layanan listrik, terlebih pada wilayah pulau-pulau terdepan Indonesia. Oleh sebab itu, upaya penyediaan listrik yang efisien bagi masyarakat di pulau-pulau terpencil adalah dengan pemanfaatan energi yang berasal dari arus laut.(www.kkp.go.id) di unduh pada tanggal 8 April.

[51] Informasi berdasarkan laporan penelitian Puslitbang Geologi Kelautan yang di publis melalui www.mgi.esdm.go.id diunduh pada tanggal 7 April 2013

[52] Puisi merupakan karangan penulis, dan belum pernah dipublikasikan kemedia manapun.

Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air dalam Kajian Analisis Hukum

Oleh: Asyhadi Mufsi Batubara, M.A

Tulisan ini telah diterbitkan pada Jurnal Balai Konservasi Borobudur, Vol 1, Tahun 2014

Abstrak

Hasil penelitian UNESCO menyebutkan, bahwa terdapat ± 3000 situs kapal karam di perairan Indonesia. Pernyataan ini juga diperkuat oleh posisi strategis negara kepulauan Indonesia yang berada pada jalur persilangan dua benua dan dua samudera, sehingga sejak dahulu telah berperan sebagai jalur perdagangan internasional yang ramai dilayari. Kondisi dan potensi ini merupakan berkah sekaligus menjadi masalah. Kasus pencurian benda muatan kapal tenggelam (BMKT) diperairan Indonesia telah berlangsung sejak awal perkembangan arkeologi bawah laut di era 70-an, dan masih berlangsung hingga saat ini. Melihat potensi dan permasalahan cagar budaya bawah air yang semakin menghawatirkan, maka sangat diperlukan landasan hukum yang kuat untuk melindunginya. Ketika hukum dan perundangan cagar budaya bawah air tidak cukup kuat untuk melindunginya, maka Indonesia yang kaya benda cagar budaya bawah air akan banyak kehilangan data sejarah. Tulisan ini akan mengulas undang-undang yang terkait dengan cagar budaya bawah air dan menawarkan beberapa poin-poin kritik yang dapat dijadikan acuan dalam merevisi undang-undang tersebut.

Kata kunci: BMKT, perundangan, arkeologi, bawah laut.

Abstract

A research by UNESCO finds that there are ± 3000 shipwreck sites in Indonesian water territory. This finding was also supported by the fact that Indonesia is located between the crossings of two oceans and continents. Hence, Indonesian water territory has become a strategic international trade route for centuries. This condition is an advantage and a problem as well. Since the 70’s until now, a lot of shipwreck sites robbery cases had happened. Considering those potentials and the threats on the Indonesian underwater cultural heritage, the need for strong law enforcement is inevitable. Without the strong law enforcement, Indonesian will lose most of its invaluable historical data. This writings will reviews the laws regard to the underwater cultural heritage and then propose some critical points for future revisions.

Key words: Underwater cultural heritage, law, Archeology, underwater.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah laut yang lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Terbukti dari keseluruhan luas wilayah Indonesia yang terbentang sepanjang 3.977 mil antara samudra Hindia dan samudra Pasifik, 75 % adalah laut. Wilayah laut yang mendominasi serta posisi strategisnya yang berada diantara jalur persilangan dua benua, menjadikan wilayah perairan Indonesia ramai dilayari kapal-kapal asing. Kondisi ini tercatat diberbagai sumber sejarah, baik catatan para penjelajah Eropa, maupun informasi dari utusan kekaisaran China seperti Ma Huan, I Tsing, maupun Laksamana Ceng Ho yang menyebutkan bahwa sejak abad ke-5 M perairan Nusantara merupakan jalur pelayaran dagang internasional (Reid, 2011: 5). Kapal-kapal berlayar dari wilayah Mediterania, India, dan Afrika menuju bandar-bandar di perairan Nusantara untuk mencari rempah-rempah, kapur barus maupun emas di pulau Sumatera. Wilayah Nusantara pada masa lalu dikenal dengan istilah negeri dibawah angin. Istilah ini juga merujuk pada suatu wilayah yang memiliki jenis rempah yang paling mahal dan langka: cengkeh, pala, dan bunga pala (Turner, 2011: 29).

Ahli sejarah lain seperti Reid dalam bukunya Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680, memaparkan bahwa wilayah Indonesia pada kurun niaga merupakan wilayah yang lalu Iintasnya paling sibuk. Banyak bandar-bandar yang ramai di singgahi kapal-kapal asing mulai dari Aceh hingga Maluku (Reid, 2011: 18). Para penjelajah dan pedagang Arab juga banyak memberitakan dalam catatan-catatanya tentang ramainya perairan Nusantara dan kekayaan alamnya yang luar biasa. Beberapa catatan penjelajah Arab seperti yang dtuliskan oleh Masudi (890-956 M) mengatakan bahwa, tidak ada kerajaan lain yang memiliki lebih banyak sumber daya alam dan komoditas ekspor dibanding wilayah ini. Harta mereka antara lain adalah kapur barus, pohon gaharu, cengkih, kayu cendana, buah pinang, bunga pala, kemukus dan sebangsanya. Terbukti dari catatan para penjelajah bangsa Eropa, China dan Arab ini perairan Nusantara memang benar pernah menjadi jalur perdagangan internasional yang ramai pada masa itu (Turner, 2011: 30).

Sea Network atau jaringan lalulintas laut perairan Nusantara terbentuk atas kebutuhan terhadap komoditas-komoditas yang paling dicari di masa itu, yakni rempah, emas dan hasil hutan yang unik dan langka. Perdagangan merupakan proses pertekuran komoditas yang beragam antar satu bangsa dengan bangsa lain yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Wilayah Nusantara hadir sebagai surga hasil hutan dan rempah-rempah yang paling dicari diseluruh dunia, dan hal ini lah yang kemudian melayarkan ribuan kapal diatas perairan Nusantara. Kondisi ini juga berdampak pada tumbuh dan berkembangnya kota-kota pelabuhan seperti Sriwjiaya, Batavia, maupun Makassar pada kurun waktu yang berbeda-beda. Pada abad ke 7 M muncul kerajaan Sriwijaya yang terkenal memiliki armada laut raksasa yang sengaja dibentuk untuk menguasai jalur pelayaran strategis disepanjang perairan Sumatera. Ramainya arus lalu lintas laut menjadikan kerajaan Sriwijaya lebih tergantung dari pola perdagangan dan pembayaran pajak pelabuhan dari pada pertanian dan hasil hutan (Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Maritim Asia Tenggara, 2003: 69). Sedangkan pada abad ke 16 M muncul Batavia yang juga mengandalkan posisi strategisnya sebagai sentral dan pusat transit perdagangan. Disana gudang-gudang rempah, galagan perbaikan kapal dan pelabuhan-pelabuhan besar dibangun untuk memenuhi kebutuhan perdagangan dan pelayaran (Knaap, 1996: 87).

Beberapa arsip di negara-negara Eropa dan China mencatat bahwa proses kurun niaga ini berlangsung selama ratusan tahun. Selain itu pada laporan-laporan arsip tersebut juga tercatat bahwa banyak kapal dagang yang tenggelam di sepanjang wilayah perairan Indonesia. Penyebab tenggelamnya kapal bisa diakibatkan oleh berbagai macam faktor, seperti misalnya badai, perang, maupun karena kelalaian awak kapal (Utomo, 2008: 18). Pernyataan ini semakin kuat dengan data Kementrian Kelautan dan Perikanan yang menyebutkan bahwa terdapat sekitar 493 titik kapal karam disepanjang perairan Indonesia yang berisi benda muatan kapal tenggelam (selanjutnya disebut dengan BMKT) . Titik-titik ini tersebar dari Sabang hingga Merauke. Akan tetapi berdasarkan data yang dikumpulkan oleh UNESCO menyebutkan bahwa ada lebih dari 3.000 titik kapal tenggelam yang berisi BMKT di perairan Indonesia. Dari jumlah titik kapal karam yang diduga mengandung BMKT yang begitu melimpah, tentu akan mengundang berbagai macam persoalan, baik pencurian maupun perusakan. Beberapa contoh kasus pengangkatan BMKT terjadi pada tahun 1985, yakni pengangkatan pada kapal Geldermalsen milik V. O. C yang tenggelam di perairan Haliputan, Tanjung Pinang, serta kasus pengangkatan BMKT di perairan Cirebon pada April 2004 sampai Agustus 2005 (Utomo, 2008: 30).

Dari hasil pengangkatan BMKT di perairan Cirebon yang dilakukan P.T Paradigma Putra Sejahtera bekerja sama dengan seorang kolektor asing bernama Michaele Hatcher, maka pada 5 Mei 2010 telah berhasil dilelang ±271.381 benda muatan kapal tenggelam. Akibat dari pelelangan ini banyak bermunculan protes dari public, terutama kalangan pecinta budaya dan arkeolog. Kasus-kasus serupa sebenarnya telah banyak terjadi diperairan Nusantara, namun banyak yang tidak diketahui oleh publik. Misalnya saja pengangkatan kapal Tek Sing di tahun 1999 oleh Hatcher yang juga dianggap illegal oleh sebagian besar pemerhati hukum dan cagar budaya, namun bisa lepas dari jeratan hukum. Melihat kasus-kasus tersebut, maka muncul satu pertanyaan besar, ada apa dengan Undang-Undang kita? Apakah kita belum mempunyai hukum yang mengatur serta melindungi persoalan pengangkatan ataupun pemanfaatan BMKT secara spesisfik? Oleh karena itu tulisan ilmiah ini mencoba menguak sekelumit persoalan  tinggalan cagar budaya bawah air dalam analisis hukum. Kiranya kajian sederhana ini bisa memberikan pemahaman dan pembuka pemikiran masyarakat yang masih awam mengenai perundangan dan perlindungan cagar budaya bawah air.

1. Analisis Hukum Cagar Budaya Bawah Air

Sebagai Negara kepulauan dengan wilayah laut seluas 5,8 juta Km2  yang didalamnya terkandung sumber daya laut hayati dan non hayati yang berlimpah, maka dibutuhkan undang-undang yang memayungi dan melindungi wilayah maritim Indonesia berikut sumber daya didalamnya. Adapun dasar hukum yang pertama dibentuk setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Namun hukum yang secara spesifik menyangkut bidang kelautan khushusnya cagar budaya bawah air baru muncul ketika Deklarasi Juanda ditandatangani Perdana Menteri Juanda pada 13 Desember 1957. Deklerasi Juanda dicetuskan untuk memperjuangkan hak-hak kelautan Indonesia dimata hukum internasional. Perjuangan panjang itu akhirnya terwujud dengan ditandatanganinya Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) pada 10 Desember tahun 1982 (Djalal, 2010: 17).

Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) berperan sangat penting dalam perlindungan wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan. Berdasarkan pengakuan internasioanl tersebut, Indonesia telah diberikan kewenangan wilayah laut seluas 12 mil, dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) 200 mil (Djalal, 2010: 25). Kewenangan ini sangat memungkinkan bagi Indonesia untuk mengelola serta melindungi ruang-ruang laut, dasar laut (bawah laut) dan ruang di atas lautnya. Ruang laut Indonesia, baik di atas maupun bawah laut mempunyai nilai yang sangat strategis. Misalnya pada ruang dibawah laut terdapat ribuan kapal karam dengan BMKT yang bernilai histori dan ekonomis. Namun prospek pengelolaan dan perlindungan benda berharga dasar laut Indonesia belum banyak diselidiki dan dimanfaatkan (Djalal, 2010: 39).

Sejauh ini terdapat beberapa landasan hukum yang digunakan dalam melindungi dan memanfaatkan cagar budaya bawah air, namun seperti permasalahan yang diajukan pada tulisan ini, apakah landasan hukum cagar budaya bawah air tersebut cukup kuat dan sesuai? Selanjutnya persoalan tersebut dapat kita lihat dari analisis hukum cagar budaya bawah air dibawah ini.

1. 1 Undang-Undang Cagar Budaya No. 5 Thn 1992 dan No. 11 Thn 2010

Sebelum undang-undang cagar budaya No. 11 Thn 2010 dikeluarkan, perundangan yang mengatur prihal benda cagar budaya mengacu pada undang-undang No.5 Thn 1992. Antara kedua perundangan ini terdapat perbedaan yang cukup signifikan, dimana UU No. 11 Thn 2010 lebih mengangkat pembahasan perlindungan cagar budaya bawah air dibanding UU No. 5 Thn 1992. Adapun pemaparan perbedaan keduanya dalam hal perlindungan tinggalan bawah laut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan UU No. 5 Thn 1992 dengan UU No. 11 Thn 2010 terkait tingalan bawah laut/air.

                    UU No. 5 Thn 1992                    UU No. 11 Thn 2010
Pasal 1 ayat (2). Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengemanannya Pasal 1 ayat (5). Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
Pasal 6 ayat (1). Benda Cagar Budaya dapat dimiliki atau dapat dikuasai oleh setiap orang dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini Pasal 12 ayat (1). Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini.
Pasal 6 ayat (2). a. Dimiliki atau dikuasai secara turun temurun atau merupakan warisan., b. jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak dan sebagian telah dimiliki oleh negara. Pasal 12 ayat (2). Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya telah memenuhi kebutuhan negara.
Pasal 6 ayat (4). Warga negara asing, yang dapat memiliki atau dikuasai adalah hanya benda cagar budaya sebagaimana pada pasal 6 ayat (2) dikuasai secara turu temurun dan jumlahnya banyak dan sebagian telah dikuasai Negara Pasal 14 ayat (1). Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal menetap di wilayah Negara kesatuan RI
Pasal 7 ayat (3). Ketentuan mengenai tata cara pengalihan dan pemberian imbalan sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pasal 17 ayat (1). Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat nasional, provinsi, atau kabupaten kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
Pasal 12 ayat (1). Setiap orang dilarang mencari benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari pemerintah. Pasal 26 ayat (4). Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air kecuali dengan izin pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 15 ayat (2). Tanpa izin pemerintah setiap orang dilarang; membawa benda cagar budaya keluar wilayah Republik Indonesia. Pasal 68 ayat (1). Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya  dapat dibawa ke luar wilayah RI untuk kepentingan penelitian, promosi budaya dan/atau pameran.
Pasal 26 ayat (1). Barang siapa sengaja merusak, membawa, memindahkan tanpa izin pemerintah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan denda setingi-tingginya 100 juta. Pasal 109 ayat (1). Setiap orang tanpa izin Menteri, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah RI sebagaimana dimaksud pasal 68, dipidana penjara minimal enam bulan dan denda paling sedikit 200 juta.

Undang-undang No. 11 Thn 2010 dalam pasal-pasalnya telah jelas menyebutkan tentang cagar budaya bawah air. Hal ini terlihat pada penjelasan mengenai apa itu situs dan benda cagar budaya pada pasal 1. Sedangkan dalam UU No. 5 Thn 1992 dalam penjelasannya mengenai situs belum begitu menekankan perhatiannya pada cagar budaya bawah air. Pasal 12 ayat (1) UU No. 5 Thn 1992 `mengenai pencarian disebutkan “setiap orang dilarang mencari benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara pengalihan, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara lainnya, tanpa seizin dari pemerintah”. Barulah pada pasal 12 UU No. 5 Thn 1992 mulai disinggung mengenai cagar budaya bawah air baik berupa shipwreck ataupun BMKT-nya, dengan menyebut kata ‘penyelaman’, sedangkan dalam pasal-pasal sebelumnya terkait cagar budaya bawah air sama sekali tidak disebutkan. Berbeda dengan UU No.11 Thn 2010, yang sejak pasal-pasal awalnya telah menjelaskan mengenai keberadaan dan posisi cagar budaya bawah air dalam perlindungan hukum.

Pasal 26 ayat (1) UU No. 5 Thn 1992 mengenai pencarian menegaskan, bahwa pengangkatangan tanpa seizin pemerintah akan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 100 juta. Apabila dibandingkan dengan UU No.11 Thn 2010, sanksi (efek jera) yang diberikan tidak jauh berbeda, penjara selama-lamanya 10 tahun dan denda setingi-tingginya 1, 5 miliar. Ketentuan lain UU No.5 Thn 1992 tidak memaparkan pasal lain terkait cagar budaya bawah air, walaupun pada masa-masa sebelumnya telah banyak terjadi kasus pencurian BMKT di perairan Indonesia.

Pada pasal 14 ayat (1) menegaskan, bahwa warga negara asing dilarang memindahkan atau membawa benda cagar budaya termasuk tinggalan cagar budaya bawah air keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun pada pasal 17, dan 67 UU No. 11 Thn 2010, ditambahkan kalimat “kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota”. Pasal-pasal sebelumnya jelas telah melarang pengangkatan, penguasaan, pencurian dan membawa, namun pada pasal 17 diberikan ruang abu-abu untuk penguasaan dan membawa cagar budaya bawah laut apabila ada surat izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota. Tidak mengherankan apabila Hatcher dalam beberapa wawancara bersama media tidak merasa melakukan pencurian, walaupun seluruh publik Indonesia telah menghujatnya sebagai pencuri.

Michael Hatcher menyebut dirinya sebagai arkeolog maritim yang suka bisnis barang antik. Aktifitas pencarian harta karun yang Ia lakukan telah banyak diberitakan diberbagai media internasional. Mislanya pada percetakan Inggris, Hamish Hamilton Ltd, yang mempublikasikan kisah petualangan dan temuan Hatcher bertajuk ‘The Nanking Cargo’, sebutan untuk kargo kapal V.O.C Geldermalsen yang berisi barang-barang berharga hasil transaksi perdagangan V.O.C di Nanking, China (kompas, 4  September 2009). Berdasarkan analis UU No. 5 Thn 1992 dan UU No.11 Thn 2010, serta dikaitkan dengan beberapa kasus pengangkatan BMKT di perairan Indonesia, maka muncul sebuah pertanyaan besar yang patut kita renungkan, apakah UU No.11 Thn 2010 cukup kuat untuk melindungi cagar budaya bawah air kita? Atau jangan-jangan tidak ada bedanya dengan UU No. 5 Thn 1992?

1. 2 Keputusan Presiden No.25 Tahun 1992

Sebelum kita beranjak pada Kepres No.12 Thn 2009 terkait pengangkatan dan pemanfaatan  BMKT ada baiknya terlebih dahulu kita merujuk pada Kepres pendahulunya yakni Kepres No.25 Thn 1992. Kepres No. 25 Thn 1992 adalah peraturan pemerintah yang dikeluarkan mengenai pembagian hasil pengangkatan BMKT antara pemerintah dengan perusahaan (PT) terkait. Pada pasal 1 Kepres No.25 Thn 1992 disebutkan, bahwa benda muatan kapal tenggelam dianggap sebagai benda cagar budaya yang dilarang diperjual belikan dan harus diserahkan kepada Negara. Kemudian pada pasal 2, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 5 Thn 1992) diperbolehkan dijual asal dimuka umum, dan dengan perantara kantor lelang Negara atau balai lelang internasional setelah memperoleh persetujuan panitia nasonal (selanjutnya disebut PANNAS) sebagaimana dimaksud dalam Kepres No. 43 Thn 1983. Selanjutnya hasil penjualan benda berharga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibagi antara pemerintah dengan perusahaan (PT) terkait dengan bentuk perhitungan sebagai berikut:

  • 50% (lima puluh persen) dari hasil kotor/bruto, diperuntukkan bagi Pemerintah dan harus disetor ke Kas Negara.
  • 50% (lima puluh persen) dari hasil kotor/bruto, sisanya merupakan hak Perusahaan.

Merujuk pada Kepres No.43 Thn 1983 diatas, kemungkinan perdagangan BMKT dalam bentuk pelelangan sudah dimuali sejak tahun 1983. Cukup jelas bahwa benda cagar budaya bawah air masih dijadikan lahan pencarian keuntungan dan masih diangap sebagai harta karun yang mengiurkan, bukan dianggap sebagai benda warisan budaya yang bernilai sejarah dan ilmu pengetahuan. Lantas bagaimana dengan Kepres sejenis yang dikelurkan pada waktu kemudian, yakni Kepres No 12 Thn 2009. Apakah lebih tegas dan memihak kepada perlindungan cagar budaya bawah air?

1. 3 Keputusan Presiden No.12 Tahun 2009

Kepres No. 12 Tahun 2009 merupakan perubahan atas keputusan presiden No. 19 Tahun 2007 mengenai panitia nasional pengangkatan dan pemanfaatan BMKT. Peraturan ini mengacu pada undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) dan undang-undang No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan konvensi hukum laut internasional Tahun 1982 (UNCLOS), dan masih mengacu pada UU No.5 Thn 1992. Undang-undang terkait lainnya adalah UU No.6 Tahun 1996 tentang perairan dan kelautan, UU No.1 Thn 2004 tentang perbendaharaan Negara, UU No.32 Thn 2004 tentang pemerintah daerah (otonomi daerah). Beberapa pasal dalam Kepres No. 12 Thn 2009 yang patut kita analisa antara lain sebagai berikut:

  • Pasal 2 ayat (1), BMKT merupakan benda yang dikuasai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dikelola oleh Pernerintah.
  • Pasal 2 ayat (2), BMKT memenuhi unsur-unsur: a). Nilainya sangat penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayan bangsa Indonesia. b). Sifatnya memberikan corak khas dan unik. c). Jumlah dan jenisnya sangat terbatas dan langka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang benda cagar budaya, BMKT dinyatakan menjadi milik negara.

Adapun PANNAS adalah panitia nasional yang dalam hal ini bertugas dalam pengangkatan dan pemanfaatan BMKT yang selanjutnya diatur pada pasal 4;

  • ayat (1), PANNAS BMKT mempunyai tugas: a). Mengkoordinasikan kegiatan departemen dan instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan BMKT. b). Menyiapkan peraturan perundang-undangan dan penyempurnaan kelembagaan di bidang pengelolaan BMKT. c). Memberikan rekomendasi mengenai izin survei, pengangkatan, dan pemanfaatan BMKT kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d). Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian atas proses survei, pengangkatan dan pemanfaatan BMKT. e). Menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Presiden.
  • ayat (2), PANNAS BMKT memanfaatkan BMKT yang tidak dinyatakan sebagai milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Ayat (3), Dalam melaksanakan tugasnya, PANNAS BMKT dapat mengundang dan/atau meminta pendapat dan instansi pemerintah dan/atau pihak lain.

Dari uraian peraturan perundangan di atas jelas terlihat apa yang dimaksud dengan BMKT berikut kriterianya dan juga disebutkan mengenai pembentukan PANNAS yang menangani sekaligus bertanggung jawab pada pengangkatan dan pemanfaatan BMKT. Namun dalam kasus pengangkatan kapal Cirebon yang dimulai dari tahun 2004 sampai 2005, dan kemudian hasilnya dilelang di balai lelang Christie, Belanda pada tahun 2010, kemungkinan besar PANNAS ikut serta didalamnya. Demikian juga dengan kasus sebelumnya, yakni pengangkatan kapal Tek Sing Cargo yang juga dipimpin Hatcher pada tahun 1997-1998 di selat Galasa Bangka-Belitung, PANNAS juga kemungkinan terlibat dengan mengeluarkan surat izin pengangkatan (Utomo, 2008: 22).

Kasus-kasus penggangkatan atau pencurian BMKT yang terjadi di perairan Indonesia cukup sering menghebohkan dunia Internasional dan banyak dikecam publik. Bagaimana mungkin benda bersejarah sebanyak ±450.000 buah tiba-tiba sudah diangkat ke Australia oleh Hatcher tanpa diketahui oleh pihak instansi yang bertanggung jawab. Akhirnya sejumlah ±450.000 buah benda bersejarah lalu dipaketkan kedalam 43 kontainer untuk diangkat ke balai lelang  “Negel Auction” di Stuttgart, Jerman (Utomo, 2008: 22). Publik Indonesia untuk kesekian kalinya hanya bisa mengecam melihat kasus pencurian BMKT yang benilai sejarah dan ilmu pengetahuan. Kasus pencurian dan pelelangan BMKT seperti ini masih terus berlangsung, bahkan menjadi tren tersendiri bagi para pencari harta karun seperti Hatcher, dimana perairan Nusantara sering diibaratkan bagai toko tanpa penjaga.

1. 4  Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.06/2009

Peaturan yang diluarkan oleh menteri keuangan ini menyangkut tentang tata cara penetapan status penggunaan dan penjualan benda berharga asal muatan kapal tenggelam yang merujuk pada perundangan: UU No.5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 juga termasuk tentang pembentukan PANNAS BMKT sebagaimana termuat dalam pasal-pasal Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009, sebagai berikut:

Pasal 1, ayat:

  • (2) Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam. yang selanjutnya disebut BMKT, adalah benda berharga yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi, yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen Indonesia, paling singkat berumur 50 (lima puluh) tahun.
  • (3) Barang Milik Negara, selanjutnya disebut BMN, adalah semua barang yang dibeli dari APBN atau berasal dan perolehan lain yang sah.

Pasal 2

Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penetapan status penggunaan dan penjualan BMKT secara tertib, terarah, dan akuntabel untuk meningkatkan penerimaan negara dan/atau sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Pasal 4, ayat:

  • (1) Menteri Keuangan, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, dan Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan penanganan hasil pengangkatan BMKT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • (2) Pelaksanaan penanganan hasil pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan Kementerian Negara/Lembaga, PANNAS BMKT, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 5, ayat:

  • (1) Dalam rangka penanganan hasil pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Menteri Keuangan memiliki kewenangan sebagai berikut: a). Menetapkan status penggunaan BMKT berstatus BMN. b). Memberikan persetujuan pelaksanaan penjualan BMKT berstatus BMN non koleksi negara. c). Memberikan persetujuan pelaksanaan penjualan BMKT berstatus selain BMN.
  • (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 7;

Persetujuan pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8;

Persetujuan pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan permohonan dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan pemaparan pasal-pasal yang dikeluarkan Kementrian Keungan terkait posisi BMKT dan proses penjualannya, jelas tidak memihak kepada pelestraian dan perlindungan, dan justru lebih pada pencarian keuntungan ekonomi. Peraturan Menteri Keuangan ini juga masih berpatokan pada UU No. 5 Thn 1992, yang sangat sedikit mengangkat dan memperhatikan cagar budaya bawah air. Pada sisi lain, dapat juga dilihat bahwa antara UU Cagar Budaya, Kepres No.25 dan Kepres No.12 terkait BMKT, dan Peraturan Menteri Keungan justru terkesan timpang tindih dan saling berdiri sendiri. Peraturan yang timpang tindih ini dapat menimbulkan kerancuan, dan kekacauan dilapangan, alhasil tidak dapat melindungi cagar budaya bawah air.

2. Konvensi Internasional Perlindungan Tiggalan Bawah Laut/Air Tahun 2001

Konferensi PBB tentang hukum laut (UNCLOSS) Tahun 1982, mewajibkan Negara pihak yang memiliki warisan budaya bawah laut untuk melindunginya walaupun tidak disebutkan secara spesifik. Maraknya pecurian BMKT di berbagai belahan dunia memaksa PBB untuk mengeluarkan konvensi internasional terkait aturan mendasar dalam rangka pelestarian terhadap cagar budaya bawah air. Konvensi di selenggarakan oleh UNESCO Pada tahun 2001 di Paris (UNESCO, 2001).

Adapun prinsip-prinsip umumnya antara lain adalah: 1. Negara pihak konvensi berjanji untuk melindungi warian budaya bawah air dan dimanfaatkan untuk kepentingan ummat manusia. 2. Cagar budaya bawah air dilarang untuk di eksploitasi secara komersil untuk perdagangan dan spekulasi. Prinsip-prinsip pelestarian insitu diatur pada bagian tertentu yang disebut “ANNEX” berisi peraturan mengenai kegiatan-kegiatan yang diarahkan pada cagar budaya bawah air, yaitu skema operasi untuk intervensi bawah air yang diakui secara internasional sebagai dokumen acuan dalam disiplin arkeologi bawah air (UNESCO, 2001).

Konvensi perlindungan cagar budaya bawah air  2001, menetapkan standar perlindungan cagar budaya bawah air bagi semua negara yang telah meratifikasi, sekaligus secara otomatis hanya berlaku pada negara-negara yang telah meratifikasi konvensi. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah situs kapal karam terbanyak, justru belum meratifikasi konvensi UNESCO 2001. Apabila meninjau peraturan yang dikemukakan dalam konvensi, secara umum tidak ada yang merugikan, namun justru sangat menguntungkan Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak sumber BMKT. Sanksi hukum yang ditetapkan sangat melindungi, sehingga akan mampu membuat pencari harta karun seperti Hatcher berpikir dua kali sebelum melakukan pengankatan. Disamping itu, konvensi juga akan mendorong sumber daya manusia Indonesia lebih giat dan serius mengurusi BMKT-nya. Namun kenapa Indonesia belum meratifikasi konvensi internasonal perlindungan bawah air tahun 2001?

3. Studi Kasus: Pengangkatan BMKT Kapal Cirebon

Pada surat kabar Jakarta pos tertanggal 30 april 2010 halaman 2, disebutkan bahwa menteri kelautan Fadel Muhammad akan melelang artefak dari BMKT yang tenggelam diperairan Cirebon senilai 10 jt dolar AS. Adapun rincian kasar dan artefak tersebut berupa 271 keping artefak berharga. Pengangkatan bekerja sama dengan seorang bandit laut bernama Michael Hatcher yang di duga telah melakukan pencurian serupa pada 2.306 BMKT clan menjualnya ke pasar gelap dan investor asing. Pernyataan ini diungkapkan oleh Dirjen pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Aji Sularso pada Kamis 29 April 2010

Foto 1. Gambaran potensi dan permasalahan cagar budaya bawah air di Indonesia (Sumber: http://divetowreck.blogspot.com).

Kasus pengangkatan BMKT di Cirebon yang dilakukan oleh PT. Paradigma Putra Sejahtera (PPS) bekerjasama dengan Hatcher, dinilai sebagai kegiatan ilegal. Namun dalam proses hukum ternyata PT. Paradigma Putra Sejahtera mampu menunjukkan surat ijin melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan No.Kep.B.59/MENKP/II/2004, tertanggal 19 Februari 2004. Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi (ketika itu) yang sekaligus menjabat sebagai Ketua PANNAS BMKT, menilai kegiatan PT. PPS dan Hatcher di perairan Cirebon adalah sah dan sesuai dengan aturan main yang ditetapkan PANNAS BMKT. Namun di sisi lain, pihak kepolisian tetap menganggap kegiatan tersebut melanggar hukum dengan merujuk pada UU No 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (ketika itu) dan PP No. 10 Thn 1993. Perbedaan persepsi masing-masing instansi justru semakin menimbulkan kebingungan dalam perlindungan cagar budaya bawah air. Adapun daftar jenis barang muatan kapal Cirebon yang telah diangkat dan terdata, yakni sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil pengangkatan BMKT kapal Cirebon. Sumber: Utomo, 2008: 35.

No Bahan Jenis Jumlah
1 Logam Ø  Emas

Ø  Perunggu

Ø  Besi

Ø  Tembaga

Ø  Timah

Ø  Perak

Ø  Koin

Ø  2

Ø  252

Ø  16

Ø  51

Ø  9.926

Ø  18

Ø  4.950

2 Batuan Ø  Batu

Ø  Manik-manik

Ø  Pipisan

Ø  Ruby

Ø  Sapphire

Ø  Manik Coral

Ø  Manil Lapoz Lazuli

Ø  Lapiz Lazuli

Ø  50

Ø  970

Ø  21

Ø  103

Ø  127

Ø  503

Ø  110

Ø  723

3 Tanah Liat Ø  Tembikar

Ø  Keramik

Ø  35.819

Ø  256.943

4 Kaca Ø  Artefak berbahan kaca Ø  3.067
5 Kayu Ø  Frg. Kapal Ø  19
6 Lain-lain Ø  Gading

Ø  Tulang/gigi

Ø  Tanduk

Ø  Rempah-rempah

Ø  Bongkahan

Ø  Unidentifield

Ø  59

Ø  281

Ø  10

Ø  28

Ø  39

Ø  76

         Jumlah 314.171

Foto 2. Benda Cagar Budaya hasil pengangkatan kapal Cirebon (Sumber: http://penjelajahbahari.blogspot.com).

4.  Kesimpulan dan Catatan.

Meskipun PANNAS BMKT sudah dibentuk cukup lama, serta telah tersedia payung hukum yang melindungi serta mengatur pengangkatan dan pemanfaatan cagar budaya bawah air, namun masih sering terjadi ketidaksesuaian pengangkatan BMKT di Indonesia, serta banyak dipengaruhi kepentingan ekonomi pribadi. Berikut beberapa persoalan yang dipandang perlu untuk segera dibenahi oleh semua stakeholder termasuk pihak pengusaha/investor:

  1. Belum terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan terkait cagar budaya bawah air, sehingga sering saling timpang tindih.
  2. Belum tersedianya data yang lengkap, dan akurat terkait lokasi kordinat situs kapal  karam beserta BMKT-nya yang terdapat di perairan Indonesia.
  3. Belum terlaksananya tindakan monitoring dan evaluasi pasca pengangkatan dan pemanfaatan cagar budaya bawah air yang sesuai dengan kaidah arkeologi.
  4. Belum tegasnya peraturan perundang-undangan dalam hal perlindungan dan prosedur pemanfaatan cagar budaya bawah air, termasuk tata cara pelaksanaannya pelelangan yang sesuai konvensi internasional.
  5. Sanksi hukum yang kurang tegas pada peraturan perundangan terkait cagar budaya bawah air.
  6. Undang-undang Cagar Budaya No.11 Tahun 2010 kiranya segera mengeluarkan PP terkait dengan pasal-pasal didalamnya, khususnya perlindungan cagara budaya bawah air.
  7. Minimnya kuantitas dan kualitas arkeolog, mahasiwa arkeologi dan pihak terkait lainnnya dalam kajian maritim dan bawah air (menyelam dan keahlian ekskavasi dan konservasi bawah air).
  8. Minimnya kegiatan sosialisasi perundangan terkait tinggalan cagar budaya bawah air kepada masyarakat umum dan khususnya pada masyarakat pesisir.
  9. Belum dikeluarkannya undang-undang kelautan.
  10. Belum dilakukannya ratifikasi konvensi internasional perlindungan cagar budaya bawah air tahun 2001.

Daftar Pustaka.

Anwar, Chairul.1989. Hukum Internasional. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Bowens, Amanda. 2009. The NAS Guide to Pinciples: Under Water Archeology. Porthsmouth.

Djalal, Hasjim. 2010. Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim. Lembaga Laut Indonesia. Jakarta.

Knaap, Gerrit J. 1996. Shallow Waters, Rising Tide. KITLV Press. Leiden.

Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Maritim Asia Tenggara. 2003. Sejarah Maritim Indonesia.    Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Reid, Anthony. 1993. Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450 1680. Vol.11. Expansion and Crisis. New Haven. Yale University Press.

Turner, Jack. 2011. Sejarah Rempah: Dari Erotisme Sampai Imprealisme. Komunitas Bambu.     Depok.

Utomo, Bambang Budi. 2008. Kapal Karam Abad Ke-10 di Laut Jawa Utara Cirebon. Panitia Nasional Pengangkatan BMKT. Jakarta.

Perundangan dan Hukum Internasioanl

Hukum Laut Internasioanl Tahun 1982 (UNCLOS)

Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1992

Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2009

Konvensi Internasional Perlindungan Cagar budaya bawah air Tahun 2001

Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK. 06/2009.

Undang-Undang Cagar Budaya No. 5 Tahun 1992

Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010

Anonim, Majelis umum PBB sesi 53 Dokumen 456/samudera dan hukum laut-laporan sekretaris jenderal, Hal-61. 1998

Website dan Koran

Harian Kompas edisi 4 Sepetember 2009

http://formalcbc.wordpress.corn/2008/04/07/bcb-di-perairan-cirebon/

http://www.budpar. go. id

http://www.jakartapos .com

http;//divetowreck.blogspot.com

http;//penjelajahbahari.blogspot.com

MENGINGAT dan MELUPAKAN

Museum Kapal Samuderaraksa Sebagai Ruang Konservasi Kreatif Budaya Maritim[1]

Oleh: Asyhadi Mufsi Batubara[2]

Abstrak

Pelayaran kapal Samudraraksa menuju Afrika adalah pemicu lahirnya museum Samudraraksa. Pesan yang disampaikan didalamnya bertujuan untuk membentuk memori kolektif dan mengingat momen pelayaran Samudraraksa. Namun sebagai ruang konservasi kreatif dengan tujuan membentuk memori kolektif, ternyata masih ada hal-hal yang terlupakan sehingga kinerjanya belum optimal. Pengamatan langsung dan penerapan kajian museum studies, yang dalam hal ini menggunakan prinsip new museum merupakan metode penelitian yang dipilih untuk mengungkap fenomena tersebut. Adapun hasil kajian fakta dilapangan menyimpulkan bahwa perlu adanya tindakan evaluasi model komunikasi, serta memikirkan kembali arah dan tujuan museum Samudraraksa di masa depan, apakah akan tetap statis atau memilih dinamis? Dengan demikian perannya sebagai ruang konservasi kreatif bisa menjadi lebih optimal.

Kata kunci: Museum, Maritim, Komunikasi, Konservasi.

Abstracs

The voyage of the Borobudur ship to the African Continent is the inspiration for the establishment of the Samudraraksa Museum. The establishment of the museum is to shape and recreated the memory of the Samudraksa voyage. However, since the main purpose of a museum is to create a collective and creative conservational space, this has cause the output to leave out some of the important things thus cause it to be less optimal. The method that is use in this study is the direct observation and application concept on the museum studies based on the new museum principle. The findings from the field works, shows that there is a dire need for an action to re-evaluate the communication model used, in addition the purpose and goal of the Samudraraksa museum in the future need to be reconsidered, whether it will remain static or to be more dynamic? Until it able to function Samudraraksa Museum optimally as the creative conservative space.

Keywords: Museum, Maritime, Communication, Concervation.

 

Kami datang dari laut, tapi kami tidak mengenal laut

Kami lahir dekat sekali dengan laut, tapi kami bukan bagian dari laut

Kami putra ombak yang terhempas air pasang.. terseret jauh hingga daratan

Kami syair lautan yang terputus dari deburan.. hilang jejak dari sejarah yang panjang

Kami dahulu adalah putra ombak.. datang dari laut dan terlahir dekat sekali dengan laut. Lihatlah kami, lihatlah laut kami. Lautku kaya, tapi kami miskin

Lihatlah kami, lihatlah sekolah kami. Ikan adalah barang mahal, tapi buku kami tak mampu beli. Kami adalah putra ombak, sampai hari dimana kami akan bangkit kembali

Latar Belakang

Philip Beale[3], pada kunjungan pertamanya ke candi Borobudur di tahun 1982 langsung terpukau melihat relief kapal bercadik candi Borobudur[4]. Relief itu begitu menginspirasi dan membangkitkan rasa ingin tahu Beale, sehingga di tahun 2003 Beale mewujdukan impiannya untuk melakukan rekonstruksi budaya bahari dengan berlayar menggunakan kapal bercadik menuju Afrika. Perlu diketahui bahwa pengkajian candi Borobudur telah di mulai sejak jaman kolonial Belanda, namun perhatian khusus terhadap relief kapal yang berjumlah kurang lebih lima belas[5] panel tidak begitu mendapatkan perhatian para ahli arkeologi, perkapalan, ataupun ahli sejarah di Indonesia. Cukup ironis, karena kemunculan dan keberadaan candi Borobudur tentu tidak terlepas dari pengaruh aktivitas pelayaran dan perdagangan pada masa itu. Seperti yang pernah diungkapkan A.B Lapian, bahwa sejarah Nusantara sama dengan sejarah maritim (Lapian, 2011: 26). Dalam artian bahwa perjalanan sejarah dan perkembangan kebudayaan Nusantara tidak terlepas dari keberadaan laut, dan sungai yang menghubungkannya dengan wilayah pedalaman[6].

Banyak bukti sejarah maupun bukti etnografis yang memperkuat keberadaan aktifitas pelayaran dan perdagangan masyarakat Nusantara ke Afrika pada masa lalu. Bukti tersebut dapat dilihat dari pengaruh budaya Nusantara dalam bentuk seni musik, bahasa dan teknologi perkepalan pada masyarakat pesisir pantai Afrika (Dick-Read, 2005)[7]. Dick-Read dalam bukunya “Penjelajah Bahari”[8] menyebutkan bahwa interaksi antara pelaut Nusantara dengan masyarakat pesisir di benua Afrika telah berlangsung sejak awal abad masehi[9]. Pernyataan ini diperkuat oleh catatan sejatah yang menunjukkan besarnya permintaan pasar terhadap komoditas kayu manis atau cinnamon telah mendorong para pelaut Nusantara untuk berdagang hingga Afrika.

Beberapa ahli pelayaran dan perdagangan kuno, seperti Y.P Maguin, Knaap, maupun Lapian menyebutkan, bahwa gambaran kapal bercadik pada relief Candi Borobudur kemungkinan merupakan cikal bakal kun lun po[10] atau junk java[11] yang dimasa awal pelayaran antar samudera digunakan untuk menjelajah ke berbagai benua. Dengan kata lain, kemungkinan kapal bercadik telah ada jauh sebelum Candi Borobudur dibangun dan telah menginspirasi berbagai bentuk kapal dibelahan dunia yang lain. Kapal bercadik bisa jadi kapal pelopor pelayaran antar samudera pelaut Nusantara, dan hal ini kemudian kembali dibuktikan dalam ekspedisi jalur cinnamon[12] yang dipimpin Beale. Inti dan makna pelayaran kapal Samudraraksa bukan hanya sekedar rekonstruksi budaya bahari dan romantisme kejayaan masa lalu, namun yang lebih penting adalah pelayaran tersebut sebagai upaya konservasi kreatif budaya bahari yang kini mulai hilang dalam alam budaya masyarakat Nusantara.

Pelayaran kapal Samuderaraksa sebagai suatu upaya rekonstruksi dan konservasi juga bertujuan untuk membuktikan pada dunia dan masyarakat Indonesia, bahwa kejayaan martim Indonesia bukan hanya sebatas catatan sejarah. Kapal yang diberi nama Samuderaraksa[13] mencoba membuka mata dan ingatan kita, bahwa ada hal penting lain yang mulai hilang dari alam kebudayaan dan memori kolektif bangsa Indonesia, yakni budaya maritim. Kita juga hampir memungkiri bahwa kita adalah negara kepulauan, suatu negara yang memiliki potensi untuk tumbuh besar sebagai kekuatan maritim dunia[14]. Melalui momen tersebut kapal Samuderaraksa kembali mengingatkan seganap masyarakat bahwa perlu adanya upaya serius untuk kembali mengingatkan publik bahwa sumber daya laut merupakan peluang sekaligus tantatangan terbesar yang harus dikembangkan. Pemahaman yang menganggap laut sebagai living monument dan ruang belajar harus ditumbuhkan dalam mindset publik. Museum Samuderaraksa hadir sebagai solusi, jawaban dan sebagai tempat untuk mengingat segala hal yang telah terlupakan. Namun apakah museum Samudraraksa telah menyampaikan pesan terkait kapal bercadik Samudraraksa secara utuh? Apakah museum telah menjadi ruang konservasi kreatif budaya maritim yang mampu membawa perubahan sosial dan mindset publik?

Museum Samudraraksa Sebagai Ruang Konservasi Kreatif

Pagi itu petugas museum Samuderaraksa disibukkan oleh rombongan anak sekolah yang berasal dari beberapa daerah di Jawa Barat. Suasana ceria tiba-tiba memadati ruang pameran yang menampilkan kapal legendaris Samudraraksa. Decak kagum mucul atas pesona yang dipancarkan kapal Samuderaraksa. Jelas sekali keberadaan kapal Samuderaraksa mampu membangkitkan imajinasi terliar para pengunjung akan petualangan laut yang penuh tantangan. Sosok uniknya membuat pengunjung berkhayal jauh ke masa lampau, sembari menerka-nerka bagaimana tekhnik navigasi dan pelayaran yang digunakan pada masa itu. Bertamasya ke museum Samuderaraksa layaknya seperti berjalan melintasi ruang tanpa batas waktu, bermain ke masa lalu untuk mengintip pijakan di masa depan.

Museum Samuderaraksa bukan hanya sekedar bangunan yang menyimpan memori kolektif bangsa Indonesia yang telah dirajut dari masa ke masa. Lebih dari itu museum tersebut meruapakan ruang budaya yang tersusun dan menyusun satu momen ke momen lainnya. Lebih tepatnya merupakan ruang konservasi kreatif budaya bahari Nusantara bersifat Tangible dan intangible secara berkesimabungan. Berawal dari gambaran kondisi soial budaya masyarakat Nusantara abad ke-8 M yang dipahatkan dalam bentuk relief yang kemudian menginspirasi Beale unuk melakukan upaya rekonstruksi budaya maritim Nusantara. Perubahan peran dan fungsi tersebut dapat dilihat dalam skema sebagai berikut:

Untitled

Pada akhirnya kapal Samuderaraksa yang pernah mengharumkan nama Indonesia atas prestasinya, kini beralih fungsi sebagai masterpiece museum Samudraraksa. Ditinjau dalam pengertiannnya, museum bisa dimaknai sebagai ruang konservasi budaya yang berperan untuk mengedukasi serta merawat kelestarian kapal Samuderaraksa dari sisi Tangible dan intangible. Seperti yang telah dirumuskan oleh ICOM[15], bahwa museum melestarikan, menafsir, dan membina serta mempromosikan warisan alam dan budaya manusia[16]. Museum juga bertanggung jawab atas warisan alam dan budaya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud[17]. Termasuk sumber daya laut veserta budaya maritim yang hidup dan berkembang didalamnya. Museum Samuderaraksa bisa dikatakan memliki tanggung jawab dalam melestarikan, mengembangkan budaya maritim Nusantara, serta mengkomunikasikan segala nilai-nilai yang terkandung didalamnya untuk kepentingan pendidikan dan hiburan.

Kesadaran akan nilai penting museum sesungguhnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sutan Takdir Alisyahbana dalam sebuah artikelnya berpendapat bahwa, museum merupakan alat pendidikan zaman modren yang paling efektif. Museum sebagaimana kedudukannya sebagai alat pendidikan zaman modern senantiasa akan menyesuaikan dengan perkembangan dunia modern itu sendiri[18]. Melihat sifatnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas, maka museum juga berperan sebagai ruang publik yang dijadikan sebagai media pembentuk wacana dan memori kolektif guna pencapaian cita-cita bersama. Hal ini dikarenakan terbentuknya museum[19], baik dalam model museum tradisional[20] maupun museum modern dengan penggunaan multi media, museum tetap mampu merepresantasikan sejarah serta pemikaran-pemikiran yang memaknainya secara philosofis dengan cara yang menarik dan edukatif[21]. Adapun gambaran pola edukasi dan komunikasi museum diuraikan dalam bagan dibawah ini:

Untitled(1)

Hanya saja masalah muncul ketika kita terlalu mengingat satu hal namun melupakan yang lain. Dengan kata lain, terkadang pihak museum melupakan nilai esensial dan hakekat museum sebagai ruang konservasi kreatif yang seharusnya melayani dan berkomunikasi dua arah dengan publik[22]. Alhasil konservasi budaya bahari yang berperan menanamkan mindset dan menggugah kesadaran kemaritiman pengunjung justru tidak berjalan maksimal. Model komuniaksi satu arah merupakan model komunikasi museum yang masih bersifat tradisional. Paradigma permuseuman kini telah diganti dengan paradigma yang dikenal dengan istilah new museum. Paradigma baru ini justru lebih menakankan perhatian kepada pengunjung dan bukan kepada koleksi[23]. Hal ini tercermin dalam tata pamernya atau ekshibisnya yang lebih berorientasi kepada publik dengan cara mengangkat perkembangan isu-isu terkait, sehingga museum senantiasa bersifat dinamis[24]. Ruang-ruang museum Samudraraksa memang secara khusus diperuntukkan sebagai media  komunikasi antara relief perahu bercadik Borobudur dengan ekspedisi kapal Samudraraksa ke Afrika. Namun sebagai ruang konservasi kreatif seharusnya pesan yang dikomunikasikan tidak terhenti sampai disitu saja, akan tetapi harus terus berkembang menyesuaikan isu-isu terkait tema yang sama.

Nama Samudraraksa sendiri memiliki arti sebagai penjaga lautan. Sama halnya dengan museum yang juga bisa dimaknai sebagai penjaga kelestarian budaya maritim. Sehingga ruang museum Samudraraksa perlu mennginformasi kegiatan-kegitatan pelayaran yang berhubungan dengan perkembangan kebaharian guna membangkitkan semangat kemaritiman. Seperti misalnya pelayaran kapal Majapahit keliling Asia pada tahun 2010, pelayaran Kapal Pemuda Nusantara yang digelar setiap tahunnya, ekspedisi pelayaran Sabang Merauke, dan pelayaran lainnya. Oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan kembali apakah museum Samudraraksa dalam peran dan fungsinya sebagai penjaga dan pengembang budaya maritim masih tetap memilih komunikasi statis atau beralih ke dinamis? Apabila memilih dinamis maka museum samudrarraksa harus menyuguhkan komunikasi dua arah yang edukatif dan interaktif. Model komunikasi dua arah dapat diaplikasikan melalui museum experience yang ditawarkan kepada pengunjung baik dalam bentuk hands on, puzle, games, permaianan bajak laut atau dalam bentuk kegiatan kemaritiman.

Untitled(2)

Melalui media interaktif pengunjung akan semakin terinspirasi sehingga secara perlahan mampu membawa perubahan pada pola pikir ke arah kemaritiman. Media komunikasi museum memang dirancangan untuk mudah dimengerti, yakni dengan penyajian display yang menarik, lebel yang edukatif, sehingga museum menjadi ruang yang tepat untuk mempelajari budaya melalui pesan-pesan yang terkandung dalam koleksinya[25]. Nilai edukasi yang dipadukan dengan unsur hiburan menjadikan museum Samudraraksa sebagai ruang konservasi budaya maritim. Namun untuk semakin mengoptimalkan upaya konservasi tersebut, perlu dirancang program-progam yang mengarah kepada penenaman mindset dan kesadaran maritim, baik dalam bentuk kegiatan bulanan atau tahunan. Namun bagian ini sepertinya terlupakan dalam museum Samuderaraksa. Ketiga hal penting yang telah dipaparkan sebelumnya berperan sangat penting dalam pembentukan ruang museum sebagai ruang konservasi kreatif.

Upaya mengoptimalkan museum samudraraksa menjadi museum yang berkualitas, menginspirasi dan mampu membawa perubahan sosial akan semakin penting untuk masa yang akan datang. Mengingat bahwa museum pada era milenium baru akan menjadi tempat penting berkumpulnya mansusia. Prediksi ini dilandasi adanya kecendrungan masyarakat yang selalu berkeinginan untuk mengenali dan melongok “rumah tetangganya” dalam desa dunia ini, dimana museum dilihat sebagai jendela untuk mengenali budaya lain[26]. Museum Samudraraksa dalam peranannya sebagai jendela peradaban dan kebudayaan maritim Indonesia, harus mulai ditangani secara serius serta dioptimalkan fungsinya sebagai ruang konservasi budaya maritim.

Museum (memori + kreativitas) = Perubahan  Sosial[27]

Kunjungan Philip Beale ke candi Borobudur di tahun 1982 ternaya telah menanamkan sebuah memori yang kuat. Berawal dari memori kemudian melahirkan sebuah gagasan ekspedisi kapal Samudraraksa menuju Afrika. Hasil perpaduan memori dan kreatifitas Philip Beale tersebut ternyata juga mempengaruhi memori publik. Sebut saja misalnya Muhammad Habibie[28] yang kemudian berdasarkan perpaduan memori dan kreatifitas menuliskan kisah perjalanannya sebagai anggota crew kapal Samudraraksa kedalam sebuah novel berjudul “Go far West: 151 Hari Menantang Badai”. Novel ini kemudian menginspirasi Prof. Primadi Tabrani[29] yang mengaitkan ekspedisi Samudraraksa dengan kajian ilmiah dalam bukunya yang berjudul “Belajar dari Sejarah dan Lingkungan”[30]. Perpaduan memori dengan kreatifitas ini juga dihadirkan dalam museum Samduraraksa dengan tujuan yang sama, yakni meciptkan memori kemaritiman kepada pengunjung dengan harapan akan menghasilkan kreatifitas lain. Terbukti efek menginspirasi museum Samudraraksa terus berlanjut, bahkan juga menginspirasi penulis untuk melakukan hal yang sama di tahun 2010[31]. Museum Samudraraksa dengan perpaduan memori dan kreatifitas mampu menanamkan memori kolektif kebaharian kepada setiap pengunjung. Harapannya akan menginspirasi anak bangsa lainnnya seperti Muhammad Habibie, Prof Tabrani, penulis, untuk mengolah memori tersebut dengan kreatifitas masing-masing sesuai bidangnya guna menciptakan perubahan sosial.

Dalam peranannya sebagai pembawa perubahan sosial, museum Samuderaraksa menitikberatkan pada  upaya merajut memori kolektif yang dapat diingat bersama[32]. Seperti yang disebutkan Abidin Kusno dalam bukunya, bahwa pelupaan bisa terjadi akibat adanya campur tangan negara dan kelompok penguasa untuk menciptakan memori kolektif tertentu[33]. Sebagai ruang publik yang berperan besar membentuk memori kolektif, museum juga berperan dalam proses pelupaan kolektif[34]. Seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, bahwa ada hal-hal yang terlupkan dalam museum Samudraraksa. Hal terlupkan tersebut perlu dikaji ulang.

Hal penting lain nya yang perlu diperhatikan adalah kedudukan museum Samduraraksa yang tergolong sebagai museum minoritas, karena ±400 museum bertema umum di Indonesia hanya terdapat ±4 museum yang secara khusus bertema maritim. Kondisi yang tidak seimbang ini memunculkan suatu pemikiran, apakah kita memang sengaja melupakan budaya maritim? Abidin Kusno dalam bukunya[35] mengatkan, bahwa kehadiran memori kolektif tergantung kepada keberadaan ruang publik yang memberi tempat untuk merajut memori kolektif. Masalah apa yang akan muncul ketika ruang publik tersebut hilang, atau ketika ruang publik sama sekali tidak pernah dihadirkan?[36]. Jawaban singkatnya adalah, tentu akan terlupkan.

Revolusi atau mati. Dalam remukmu, kau dipaksa bangkit atau tidak sama sekali

Revolusi atau mati. Biru pun kini jadi kelabu, membeku dalam ketidak tahuanmu

Revolusi atau mati. Lautan telah lama berseru, menderu bagai ombak Latsefa mebangunkan tidur panjangmu. Revolusi atau mati. Penjelajah bahari tewas ditembak resolusi 1787, bahkan hingga detik ini pun masih dininabobokkan iklan di tivi. Revolusi atau mati. Kembalilah menjadi bangsa samudera. Bangkit sekarang, atau tidak sama sekali.

Penutup

Museum dalam teknik penyajiannya hadir dengan memuat memori (dalam bentuk koleksi museum, lebel teks, audiavisual, replika serta diorama) untuk membantu pengunjung mengingat momen-momen yang dapat diingat bersama. Oleh karena itu publik membutuhkan museum bertema maritim seperti museum Samudraraksa sebagai tempat untuk merajut memori kolektif kemaritiman. Namun terkadang dalam ruang pembentuk memori kolektif tersebut ternyata masih ada hal-hal yang terlupkan sehingga kinerjanya sebagai ruang konservasi kreatif belum maksimal. Paradigma  permuseman sendiri juga telah mengalami perbuhan, beralih dari object oriented menjadi public oriented. Kehidupan sosial budaya masyarakat juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Terjadinya perubahan-perubahan tersebut mengakibatkan perlu adanya tindakan evaluasi model komunikasi pada museum Samudraraksa agar tetap senantiasa berfungsi secara maksimal. Hal lain yang perlu dipertimbakan kembali adalah tujuan museum Samudraraksa ke masa depan, apakah akan tetap hanya menyajikan pesan sampai pada kisah pelayaran ekspedisi ke Afrika, atau museum akan hadir dalam bentuk yang lebih dinamis?

 

Daftar Pustaka

Alisjahbana, S Takdir. 1954. Museum Sebagai Alat Pendidikan Zaman Modern. Pustaka Rakjat. Jakarta.

Ammarell, Gane. 2008. Navigasi Bugis. Hsanuddin University Press. Makasar.

Burcaw, G Ellis. 1984. Introduction to Museum Work. The American Association for State and Local History. Nashville.

Davis, Peter. 2007. Place Exploration: Museum, Identity, Community “dalam Museum and Their Comunity ed Sheila Watson. Routledge. New York.

Direktorat Jenderal Permuseuman. 2011. Sejarah Permuseuman Di Indonesia. Jakarta.

Greenhill, Eilean Hooper. 2007. Museum and Education: purpose, pedagogy, performance. Routledge. New York.

2007. Museum, Media, Message. Routledge. New York.

2004. Museum and Their Visitor. Rotledge. New York.

Habermas, Jurgen. 2012. Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis. Kreasi Wacana. Yogyakarta.

Haunschild, Andrea.1988. Claim and Reality of New Museology: Case Studies in Canada, The United State, and Mexico “Desertasi Doktor Hamburg University”. Hamburg.

Lapian, A.B . 2008. Pelayaran dan Perniagaan Nusantara: Abad Ke-16 dan 17. Komunitas Bambu. Jakarta.

2011. Sejarah Nusnatara : Sejarah Bahari “dalam buku analekta pemikiran guru besar FIB UI (Ilmu Penegtahuan Budya dan Tanggung Jawabnya)”. Universitas Indonesia. Depok.

Kusno, Abidin. 2009. Ruang Publik, Identitas, dan Memori Kolektif: Jakarta Pasca-Suharto.Penerbit Ombak. Yogyakarta.

Mensch, Peter Van. New Trends in Museology. 2011. Museum of Recent History Celje.         Slovenia.

Read, Robert Dick. 2008. Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika: Penjelajah Bahari. Mizan. Bandung.

Tabrani, Primadi. 2011. Belajar dari Sejarah dan Lingkungan: Ekspedisi Borobudur. Penerbit ITB. Bandung.

Tanudirjo, Daud Aris. 2008. Menuju Kebangkitan Permuseuman Indonesia “Makalah Seminar Reposisi Museum Di Indonesia”. Jakarta.

Turner, Jack. 2011. Sejarah Rempah: Dari Eksotisme Sampai Imprealisme. Komunitas Bambu. Depok.

WEBSITE

www.icom.com

www.asosiasimuseumindonesia.org


[1] Telah diterbitkan dalam Jurnal Balai Konservasi Borobudur, Edisi 2013.

[2] Alumni S2 Arkeologi Universitas Gadjah Mada, yang memiliki minat dan perhatian besar terhadap kemaritiman. Penulis juga aktif dalam bidang kajian museology serta konservasi benda cagar budaya.

[3] Philip Blael merupaakn mantan angkatan laut kerajaan Inggris yang gemar mengarungi lautan dengan kapal-kapal kuno. Setelah ekspedisi kapal Samuderaraksa, Beale kembali mengarungi lautan dengan kapal Poenicia.

[4] Berdasarkan hasil wawancara dengan para crew kapal Samuderaraksa, Muhammad Habibie, Sherly, juga diperkuat dengan laporan pada media elektronik dan informasi yang tertera pada museum samuderaraksa.

[5] Relief kapal pada candi Borobudur bisa dikategorikan kedalam tiga jenis bentuk kapal (1) perahu lesung, (2) kapal besar tidak bercadik, (3) kapal besar bercadik (Lapian, 2008: 21).

[6] A. B Lapian. Sejarah Nusantara: Sejarah Bahari: Dalam Ilmu Pengetahuan Budaya dan Tanggung Jawabnya “nalekta Pemikiran Guru Besar FIB UI”. UI Press. Depok, 2011.

[7]Dapat dilihat melalui jenis alat musik xilofon (gambang) pada relief candi Borobudur juga dikenal di masyarakat Kamerun (gong ganda), Zimbabwe (timbila chopi), atau pada jenis cadik perahu Madagaskar yang berebntuk ganda menyerupai cadik Nunantara (Dick-Read, 2005)

[8] Robert Dick-Read. Penjelajah Bahari: Pengaruh Peadaban Nusantara di Afrika. Mizan. Bandaung, 2005.

[9] Bukti ini diperkuat dengan laporan-laporan para penjelajah asing seperti Pliny dalam ‘natural history (23-79 M), juga didukung para ahli seperti George Hourani ahli kelautan Arab, E. H Wellington ahli perdagangan Romawi/India dll (Dick-Read, 2005).

[10] Kun lun po, sebutan bagsa China kepada pelaut-pelaut Nusantara. Kun lun beararti peneybutan untuk pelaut dari Nusantara, dan Po berarti kapal.

[11] Junk java apabila di ibaratkan dengan alat tranformasi modrn zaman sekarang, sama dengan pesawat air bus yang mampu mengankut banyak orang dan banyak muatan. Laporan ini diperkuat beradsarkan catatan China, seperti pada catatan pendeta It-sing yang pada waktu itu melakukan perjalanan dari Sriwijaya hendak ke India (Dick-Read, 2005).

[12] Bahasa latin dari kayu manis, tanaman yang banyak tumbuh di hutan-hutan pedalaman kepulauan Nusantara, dan telah menjadi komoditas ungulan yang diperdagangkan hingga ke Romawi dan Yunani sejak awal abad masehi (Turner, 2011)

[13] Diambil dari bahasa sansekerta yang berarti penjaga lautan.

[14] Primada Tabrani. Belajar Dari Sejarah dan Lingkungan “edisi ke-2”. Institut Tekhnologi Bandung. Bandung, 2011.

[15] ICOM (International Council Of Museum) merupakan lembaga permuseuman internasional.

[16]  Pada poin satu ICOM.

[17] Merupakan asas museum berdasarkan rumusan ICOM.

[18] Sutan Takdir Alisjahbana. Museum Sebagai Alat Pendidikan Zaman Moderen. Jakarta: Penerbit Pustaka Rakjat. 1954. hal. 7.

[19] Sekilas sejarah museum, sebelum bersifat terbuka untuk umum museum hanyalah konsumsi masyarakat kelas atas. Namanya sendiri diambil dari bahasa yunani ‘mouseion’ yakni bermakna kuil untuk memuja. Berdasarkan artafaktual yang bisa terlacak, museum diperkirakan telah ada sejak abad ke-2 M di Mesopotamia (Burcaw, 1984: 17). Sedangkan keberadaan museum mulai dibuka untuk publik dimulai pada abad ke-18 di Eropa. Dimana pada masa ini pengaruh modrnisasi tengah bergejolak dan didukung oleh revolusi Prancis (Habermas, 2012).

[20] Museum yang menyajikan koleksi sebagai object oriented dengan pesan yang terbatas sehingga lebih mirip encyclopaedy (Magetsari, dalam museografia Vol V No.7, 2011)

[21] Dalam Mensch, 2011: 10.

[22] Komunikasi dua arah dalam museum dilakukan untuk melihat respon serta kritik saran pengunjung yang kemudian akan dijadikan sebagai landasan evaluasi museum. Model komunikasi ini dikenal dengan istilah umpan balik yang diperkenalkan oleh Knez & Wright di tahun 1970 (Hooper-Greenhill, 2004: 46).

[23] Selain perhatiannya lebih menekankan kepada pengunjung, new museum juga berorientasi pada model komunikasi dua arah. Lebih lengkapnya Lihat Hauenschild, 1988: 5-6.

[24] Lihat Davis, 2007: 56, dan Desertasi Andrea Hauenschild yang berjudul “Claim and Reality of New Museology: Case Studiesin Canada, The United State, and Mexico” Hamburg University, 1988.

[25] Dalam Greenhill, 2007: 370.

[26] Lebih lengkapnya lihat Daud Aris Tanudirjo. Menuju Kebangkitan Permuseuman Indonesia. Dalam Seminar Reposisi Museum di Indonesia. Jakarta, 2008.

[27] Tema museum internasional 2013.

[28] Salah satu crew kapal samudraraksa yang mewakili pemuda indonesia yang ikut berlayar dari Madagaskar ke Agra. Habibie merupakan alumni ITS jurusan teknik perkapalan.

[29] Prof. Primadi Tabrani merupakan dosen ITB yang kemudian menulis buku Belajar dari Sejarah dan Lingkungan. Penerbit ITB. Bandung, 2011.

[30] Primadi Tabrani. Belajar dari Sejarah dan Lingkungan. Penerbit  ITB. Bandung, 2011.

[31] Penulis mengikuti ekspedisi kapal layar Majapahit di tahun 2010.

[32] Dalam Abidin Kusno. Ruang Publik, Identitas, dan Memori Kolektif: Jakarta Pasca Suharto. Penerbit Ombak. Yogyakarta, 2009.

[33] Ibid.

Image

Replika relief perahu pada Candi Borobudur dan Kapal Samudrararksa. Sumber: Pribadi.

[34] Ibid.

[35] ibid.

[36] Ibid.

SYAIR BADAI DAN PUTRA OMBAK: Hilangnya Tradisi Maritim Nusantara

Oleh: Asyhadi Mufsi Sadzali

Aku tak tahu di mana aku akan mati

Aku melihat samudera luas di pantai selatan ketika datang

Ke sana dengan ayahku, untuk membuat garam;

Bila aku mati di tengah lautan, dan tubuhku dilempar

Ke air dalam, ikan hiu berebutan datang;

Berenang mengelilingi mayatku, dan bertanya: “siapa antara kita akan melulur tubuh yang turun nun di dalam air?” (Multatuli).

CITA RASA YANG MELAYARKAN RIBUAN KAPAL

“Setelah menemukannya, saya berani mengatakan bahwa Hindia adalah wilayah terkaya di dunia ini. Saya bicara tentang emas, mutiara, batu berharga dan rempah-rempah, berikut perdagangan dan pasar yang mereka miliki. Karena semuanya itu tidak muncul begitu saja, saya menahan diri untuk tidak mengeksploitasinya”. Begitulah kutipan dari pesan singkat Christoper Colombus dalam surat perjalan ketiga yang ditulis di Jamaika pada 7 Juli 1503 M. Christoper Colombus menjadi salah satu pembawa pesan paling penting dalam sejarah dunia terhitung sejak zaman es berahir. Tepat setelah pelayarannya mengunjungi dunia Timur (Asia Tenggara), para duta besar dan dewan kehormatan dari berbagai negara persekutuan eropa berkumpul dengan rasa penasaran yang begitu bergejolak. Di hadapan mereka Christoper Colombus berdiri tegak dengan senyum sumringah tebar pesona. Malam itu dalam ruang perjamuan Salo del Tinell yang megah di Barri Gotic, Barcelona, dengan resmi Colombus mengumumkan kabar mengenai penemuan dunia baru. Banyak ahli sejarah yang berpendapat bahwa kejadian ini menjadi titik transisi antara abad pertengahan dengan abad modern.

Colombus membawa perubahan yang sangat berarti bagi peredaban umat manusia, terlebih dalam hal cita rasa. Dunia modern saat ini hampir seluruhnya mengenal dan menggunakan rempah-rempah, baik sebagai bumbu masakan, campuran minuman (alkohol), maupun dalam bidang medis. Kita bisa membayangkan betapa hambarnya kehidupan masyarakat eropa pada abad pertengahan yang kala itu belum bersentuhan dengan rempah-rempah. Roti terasa tawar, minuman terasa hambar, bahkan pizza yang tersohor seantero dunia pun rasanya mungkin hanya seperti adonan antah berantah yang bisa membuat anda muntah-muntah. Demi cita rasa dan kepuasan duniawi, pertaruhan nyawa dalam mengarungi ganasnya tujuh samudera pun dilakoni Colombus menuju belahan dunia timur yang masih diselimuti misteri.

Bila anda berkunjung ke ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia), ada ratusan catatan sejarah yang menuliskan tentang upaya-upaya bangsa eropa dalam pencarian dunia timur (Nusantara) yang kaya dan eksotis. Christoper Colombus, da Gama, dan Magellan adalah pionir para pencari rempah-rempah sebelum dimulainya zaman penjajahan. Intrik, politik dan persaingan yang berujung pada pertumpahan darah jelas tak mungkin bisa dihindari diatara mereka para pencari aroma surgawi. Perseteruan panjang antara dua kerajaan besar yang terkenal dengan peradaban dan ilmu pelayarannya, Spayol dan Portugis menjadi pemain utama dalam perebutan rempah-rempah di dunia timur.

Menurut beberapa dokumen kuno, setelah kesuksesan Spayol dan Portugis, perdagangan rempah beralih ke negara-negara Protestan. Tepat di akhir abad ke-16, pedagang Belanda dan Inggris muncul untuk pertama kalinya di perairan Asia Tenggra. Hal ini jelas diakibatkan oleh hasrat untuk mendapatkan aroma surgawi yang multi fungsi, yang bahkan konon katanya bisa memabukkan para bidadari. Ternyata dua pendatang baru dari Eropa ini lebih terorganisir dan tak kenal kompromi dibanding dengan pedagang-pedagang manapun yang pernah singgah di perairan Nusantara (Spayol, Portugis, India, Cina dan Arab). Bahkan mereka tega bertempur antara sebangsanya sendiri dan berniat melawan semua pesaing serta penyelundup asing demi memperoleh rempah-rempah untuk diangkut menuju Herengrach di Amsterdam atau Pepper Lane di London.

Aroma surgawi benar-benar menghipnotis mereka para pemuja kenikmatan dunia. Segala cara dihalalkan untuk mendapatkannya, bahkan menumpahkan darah sebangsa sendiri yang sama-sama bermata biru pun dilakoni, apalagi dengan kaum pribumi yang berkulit coklat, tanpa ampun dijajah dan diperbudak hingga tujuh turunan. Secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, aroma surgawi telah melatarbelakangi munculnya penjajahan di muka bumi. Percaya atau tidak, Cita rasa rempah-rempah telah melayarkan ribuan kapal menuju Ternate dan Tidore. Rempah-rempah bisa jadi adalah suatu musibah, tapi mungkin juga menjadi sebuah hikmah bagi bangsa ini, untuk kita renungkan, untuk diingat hingga seratus generasi mendatang “lebih baik di bom atom dari pada tidak merdeka 100 persen”.

Lihatlah pulau-pulau yang tak terhitung

Terhampar di laut Timur

Lihatlah Ternate dan Tidore,

Dari puncaknya yang berkobar, meletup gelombang api

Kau akan melihat pepohonan cengkih yang tajam,

Dibeli dengan darah bangsa Portugis

Camos, Lusiad, 1572 M

AWAL DARI SEBUAH AKHIR

Pada rak buku di gedung arsip, tersusun rapi beberapa buku kuno yang antara lain berjudul ‘Proper New Books of Cookery’ (1576) dan buku ‘Diego Granado Libro de arte de cocinar’ (1599) yang memuat selusin resep saus klasik berempah khas abad pertengahan. Eropa pada masa itu semakin kecanduan dengan rempah-rempah, alhasil pencarian rempah pun semakin menggila. Ditengah semaraknya demam rempah-rempah, muncul dua perusahaan dagang dengan pemodal orang-orang kaya dan para bangsawan eropa. EIC (East India Company) milik Inggris dan VOC (Verenidge Oostindische Compagni) milik Belanda. Azas ekonomi mendesak VOC untuk bertindak cepat. Alhasil setelah mengusir bangsa Portugis pada 1605, VOC pun bersiap untuk membuat setiap rempah-rempah (cengkih, lada dan sebagainya) yang ada di bumi ini menjadi milik Belanda. Jan Pieterszoon Coen sebagai gubernur jenderal yang pertama pada masa awal pendudukan bertindak dengan sangat brutal. Rencana-rencana monopoli rempah diatur dengan sedemikian rupa sehingga hampir tidak ada keburukan menajemennya. Pulau-pulau penghasil rempah seperti Maluku dikuras habis-habisan disertai dengan peraturan ketat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Rakyat Maluku berada di bawah peraturan yang ketatnya menyamai rezim gula dan kapas di Karibia. Ladang-ladang cengkeh dan pala ilegal dibakar habis dan pelakunya dihukum mati. Untuk mencegah penyelundupan dan pemberontakan. Belanda memfokuskan produksi cengkeh di Ambon dan beberapa pulau kecil disekitar Maluku. Para sultan Ternate dan Tidore dijadikan boneka lewat sogokan uang dan hadiah-hadaih dari eropa untuk mempermudah urusan rempah-rempah.

Dalam waktu singkat produksi rempah meningkat tajam. Gudang-gudang penyimpanan dibangun dimana-mana sekaligus benteng pelindungnya. Batavia sebagai persinggahan pertama VOC dan titik tengah penghubung antara Maluku dengan selat Malaka, akhirnya dijadikan sebagai pusat pemerintahan sekaligus gudang penyimpanan utama sebelum semua rempah diangkut ke Eropa lewat selat Malaka. Masa kejayaan VOC pun dimulai. Keserakahan akhirnya mengubah perdaganagn menjadi penjajahan. Ini lah awal penjajahan dari sebuah usaha dagang bernama VOC terhadap suatu gugusan kepulauan dengan garis pantai nomor dua terpanjang di dunia bernama Nusantara yang kaya akan sumber alamnya.

Gugusan kepulauan Nusantara yang lebih luas laut dari pada daratan, yang terhubung dan dipersatukan oleh lautan antara satu pulau dengan pulau lainnya, dimonopoli habis-habisan oleh VOC. VOC Jiwa dagang yang berlebihan atau lebih tepatnya serakah, melihat potensi nusanatara yang demikian besar tersebut dengan segera memanfaatkan peluang dan menghalalkan segala cara untuk menguasai hasil alam nusantara. Salah satu langkah yang diambil adalah monopoli lautan oleh VOC, yang secara revolusioner pengaruh dan kekuasaanya ditancapkan disetiap ujung perairan nusantara. Pendekatan kepada para raja dan sultan yang sejak awal telah bisa dikendalikan, kemudian lebih dikendalikan lagi dengan tipu muslihat dalam bentuk berupa perjanjian-perjanjian yang benar-benar merugikan. Kali ini yang jadi sasaran dari perjanjian bukan lagi rempah, tanah, atau tenaga kerja, namun sebuah sumber yang lebih besar dan menguasai hajat hidup orang banyak, yakni lautan.

Laut sebagai media dan sarana transfortasi dikuasai VOC untuk mempermudah dan mempermurah biaya pengiriman rempah ke eropa. Laut sebagai jalur lalu lintas utama pada saat itu di monopoli VOC untuk menekan persaingan dan penguasaan dengan usaha dagang dan para pesaing lainnya. Dan yang terpenting lagi dimana fungsi laut sebaagai pemersatu dan penghubung pulau-pulau di Nusantara dikuasai VOC untuk memecah, dan memutuskan hubungan dan komunikasi antar pualu-pulau di Nuantara. Dengan penguasaan laut tersebut, VOC 100 persen akan mampu mengendalikan upaya penghisapannya pada pualu-pulau di Nusantara yang kaya akan sumber daya alam.

Momentum pertama upaya VOC dalam penguasaan dan monopoli lautan dimulai pada 13 Februari 1755, yakni perjanjian Giyanti antara pihak kerjaan mataram dengan VOC. Jelas disebutkan pada pasal 6 bahwa Sri Sultan menyerahkan pulau Madura dan daerah-daerah pesisir jawa  kepada VOC. Sebaliknya VOC kan memberikan ganti rugi kepada Sri Sultan 10.000 Real tiap tahunnya.VOC memang terkenal dengan strategi ekonominya yang brilian. Apalah artinya 10.000 real bila dibandingkan keuntungan yang di raup oleh VOC atas jasa pelayaran dan transportasi dari laut Jawa. Belum lagi dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh penyerahan hak lautan dan wilayah pesisir tersebut untuk nanti kedepannya, benar-benar sangat merugikan.

Penguasaan wilayah pesisir beserta lautnya rupa-rupanya belum cukup memuaskan VOC dengan kata lain belum memonopoli 100 persen jiwa dan urat nadi Nusantara. Alhasil pada tanggal 30 Oktober 1787 VOC mengeluarkan sebuah resolusi (surat perintah) yang berisi pelarangan pembuatan kapal berbobot di atas 1200 tonase. Surat perintah ini berlaku diseluruh wilayah jajahan VOC mulai dari Sabang hingga Merauke. Melarang pembuatan kapal dengan bobot di atas 1200 tonase sama saja melarang masyarakat Nusantara menjadi pelaut sejati. Sebab kapal dengan bobot dibawah 1200 tonase hanyalah perahu kecil dengan panjang berkisar 12 s/d 5 meter, yang berarti hanya kapal nelayan yang mampu menangkap ikan disekitar garis pantai. Sedangkan kapal dengan bobot diatas 1200 tonase adalah kapal besar dengan ukuran berkisar 25 s/d 50 meter, dengan kemampuan jelajah antar pulau dan antar samudera yang bisa berlayar bermil-mil dari garis pantai. Dengan dikeluarkannya resolusi 30 oktober 1787, VOC secara tegas memutus rantai kemaritiman masyarakat Nusantara yang sejatinya adalah para pelaut penjelajah samudera.

VOC ternyata belum cukup puas hanya sampai pada pelarangan pembuatan kapal dengan ukuran besar,  namun upaya VOC dalam memusnahkan tradisi maritim masyarakat Nusantara terus berlanjut hingga ke taraf karakter dan pemikiran. Masyarakt pesisir dan para pelaut yang terbiasa hidup dengan ombak dan lautan kemudian digiring dan disulap menjadi masyarakat perkebunan. Hutan Sumetara dan Kalimantan yang masih luas disulap menjadi ladang perkebunan rempah-rempah (cengkeh, pala, kopi dan lain-lain) Transmigrasi pun kemudian lahir dari momentum ini. Para pelaut bugis, ahli-ahli pembuat kapal di Lasem dan Tuban dengan berat hati alih propesi menjadi masyarakat agraris yang berwawasan daratan. Hikayat-hikayat pelaut lama-lama hilang dan tergantikan dengan dongeng-dongeng daratan.

Usaha terakhir yang dilakukan VOC untuk memutus rantai kemaritiman masayarakat Nusantara adalah dalam bentuk penguasaan dan monopoli perkebunan pohon jati. Dimana pohon jati yang terkenal dengan kayunya berkualitas tingkat tinggi merupakan bahan utuma yang biasa dipergunakan dalam pembuatan kapal, khususnya untuk bagian lunas dan gading kapal. Perkebuanan jati di Lasem dan Tuban yang sejak masa Sriwijaya dan Majapahit merupakan pemasok utama bahan baku kayu untuk galangan kapal Lasem dan Tuban kemudian sepenuhnya dikuasai VOC demi terwujdunya penguasa laut tunggal. Adapun kayu-kayu jati hasil perkebunan VOC diberbagai dearah di pulau Jawa, semuanya dikirim ke galangan kapal utama VOC di pulau Onrust, Sunda Kelapa, Banten, dan Makasar untuk kepentingan perbaikan dan pembuatan kapal milik VOC.

VOC sadar betul akan pentingnya penguasaan wilayah lautan. Hal ini diperkuat dengan sebuah teori dari Sir Walter Raleigh yang menyatakan “barang siapa menguasai lautan maka akan menguasai perdagangan, kekayaan dunia, dan akhirnya akan menguasai dunia itu sendiri”. Sepertinya VOC sangat berpegang teguh pada teori Raleigh tersebut, dan toeri tersebut benar adanya. Bahkan Alfred Theyer Mahan seoarang Laksamana Laut AS (1860 – 1914) yang terkenal dengan teori Mahan, juga berpandangan dan berpendapat serupa dengan Raleigh pendahulunya. Lautan adalah sumber dari segala sumber, dan lautan merupakan kekuatan dari segala kekuatan. Pemilik dan penguasa lautan akan jadi penguasa dari sumber dari segala sumber dan pemilik kekuatan dari segala kekuatan, dengan artian sederhananya adalah sang penguasa dunia beserta isinya.

Penguasaan wilayah lautan Nusantara oleh VOC membawa pengaruh yang sangat luar biasa besar pagi masyarakat Nusnatara. VOC dengan paksa telah menghapus memori dan rasa dari semangat dan jiwa kemaritiman Nusantara. Dalam kondisi penjajahan yang berlangsung selama 350 tahun lebih, semangat dan jiwa kemaritiman tersebut benar-benar hilang. Telah terjadi pemutusan rantai dan penghapusan ingatan perorangan akan semangat dan jiwa maritim Nusantara sebanyak tiga generasi. Alhasil pada generasi ke empat merupakan generasi bentukan VOC, yakni generasi berwawasan kontinental atau darat, dengan karekter dan budaya daratan juga. Darat dipandang sebagai rumah sekaligus halaman, sedangkan laut dipandnag sebagai hutan belantara yang berbahaya dan bukan habitat mereka. Budaya daratan ini terus tertanam hingga kegenrasi berikutnya, dan secara perlahan budaya laut benar-benar terlupakan hingga ke akar-akarnya.

Awal dari penguasaan VOC terhadap laut Nusantara menjadi akhir dari tradisi maritim bangsa samudera yang berdiam dari Sabang sampai Merauke. Kapal-kapal Nusnatara yang tersohor ketangguhan dan keanggunannya hingga ke Venicia, pada detik ini benar-benar telah terhapus dari ingatan bangsa ini, telah punah tak bersisa. Demikian pula hal nya dengan semangat dan jiwa maritim masyarakat Nusantara yang terkenal sebagai bangsa pelaut penunggang ombak dari timur jauh, nyata telah hilang bahkan terhapuskan dalam setiap ingatan juga catatan sejarah bangsa ini. Hal ini jelas terlihat pada orientasi bangsa ini yang kini lebih melihat darat dari pada laut, lebih menggap darat sebagai rumah dan laut hanya sebagai hutan belantara yang menakutkan. Bahkan dalam catatan arsip harian laporan kapal dan pelabuhan diseluruh wilayah Nusantara sejak masa kolonial, yang tercatat dalam kegiatan pelintasan samudera hanyalah kapal-kapal dagang milik VOC dan kapal dagang asing lainnya, sedangkan kegiatan maritim pribumi tercatat hanya sebagai penangkap ikan dipinggir pantai dengan perahu katir kecil-kecil. Ini lah awal dari sebuah akhir, satu masa dimana kejayaan maritim Nusantara hanyalah sebuah dongengan belaka. Diingat dan dikenang tuk tenggelam dalam angan-angan. Berkhayal dan bergelayut dalam mimpi-mimpi.

REVOLUSI ATAU MATI!!

“Revolusi atau mati!! Dalam remukmu, kau dipaksa bangkit atau tidak sama sekali. Revolusi atau mati! Biru pun kini jadi kelabu, membeku dalam ketidak tahuanmu. Revolusi atau mati! Lautan telah lama berseru, menderu bagai ombak latsefa mebangunkan tidur panjangmu. Revolusi atau mati! Penjelajah bahari tewas ditembak resolusi 1787, bahkan hingga detik ini pun masih dininabobokkan iklan di tivi. Revolusi atau mati! Kembalilah menjadi bangsa samudera. Bangkit sekarang, atau tidak sama sekali!”

Syair di atas menjadi cerminan kegelisahan saya sebagai seoarang pemuda terhadap kemaritiman Nusantara. Ditekan dan tertekan selama ratusan tahun dibawah bendera merah putih biru benar-benar telah membius bangsa ini hingga mati suri kemaritimannya, bahkan sejak dikumandangkannya gelora kemerdekaannya pada 17 Agusutus 1945, masih belum bisa bangkit dari obat bius VOC yang telah mendarah daging dalam hal mental dan pola pikir.  Revolusi atau mati! menandakan jikalau posisi bangsa ini benar-benar berada pada pingggir zaman, yang dengan kata lain, bangkit sekarang atau tidak akan pernah bangkit sama sekali.

Kebijakan pemerintah yang berkiblat pada daratan sejak masa kepemimpinan Soekarno sebenrnya telah mencoba untuk bangkit dari tidurnya dengan beberapa cara dan upaya.  Momentum pertama kebangkitan Nusantara dalam dunia maritimnya diawali pada deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Dalam deklarasi tersebut Indonesia menyatakan dirinya sebagai suatu negara yang menganut prinsip-prinsip kepulauan. Selanjutnya Soekarno kembali memperjelas dan mempertegas prinsip tersebut melalui MUNAS (Musyawarah Nasional) Maritim pertama pada 23 Sepetember tahun 1963. Dalam Munas Maritim tersebut Soekarno berseru dan mengajak bangsa ini untuk kembali menjadi bangsa samudera.

Pada era orde baru, pergerakan bangsa ini dalam bidang kebangkitan maritimnya hanyalah langkah kecil yang tidak begitu berarti, yakni suatu tindakan stratifikasi UNCLOS 1982 yang berkenaan dengan ZEE perairan Nusantara seluas 12 mil laut. Baru pada masa rezim selanjutnya dilakukan kembali kebangkitan maritim Indonesia yakni di era presiden Abdurahman Wahid, yaitu dengan mendirikan DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan). Bidang ini kemudian tetus berkembang hingga pada akhirnya membentuk sebuah keentrian sendiri. Sayangnya kementrain dan DKP ini masih berkutat dan fokus kepada masyalah perikanan dan sumber daya lau saja, sementara didalam bidang penting lain seperti semangat dan jiwa kemaritiman yang terbentuk melalui budaya dan karakter, belum tersentuh sama sekali.

Menyikapi salah satu program kebangkitan jiwa maritim Indonesia yang baru ini terselenggara yakni Sail Morotai 2012, masih terblang jauh dari yang diharapkan. Menajemennya dan bobot pembentukan semangat dan jiwa kemaritiman yang dicerminkan melalui materi-materi dan juga kegiatan yang diberikan kepada peserta boleh dikatakan hanya 5 % yang bersinggungan dengan semangat dan jiwa maritim. Kalau lah dengan cara seperti ini pemerintah dan bangsa ini mengupayakan kebangkitan maritimnya, mungkin dibutuhkan waktu 200 tahun untuk bisa kembali bangkit menjadi bangsa maritim, kembali bangkit menjadi bangsa samudera. 200 tahun dari sekarang, mungkin pula Indonesia telah dibeli atau dijual kepada investor asing yang tahu benar akan potensi kelautan bangsa ini yang tersimpan di perut samudera.

Bangkit sekarang atau tidak sama sekali. Kebangkitan maritim bangsa ini ada pada generasi emas bangsa ini. Generasi yang telah dipercaya akan mengubah nasib bangsa ini. Namun apabila program pemerintah beserta kebijakannya masih seperti yang sebelumnya, maka kebangkitan itu hanya ada dlam mimpi, dan kemaritiman Indonesia akan terus terkubur di dasar laut, bernasib serupa dengan undang-undnag kelautan yang hingga detik ini belum di syahkan juga. Hanya ada satu kata, satu pilihan dan satu gerakan, Revolusi atau mati.

REKOMENDASI

Ada beberapa hal yang patut saya sampaiakan dalam hal ini. Yang secara idelaisme tidak kurang, dan secara pelaksanaan juga sangat relistis sekali, yakni sebagai berikut:

  1.  Mensyahkan undang-undang kelautan
  2. Pembentukan kurikulum bidang kemaritiman untuk sekolah dan perguruan tinggi
  3. Pengembangan kebudayaan maritim, yang dipertegas melalui PERDA (Peraturan Daerah) dimasing-masing Provinsi.
  4. Membuat anggran khusus untuk bidang kemaritiman
  5. Memicu para generasi intelektual muda lewat ajang lomba karya tulis dibidang maritim dan kegitan inteletual lainnya.
  6. Perbaikan menajemen dan kualitas dan bobot kemaritiman kegiatan sail berikutnya.
  7. Membangun museum maritim (Bahari) di masing-masing Provinsi di Nusantara.
  8. Mendukung pengembangan sarana transportasi laut
  9. Kembali menggali sejarah kemaritiman Nusnatara lewat peneltian-penelitian
  10. Mengembangkan usaha perkapalan Nusantara.

Profil Penulis.

Nama: Asyhadi Mufsi Sadzali

Pendidikan: Magister ARKEOLOGI UGM

MAIL: didi_roten@yahoo.co.id

Hp: 085768127xxx

BEAUTY AND THE BEAST

“Comparation Ullen Sentalu with Biology Museum in Management Collection”

Oleh: Asyhadi Mufsi Sadzali

Introduction

Museum as media to educated all of people, especially use the collection as medium. Eliean Hooper and Greenhill in the book with the Title “Museum, Media, Message” explain about how the objeck can comunication with the visitor without text and all tools as a support the object. In this case we can look how’s the word exactly works. Museum building actually also one of important part as media to educated all people and visitor museum. But in this case we just focus about the objek. objeck in museum as a collection and be a property also tools for educating museum visitor. The object speach to the visitor with the message be help translating or deskripting curator. The curator make it all hiden information behind the objeck like a story “fairy tale”. Last week the great clas and with lecture visiting two difrent museum, Biology museum and Ullen Sentalu. Its not just ordinary visiting, but we try to look museum from many angle, and also deep investigation. Basicly museum also abaut the symbol. Symbol of main what the maker want said to public. In these paper i chose the title, “Beauty and The Beast” because I think they title represented two difrent type of museum. In the next part we can find  a general comparation between Biology Museum and Ullen Sentalu.

Museum is Intresting

Basicly every objek in museum as intresting actually without the each velue, but the velue will be change oriented and dificult to understand when the objek presented and displayed with the wrong way, I mean bowring way. Every objek have a intresting story to has know all visitor. That’s the reason why the visitor come and come again to the museum. Biology museum is one example museum minim of creativity and bad management. We can look how the object display in glas chase. They use old style, standrart, bowring, and not intresting. Biology Museum can be better if change the system and do new experiment how to display the objek. But now we can put biology museum in category overlap and bad museum. In all critical to the museum i think they still have a nice and intresting parts in inside, actually the objek. Biology Museum have object in another museum does’nt have. It’s the significance velue to the museum thematical like Biology Museum. Same with the Biology, Ullen Sentalu also bring the same Thematical museum.

Ullen Sentalu chose the Thema Java Culture, specially kingdom Mataram. Ullen sentalu sale and marketing the museum with the intengible Heritage. They presented information behind the objek with the Guide as the tools and media comunicative. The objeck or collection not really much intresting, beside because is replica also the objeck just a picture. Changing media will be changing the message, we can looked case in Ullen Sentalu. The museum just have poor collection, but the weeknes covered .by the interactive guide and nice surrounding view in museum. The both of museum basicly can be so educated and entertain visitor, but some museum like biology not covered the weeknes and let it be show up. If the biology museum presented like ullen sentalu maybe the case will be difrent.

Old Wave and New Wave

Museum as centre of educated and window of culture. Museum present all civilitation from the ancient to modern life. Like a window visitor can see all of culture and history from museum as media communication. First time museum born with purpose to show up of power colonialism and as a proud of the community. With simple display object in museum presented to limited visititor. When we look in 19 Century museum as a pivate place to high clas. Modernity change all and bring the museum goes to public..

Biology museum establish since 1960. At the time, museum knowledge and management still as new product in Indoensia. Not much expert in this sub, and much still inpluence from colonial system especially in museology. The situation make museum not fashionable and not adapt with modernity. Biology museum still use the old system and they don’t change it event if time change the world to much color. Difrent with ullen sentalu, they follow the river and run with the time. They use modern management and also marketing in museum and change centered, visitor center not object center. If we looking the building and interior, ullen sentalu create all space with the modern style but also not forget the java philosofi. About the display they try to presented so interesting, like use nice lighting, full bright color n clearly. They know what intresting and important manage in museum to be better.

Why people don’t coming to biology museum? Simple answer is because the museum have nothink, have dirty room, have dark side, not comfort and many more they don’t have what the visitor want. Why Ullen sentalu much people coming? Ofcourse much people come, because they museum know what the visitor want and need it. Visitor want nice view to looking, nice story behind dead material, want clean and good smeel also coll room temperature. Event if ullen sentalu presented all nice think, they still have much to repair and maximalize like a collection, up date information, and variated the exebition. Two difrent museum with old style and new style, make two difrent perseption from the visitor ‘intresting and not intresting.

One room story line Ullen sentalu

Posted by: OrangLaut | February 18, 2012

KELAS HAJI KELAS SOSIAL – Dalam Kajian Analisis Marxis

KELAS HAJI KELAS SOSIAL

Dalam Kajian Analisis Marxis

Oleh;

Asyhadi Mufsi Sadzali

Dua Haji Baru dari Ternate Dengan Dua orang awam

PENDAHULUAN

Ketika bangsa Eropa muncul pertama kali di perairan negeri-negeri di bawah angin (Asia Tenggara), kawasan ini sudah berkembang sebagai jalur lalu lintas perdagangan internasional yang ramai.Eksotisme timur dengan kekayaan alamnya membuat para penjelajah mencari jalan menuju negeri di bawah angin. Bangsa-bangsa kuno telah lama memainkan layarnya melintasi samudera untuk mencari kekayaan, kekuasaan dan kepuasan. Catatan sejarah banyak menjelaskan tentang petualangan bangsa India berlayar ke China untuk mencari porselin dan kain sutera, dan sebaliknya bangsa China berlayar ke India untuk mencari permadani dan hiasan-hiasan dari gading dan kulit macan. Diantara dua benua yang berbeda ini terdapat satu gugusan kepulaluan yang terkenal dengan istilah Nusantara yang juga terkenal dengan masyarakat maritimnya. Belum ada catatan pasti sejak kapan bangsa maritim ini mulai menjelajahi samudera, namun banyak bukti-bukti cukup kuat untuk menegaskan bahwa pelaut-pelaut Nusantara jauh sebelum abad masehi telah sampai hingga Afrika, Australia bahkan Eropa. Mereka dengan kapal bercadiknya membawa serta hasil alam dan hutan seperti kemenyan, kapur barus dan rempah-rempah. Pada akhirnya hal ini lah yang membawa banyak bangsa berlayar menuju gugusan kepulauan Nusantara sehingga menjadi salah satu tujuan terpenting pelayaran internasional. Sebuah catatan kuno dari zaman Firaun menjelaskan bahwa, “konsumen lada yang pertama kali terdokumentasi, rempah bukan digunakan untuk menyedapkan makanan tapi dimasukkan kedalam rongga hidung Ramses II, Firaun teragung yang wafat pada 12 Juli 1224 SM” (Turner, 2005.Hlm. 151). Rempah-rempah membawa pengaruh besar terhadap perkembangan budaya dan sistim  kepercayaan di seantero gugusan kepulauan Nusantara. Pengaruh berbagai budaya asing masuk silih berganti dan saling mempengaruhi, mulai dari Hindu yang dibawa bangsa India sampai pengaruh Islam yang kemudian  diperkenalkan bangsa Arab.

Hubungan dagang antara bangsa Arab dengan kepulauan Nusantara sudah berlangsung sejak lama. Diperkirakan hubungan ini telah terjalin jauh sebelum adanya agama Islam itu sendiri. Bangsa Arab memang terkenal dengan bangsa pedagang. Mereka melintasi lautan antar samudera dengan menggunakan kapal khas bangsa Arab yang dikenal dengan sebutan “Dhow”, kapal tanpa cadik bertiang satu dengan layar besar. Ketertarikan bangsa Arab terhadap rempah-rampah membawa mereka melintasi Laut Merah, lalu ke Mediterania hingga akhirnya sampai ke selat Malaka. Dalam Al-quran banyak disebutkan tentang kamper dan kapur, yang oleh para ahli mengidentifikasikannya dengan kapur barus. Dalam catatan sejarah yang dikumpulkan berdasarkan laporan-laporan para penjelajah dan sumber literatur lainnya, disebutkan bahwa bangsa Arab banyak menggunakan rempah-rempah sebagai bahan obat-obatan, “para ilmuwan arab menambahkan resep-resep dan penggunaan rempah-rempah diantaranya, seperti pala yang belum dikenal masyarakat Eropa sekalipun itu di masa Galen (zaman pertengahan)” (Turner, 2005.Hlm. 202).

Tidak bisa dipungkuri, dengan adanya kontak dagang antara dua kebudayaan yang berbeda ternyata berdampak pada pertukaran keyakinan, yakni masuknya agama Islam ke Nusantara. Terdapat dua teori umum tentang masuknya Islam di Nusantara, “teori pertama merujuk pada abad ke-7 M (zaman Rasulullah) yang di dasarkan pada adanya kontak perdagangan dan hubungan diplomatik tiga kerajaan: Dinasti T’ang (618 – 907 M), Ta-cheh, dan kerajaan Sriwijaya. Teori kedua: pada abad ke-13 didasarkan pada ditemukannya tulisan pada batu nisan Sultan Malik Al-Shaleh yang menyatakan sebagai sultan Aceh yang berkuasa di Kerajaan Aceh, Samudera Pasai” (Majid, 2008. Hlm.2 ). Sejarah panjang hubungan dagang kepulauan Nusantara dengan bangsa Arab cukup sebagai salah satu jawaban atas status negera Indonesia dimasa kini sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di Dunia. Mayoritas yang kemudian menimbulkan atmosfer fanatik yang kuat dalam kehidupan sosial dan keseharian masyarakatnya. Tidak mengherankan bila kemudian doktrin agama dijadikan salah satu doktrin paling ampuh dalam melawan penjajah Belanda yang meraka sebut dengan istilah “kafir”.

Mayoritas muslim yang begitu dominan akhirnya melahirkan sebuah tatanan kelas sosial di dalam masyarakat muslim itu sendiri, dimana ada Kyai, Haji, Santri dan masyarakat biasa (Abangan, Santri, Priyai Dalam Masyarakat Jawa). Lingkungan yang sengaja dibentuk oleh segelintir orang dengan menciptakan kelas baru diantara kelas-kelas sosial yang telah ada (bangsawan pribumi, kalangan Eropa, kesatria dll) demi kepentingan politik dan ekonomi. Fenomena ini mulai hadir sejak munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sebut saja misalnya, kesultanan Banten dan Mataram Islam. Hal ini jelas terlihat dalam catatan sejarah, “setelah adanya perkembangan hubungan diplomatik antara kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan pemerintah Turki Usmani sebagai pusat pemerintahan Islam, lahir keinginan para raja di Nusantara untuk memperoleh legitimasi gelar Sultan sebagai penguasa sah di wilayah kekuasaannya masing-masing. Diantara raja yang pernah mengirimkan utusan ke Makah ialah Raja Banten, Sultan Ageng Titayasa (1638) dan Raja Mataram Islam, Sultan Agung (1641)” (Majid, 2008.Hlm. 3).

Agama merupakan pedoman hidup yang mengatur segala kemaslahatan umat manusia, dan juga sebagai alat komunikasi dengan penciptanya. Dalam ajaran agama Islam terdapat rukun Islam dan rukun imam, dimana kedua rukun ini merupakan dua pedoman penting dalam ajaran Islam yang hakekatnya menuntun pada keimanan dan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan umat Islam dengan ketentuan mampu secara fisik, mental dan finansial. Mampu ini mengandung makna yang dalam, yang salah satunya adalah bahwa calon jamaah haji harus mampu menyediakan nafkah materi terhadap keluarga yang ditinggalkan selama prosesi ibadah haji di tanah suci berlangsung. Dengan kata lain, ibadah haji merupakan sebuah prosesi ritual yang benar-benar suci dan tergolong berat. Calon jamaah haji benar-benar harus siap secara fisik, iman, mental dan finansial dalam pelaksanaan ibadah haji. Perbedaan suhu udara yang ekstrem antara Indonesia dan Arab juga menuntut jamaah haji harus siap dengan kondisi fisik yang kuat. Banyak diantara jamaah haji yang setiba di tanah suci terkena wabah penyakit dan bahkan meninggal dunia. Dalam hal ini lah kekuatan mental dan fisik benar-benar di uji dan keimanan yang kuat akan benar-benar ditempa. Tidak mengherankan dengan beratnya halangan dan rintangan dalam prosesi ibadah haji, maka dalam benak sebagian orang terdapat kebanggan personal dan merasa lebih dalam soal keimanan dibandingkan masyarakat muslim yang belum naik haji. Apalagi bila kita tinjau ke masa lalu (kolonial), dimana prosesi haji begitu sulit dan memakan waktu yang lama (6 bulan) sehingga hal tersebut kemudian memperkuat pengakuan sosial masyarakat terhadap seorang haji.

Prosesi ibadah haji yang begitu panjang dan melibatkan hubungan antar Negara dan budaya ternyata tidak luput dari pengaruh serigala-serigala buas kapitalis. Para kapitalis cukup lihai melihat ini sebagai sumber penghasilan besar yang dapat dihisap dan dimainkan. Terlebih bila dilihat dalam segi jumlah, dimana masyarakat Nusantara mayoritas memeluk agama Islam, dan apabila ini di monopoli akan sangat menguntungkan. Pengaruh kapitalisme dalam prosesi ibadah haji ini ternayata telah ada sejak kolonialisme bertahta di Nusantara. Banyak sendi-sendi dalam prosesi haji yang dimainkan para kapitalis, sebut saja misalnya agen perjalan layanan haji, maskapai transportasi, surat pas atau passport dan lain sebagainya. Fenomena haji dan problematikanya tidak hanya sampai pada persoalan itu, ternayata muncul hal baru yakni adanya faktor psikologis yang memicu niatan tulus beralih demi sebuah kelas sosial dan pengakuan di dalam masyarakat. Pada akhirnya muncul sebuah tradisi dalam masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa gelar haji adalah gelar suci dan juga gelar sosial yang sepatutnya ditinggikan derajatnya untuk menghormati kesucian dan prosesi ritualnya. Lambat laun tanpa disadari hal ini berubah jadi sebuah kesadaran palsu yang terbentuk dalam masyarakat dan juga dengan sengaja pembentukannya dibantu oleh pemerintah kolonial demi kepentingan politik yang kemudian membudaya hingga sekarang. Oleh karena hal tersebut, maka dalam tulisan ini saya akan mencoba mengupas sisi-sisi kapitalisme dan kesadaran palsu yang sengaja dibentuk untuk menciptakan kelas sosial baru dalam masyarakat Nusantara yakni kelas haji. Kajian ini mencoba melihat sisi lain dibalik prosesi ibadah haji dengan mengunakan kajian teori Marxis (capital dan kesadara palsu) dan pendekatan historis. Adapun pendekatan historis yang saya pakai adalah dengan membandingkan prosesi haji di masa kolonial dengan masa sekarang berikut fenomena sosial yang terajadi dalamnya..

HAJI DI MASA KOLONIAL

“Semakin banyak peziarah yang berangkat ke Makkah, semakin meningkatlah fanatisme (Keislaman).” -Koran De Locomotief, 1877-

Kolonialisme adalah akar dari kapitalisme, dimana di dalamnya terdapat dominasi dan monopoli mutlak atas segala hal yang dikehendaki oleh pihak-pihak pemodal yang dalam kasus ini tergabung dalam bentuk sebuah organisasi usaha dagang bernama VOC (vereenigde Oostindische Compagnie). VOC atau perserikatan dagang Hindia-Timur adalah suatu bentuk monopoli dagang Belanda yang didirikan 20 Maret 1602 dengan wilayah kerja meliputi wilayah Asia. Di Indonesia sendiri VOC lebih dikenal dengan sebutan ‘kompeni’ yang berasal dari kata compagnie atau perusahaan. VOC terbentuk sebagai reaksi terhadap persaingan dagang dan perebutan komoditi rempah-rempah di wilayah Nusantara dengan Spayol, Portugis dan Inggris. Terbukanya pintu dunia melalui perdagangan akibat perkembangan sistim navigasi pelayaran ternyata menjadi awal dari lahirnya sebuah penjajahan di kepulauan Nusantara. Setuju atau tidak, yang diuntungkan hanyalah penguasa pribumi, yakni para Tuan, Tengku dan Raden. Keterdesakan politik dan keserakahan akan harta dan takut akan kehilangan kekuasaan memaksa para Raja mengorbankan rakyatnya untuk dihisap tuan-tuan VOC yang datang dari negeri kecil jauh di sudut Eropa. Sangat ironis sekali apabila kita membayangkan wajah-wajah para petani yang lugu dan tidak mengerti apa-apa selain pada kesadaran palsu yang telah lama sengaja diciptakan penguasanya yakni mengabdi pada Raja sebagai hamba. Perjanjian politik kemudian dimainkan antara kedua belah pihak demi posisi aman dengan syarat dan catatan-catatan yang telah disepakati bersama, termasuk monopoli dagang dan pembentukan benteng pertahanan beserta pasukannya.

Pada masa VOC memulai usaha dagangnya di kepulauan Nusantara (1602 M), agama Islam telah tumbuh subur dalam masyarakat baik di wilayah pesisir maupun di pedalaman. Hal ini disebabkan telah adanya hubungan dan interaksi yang kuat dan intens pada abad sebelumnya dengan wilayah Arab, “sumber-sumber Portugis mengatakan, pengiriman lada dan rempah-rempah yang lain dari Aceh ke Laut Merah memainkan peranan penting pada masa pemerintahan Ala’ad-din Ri’yat Syah al-Kahar. Perdagangan ini mencapai puncaknya pada 1560 M. Dilaporkan tentang kedatangan 1.800 kuintal (90 ton) lada dan 3.000 kuintal rempah-rempah yang lain di Jeddah pada tahun 1564 M, yang dibawa oleh 32 kapal Islam, sebuah laporan Portugis mengatakan lebih lanjut bahwa orang-orang Aceh adalah orang yang paling sering melakukan perdagangan dan pelayaran ke Laut Merah” (Reid, 2011. Hlm. 95).Sumber tersebut cukup menjelaskan situasi dan kondisi keagaman masyarakat Nusantara khususnya Aceh dimasa itu.  Apabila kita beranjak jauh ke wilayah Timur kepulauan Nusantara, maka akan kita dapati kesultanan Islam yang telah ada sejak abad ke 15, yakni Goa dan Tallo.

Campur tangan pihak kolonial dalam hal urusan ibadah haji, bermula dengan alasan ketakutan dan kecurigaan terhadap para haji yang baru pulang dari tanah suci. Terdapat kecurigaan bahwa masyarakat Nusantara yang menunaikan ibadah haji di Makah akan membawa pemikiran baru dalam pergerakan Islam untuk menentang kolonialisme. Kecurigaan ini kemudian dijadikan sebagai alat untuk merumah kacakan prosesi ibadah haji untuk memudahkan dalam mengontrol pergerakannya. Namun disisi lain ternyata pihak kolonial juga melihat adanya keuntungan ekonomi yang sangat besar apabila melakukan monopoli utuh terhadap prosesi ibadah haji. Ibarat kata pepatah, sekali dayung dua pulau terlampaui. Dengan politik yang sama, dua keuntungan dapat diperoleh.

Tidak bisa dipungkiri bahwa prosesi ibadah haji merupkan ritual tahunan dengan kapasitas jamaah yang jumlahnya luar biasa. Tapi untuk menutupi modus kapitalis dan juga upaya pengontrolan politik tersebut, maka pemerintah kolonial menciptakan sebuah kesadaran palsu yakni dengan menciptakan kecurigaan bahwa Islam itu berbahaya dan memanfaatkan isu internasional pada masa itu tentang gerakan pan islamisme (solidaritas seluruh umat Islam) yang dikumandangkan kerajaan Turki Usmani. Apabila kita cermati, hal tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada saat ini, dimana Islam di cap sebagai Teroris, radikal, oleh Amerika, dan kemudiaan memanfaatkan isu demokrasi dan anti pemimpin diktator di Negara-negara Timur Tengah. Tentu hal ini patut kita curiga dan mempertanyakan, kenapa dan ada apa?

Untuk mengawali usaha monopoli ibadah haji tersebut, maka pemerintah kolonial mengeluarkan sebuah putusan terkait prosesi ibadah haji untuk pertama kalinya, “pihak kolonial kemudian berupaya menekan jamaah haji dengan mengeluarkan Resolusi (putusan) 1825. Peraturan ini diharapkan tidak hanya memberatkan jamaah dalam hal biaya tetapi sekaligus dapat memonitor aktivitas mereka dalam melaksanakan ritual ibadah haji dan kegiatan lainnya selama bermukim disana” (Majid, 2008.Hlm. 5). Rosolusi 1825 berkenaan dengan ONH (ongkos naik haji) yang ditentukan oleh pihak kolonial sebanyak f.110, tidak termasuk uang pembuatan paspor (surat jalan dari penguasa setempat), biaya hidup, ongkos pulang dan dikenakan wajib lapor kepada pemerintah setempat sepulangnya ke tanah air. Pemerintah kolonial faham betul dengan kekuatan doktrin agama dan juga fanatisme umat Islam di Nusantara, sehingga meraka sangat yakin walaupun telah dikeluarkan Resolusi1825, intensitas dan jumlah jamaah haji tetap akan melimpah dan terus bertambah.

Dibalik itu para agen-agen kapitalis memainkan peranannya dilapangan dengan menciptakan kesadaran palsu dalam pola pikir masyarakat Islam, bahwa haji adalah gelar suci yang terhormat yang harus disanjung dan ditempatkan dalam tatanan sosial teratas masyarak Islam. Antara kapitalisme dan penciptaan kesadaran palsu yang dimainkan kapitalis beserta agen-agennya secara bersamaan dalam satu meja judi, ternyata menghasilkan keuntungan yang sangat luar biasa, “biaya yang diperlukan untuk menunaikan ibadah haji sekali jalan bervariatif, namun secara umum diketahui bahwa harga tiket standar f.110 ditambah dengan jasa perusahaan dan syekh f.17,5 maka jumlah ongkos transportasi yang dikeuarkan sebesar f.127,5. (ongkos pergi). Namun secara keseluruhan pemerintah Belanda meminta setiap calon jamaah harus menyetor f.500” (Majid, 2008.Hlm. 55). Bisa dibayangkan keuntungan yang diperoleh pemerintah kolonial dimusim haji bila total penumpang dari delapan pelabuhan dalam satu keberangkatan mencapai ribuan orang, “pada waktu musim haji 1927-1928 jamaah yang berangkat menunaikan ibadah haji ke Makah berjumlah 33.965 orang yang terdiri atas; 10.970 orang berangkat dengan perusahaan Rotterdamsche Lloyd, menggunakan perusahaan Nederlandsche Lloyd 9.467 orang, dan perusahaan Ocean 10.634 orang. Selama musim haji itu, tiap perusahaan mengoperasikan kapalnya antara 7 samapi 9 kali” (Majid, 2008.Hlm. 67). Walaupun dengan biaya yang begitu mahal, jamaah haji tidak mendapatkan fasilitas yang memadai dalam prosesi ibadah haji, “persaingan maskapai kapal Belanda (KPM) yang disebut dngan istilah kongsi tiga dengan maskapai kapal Inggris, Arab, dan Singapura, namun pada umumnya maskapai tidak ada yang mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan penumpang atau jamaah haji” (Majid, 2008.Hlm. 71).

KPM yang akan membawa jema'ah Haji dari perlabuhan Telukbayur

Peningkatan calon jamaah haji terus bertambah dari tahun ke tahun, dan masyarakat Nusantara seperti berlomba-lomba untuk berangkat ke tanah suci dengan berbagai macam motif dan alasan masing-masing. Melihat perkembangan ini, pemerintah kolonial merasa kurang mampu untuk mengelolanya sendiri, dan maskapai pemerintah kolonial (KPM) yang dikenal dengan sitilah “kongsi tiga” yakni, Rotterdamsche Lloyd, Nederlandsche Lloyd dan Ocean Llloyd tidak mampu melayani pemberangkatan dan kepulangan jamaah haji yang begitu banyak, apalagi mengingat kapasitas kapalnya yang terbatas. Dari laporan arsip Belanda kita bisa melihat terjadinya peningktan jumlah jamaah tersebut, “jumlah jamaah meningkat lagi pada tahun 1890 menjadi 10.040 orang, dan peminatnya selama kurun waktu 1891 – 1893 mengalami fluktuatif 18.017, 11.508, 13.856 orang” (Majid, 2008. Hlm. 129).

Setelah proes panjang dalam lelang kerjasama, maka hadirllah Firma Herklots yang berkedudukan di Batavia dan Firma Al-segaff yang berkedudukan di Singapura. Kedua Firma ini mempunyai karakter yang berbeda, baik secara kebangsaan pemiliknya, tempat kedudukan kantornya, maupun caranya dalam pemberangatan jamaah hajinya. Firma Herklot dimiliki seorang Indo-Belanda bernama J.G.M Herklots. Sedangkan Firma Al-Segaff dipimpin oleh Sayid Mohamad Bin Achmad al-Segaff, seorang Indo-Arab. Keduanya memeliki cara yang berbeda dalam usahanya, namun terdapat satu kesamaan yakni sama-sama hanya memikirkan keuntungan tanpa memperdulikan kesehatan dan kesejahteraan penumpang atau jamaah haji. Hal ini jelas terlihat dari laporan-laporan jamaah kepada residen ataupun kewedanaan tempat masing-masing jamaah, namun pemerintah kolonial tidak bertindak untuk mengatasinya dengan alasan hukum dan agama, “bahkan Gubernur Jenderal di Makah, Ahmad Ratib Pasha, mengatakan bahwa tindakan Herklots ini tidak dapat diprotes kerena sejauh ini ia bekerrja untuk kepentingan agama” (Majid, 2008. Hlm. 138). Herklots dalam usahanya menjalankan penipuan secara terang-terangan kepada para jamaah. Herklots melakukan monopoli besar-besaran atas keberangkatan jamaah haji di Nusantara. Herklots bergerak sebagai agen tunggal satu-satunya, dan dalam penentuan harga dimonopoli sesuka hati dengan pungutan-pungutan liar yang sangat memberatkan jamaah haji. Bahkan banyak diantara mereka sampai kehabisan uang dan akhirnya tidak bisa pulang ke tanah air. Herklots memainkan sistim kapitalis yang kejam dan terang-terangan, “bahkan Herklots memberi wewenang kepada para syekh (pegawai Herklots di lapangan) untuk memungut biaya sewa unta sebesar 15 ringgit (Belanda) sebagai kenderaan meninggalkan Makah, dan setiap penumpang yang akan turun kapal harus membayar 37 ringgit, dan bagi siapa yang tidak mau membayar akan ditangkap oleh laskar, dan sesampai di Jeddah tidak boleh naik kapal lain” (Majid, 2008. Hlm. 137).

Penumpang diterlantarkan begitu saja setiba di pelabuhan, baik saat hendak berangkat ke Makah ataupun saat pulang dari Jeddah, “ kedatangan rombongan tidak sesuai dengan jadwal kedatangan kapal KPM (kongsi tiga) yang dicarter, sehingga jamaah harus menunggu dan tinggal di alam terbuka tanpa fasilitas yang memadai, memang benar kapal lain telah tersedia tetapi karena telah sekaligus membayar tiket pulang, dan tiket tidak dapat dikembalikan maka terpaksa menunggu kapal yang dicarter” (Majid, 2008. Hlm. 138). Bahkan yang lebih mengerikannya lagi, diantara mereka yang kurang beruntung ada yang akhirnya dijadikan budak, “calon jamaah terlantar di Singapura, meskipun dalam rencananya hendak diberangkatkan ke Numea (pulau kecil jajahan Prancis di Samudera Pasifik) untuk dijadikan budak” (Majid, 2008.Hlm. 156). Para jamaah terjebak dalam satu-satunya pilihan untuk keberangkatan dari tanah air yakni Firma Herklots, sedangkan pilihan lain adalah Firma Al-Segaff yang kedudukannya berada di Singapura. Jamaah yang hendak menggunakan jasa Firma Al-segaff terlebih dahulu harus berangkat ke Singapura dengan berlayar menggunakan perahu lokal menyeberangi selat Malaka. Disamping memiliki jasa layanan haji, ternyata Firma Al-Segaff juga bergerak dalam bidang perkebunan karet di Johor dan Malaysia. Situasi politik dunia pada saat itu adalah baru diberlakukannya politik “pintu terbuka’ dengan kata lain para investor bebas menanamkan modalnya dimana-mana. Hal ini mengakibatkan tumbuh suburnya pembukaan lahan-lahan perkebunan karet dan dibutuhkannya tenaga kerja sebanyak-banyaknya.

Firma Al-Segaff hadir untuk menjawab tantangan pasar global yang begitu menjanjikan dengan caranya yang unik, yakni memanfaatkan jamaah haji yang kehabisan uang untuk pulang setelah ia rampok dengan pungutan-pungutan tak jelas seperti halnya Firma Harklots. Para syekh atau orang yang membantu di lapangan dalam prosesi badah haji kerap mengeruk keuntungan dari para jamaah, bahkan tak segan-segan melakukan penipuan. Firma Al-segaff benar-benar kapitalis sejati yang menghisap tanpa ampun dan belas kesihan, “Al-segaff melihat peluang untuk merekrut tenaga buruh perkebunan dengan memanfaatkan jamaah haji Jawa yang telah selesai menunaikan ibadah haji dan kehabisan uang untuk pulang ke tanah air. Kepada mereka ditawarkan sejumlah uang dalam bentuk pinjaman untuk membeli tiket kapal kembali ke tanah air. Apabila mereka setuju maka akan dibuatkan kontrak kerja dan langsung di bawa dari Makah ke Malaka” (Majid, 2008.Hlm. 159).

Melihat fenomena haji yang sarat dengan penipuan dan permainan kapitalis, kiranya tingkat keberangkatan haji akan menurun, namun pada kenyataannya terus meningkat seperti semua hal mengerikan yang dilakukan oleh Firma Herklots dan Al-segaff hanyalah cobaan sebelum sampai ke tanah suci, dan gelar haji terlalu menggiurkan untuk dilepaskan. Dan ternyata ada fenomena lain dikalangan masyarakat pada waktu itu yang cukup mengherankan sekaligus menggelikan, “jamaah yang tidak meneruskan perjalanan ke Makah karena kehabisan uang hanya sampai di Singapura saja, lalu kembali ke kampung halaman masing-masing. Ada istilah khusus bagi mereka yang hanya sampai Singapura yakni dengan menyandang gelar haji Singapura. Hal ini terjadi karena prilaku jamaah yang dengan berani menyandang gelar haji dan memakai kopiah serta baju haji” (Majid, 2008.Hlm. 96). Kasus ini adalah salah satu contoh kesadaran palsu yang telah merasuki pola pikir masyarakat. Dimana gelar haji begitu penting, bahkan jauh lebih penting dari pada ritual haji itu sendiri dan niatannya untuk menunaikan rukun Islam kelima.

Tingginya keinginan masyrakat unuk menunaikan ibadah haji ternyata bukan hanya karena hal-hal seperti yang di isyarakatkan dalam ajaran agama Islam, namun juga dipengaruhi oleh faktor lain. Seperti dalam sebuah surat Snouck Hurgronje kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda atas laporannya dalam beberapa kali penyamaran yang ia lakoni sebagai jamaah haji ditengah-tengah masyarakat muslim Nusantara, “dikatakan bahwa ada beberapa hal yang menggiurkan masyarakat sehingga begitu berlomba-lomba dalam menunaikan ibadah haji; 1). Bertambahnya kehormatan yang akan dinikmati sesudah kembali ke tanah air. 2). Adanya keyakinan bahwa perjalanan haji merupakan peralihan yang bergengsi meunuju kehidupan baru dalam keimanan. 3. Atau justru beranggapan perjalanan tersebut sebagai tamasya ke tanah suci. 4). Bahkan banyak orang yang masih naik haji juga pada usia lanjut dengan keinginan untuk meninggal di tanah suci dan di kubur disana” (Majid, 2008.Hlm. 104). Terlihat jelas bahwa haji telah menjadi sebuah kelas sosial tersendiri dalam masyarakat Nusantara di masa kolonial. Seorang masyarakat biasa berkeyakinan apabila kemudian telah menyandang gelar haji, maka akan secara otomatis naik pada kelas yang lebih tinggi dalam tatanan masyarakat. Kelas haji menjadi kelas yang dihormati, disanjung dan ditinggikan. Tanpa disadari kelas haji berubah menjadi sebuah kelas sosial dalam struktur kehidupan masyarakat dan perlahan mengalami peralihan dari sebuah ritual yang berlandaskan keimanan kepada sesuatu hal yang bersifat keduniawian.

HAJI DI MASA KINI

Menjelang musim haji segenap televisi dan media masa lainnya seperti sibuk meberitakan kehebohan berhaji. Iklan dan browsur bertebaran dimana-mana, begitu juga dengan obrolan para tetangga. Haji dimasa kini perlahan berubah menjadi gaya hidup (life style). Puluhan agen perjalanan haji bisa kita temukan disetiap kota di seluruh penjuru Indonesia. Ada ratusan website tentang haji dan segala pernak-perniknya yang bisa di akses setiap orang di dunia maya. Saya pernah mengenal saudagar kaya yang begitu gemar naik haji dan umroh. Dalam hal tersebut tidak ada yang salah atapun menyalahi aturan agama, namun apabila kita melihat secara psikologis masyarakat, kelas haji tampak seperti pencitraan untuk sebuah kesalehan yang dipertontonkan demi pujian dan menaikkan strata sosial. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa seorang haji adalah seseorang yang iman dan ketaqwaannya sesuai dengan gelar hajinya. Melihat jumlah jamaah haji yang begitu luar biasa terkadang membuat kita heran, ternyata bangsa ini berpenduduk makmur dan masuk dalam tingkat kesejahteraan yang mapan. Mengutip dari berita kompasiana disebutkan bahwa, “sulitnya berangkat haji bukan karena tidak mampu melunasi tingginya biaya ONH (ongkos naik haji), namun disebabkan karena peraturan pemerintah yang mengharuskan setiap orang harus antri menunggu giliran keberangkatan ke tanah suci. Di Jawa Timur hingga berita itu dirilis, kuota (jatah) haji reguler untuk tahun 2017 sudah habis, jadi jika calon jamaah haji yang ingin berangkat menunaikan ibadah haji harus menunggu 7 sampai 8 tahun kedepan” (kompasiana, 3 Juni 2010). Alhasil akibat kelangkaan tiket haji ini maka muncul trend baru dalam masyarakat yakni ibadah umroh. Umroh berasal dari kata amara yang berarti mendiami suatu tempat. Adapun waktu pelaksanaannya berbeda dengan ibdah haji, yakni bisa dilakukan kapan saja. Sehingga seoarang individu yang masuk dalam daftar antri untuk sementara waktu bisa melakukan umroh sembari menunggu keberangkatan naik haji. Terlihat ada kecendrungan atau mungkin pembentukan citra personal, atau malah telah menjadi gaya hidup trend masa kini.

Ongkos ibadah haji tahun 2011 sesuai dengan keputusan komisi VIII DPR sejumlah Rp 30.771.900, namun harga ini hanyalah untuk biaya haji reguler. Mengingat lamanya waktu antrian untuk bisa naik haji, muncul sebuah model paket haji baru yang diberi nama ONH Plus. “Masih bingung pilih haji regular atau haji ONH Plus? Pertama adalah lamanya antrian, haji regular dan dibeberapa daerah harus antri minimal 10 tahun, artinya bila kita daftar tahun 2012 maka baru bisa berangkat tahun 2022. Nah, sedangkan antrian haji plus cukup tiga tahun saja” (www.cheriatravel.com). Ini adalah iklan yang saya kutip dari salah satu website yang bergerak dalam bidang layanan haji. Baik haji regular maupun haji plus sama-sama dikelola oleh DEPAG (Departemen Agama). Membaca iklan barusan cukup mengelitik saya, alangkah lucunya negeri ini. Sejenak saya menaruh curiga apakah sulitnya naik haji dengan antrian panjang 10 tahun adalah bentuk baru dari taktik strategi kapitalis untuk meningkatkan keinginan masyarakat untuk naik haji? Simpel saja kita ambil perbandingannya dengan contoh anak kecil yang rebutan boneka barby atau novel Harypotter dengan slogan “terbatas”, alhasil pembelian membludak dan antrian di toko buku Gramedia bisa mencapai 10 meter. Kita patut curiga, bahwa kapitalis dengan cara barunya ini mulai membentuk kembali kesadaran palsu yang mulai using untuk menciptkan rasa yang sangat ingin dan bahkan mengakibatkan kecanduan untuk naik haji. Bukan suatu hal yang aneh bila ada tetangga sebelah yang jual tanah jual celana demi ongkos naik haji yang masih harus ngantri 10 tahun, padahal itulah semua harta benda yang ia miliki untuk hidup dan makan sehari-hari.

Fenomena haji begitu luar biasa di dalam masyarakat Indonesia. Jumlah haji dalam satu kelurahan bisa mencapai puluhan. Bila musim keberangkatan dan kedatangan haji tiba, dalam satu hari bisa kita jumpai 3 sampai 4 undangan acara syukuran kerumah haji baru ataupun haji yang sudah empat kali naik haji. Kita patut menyesalkan hal ini, dengan jumlah haji yang sedemikian banyak dalam masyarakat, tetapi kenapa kasus korupsi, pengangguran dan kemiskinan begitu marak di negeri ini. Apakah haji telah ber-metamorfosa dalam sebuah bentuk baru yang sengaja diciptakan oleh kapitalis? Bentuk yang seperti apa dan kedepannya akan bagaimana, ini masih jadi tandatanya. Ataukah pada dasarnya kelas haji hanyalah kelas sosial yang sedari dulu sengaja dibentuk sedemikian rupa oleh haji-haji itu sendiri yang tidak ubahnya seperti raja-raja Jawa yang menciptakan gelarnya dengan mengagungkan keturunannya seperti mitos-mitos khayalan?

Namun pada kenyataannya, haji tetap menjadi sebuah gelar yang teramat penting guna meningkatkan kesombongan pribadi dan pencitraan kesalehan. Sebuah pencitraan yang dibentuk atas kemunafikan demi legitimasi kesucian dimata masyarakat. Dan kini gelar haji harus dicantumkan dalam nama seseorang tidak ubahnya dengan gelar akademik. Haji dalam kesadaran masyarakat hanyalah sebuah kebanggaan semu yang dipakai sebagai topeng untuk menandakan keimanan dan kedudukan dalam masyarakatnya yang mayoritas muslim.

BENANG MERAH

Salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan setiap muslim yang mampu, baik secara fisik maupun finansial adalah ibadah haji. Setiap tahunnya jutaan orang dari berbagai penjuru dunia berbondong-bondong menuju Makah. Panggilan haji bukan hanya mampu melintasi batas-batas negara dan politik, tapi juga batas-batas sosial ekonomi dan sosial budaya. Kerumunan jutaan manusia yang tiap tahunnya berbendong-bondong ke Makah tidak ubahnya seperti tumpukan gula dimata para kapitalis yang menunggu untuk diperebutkan. Masyarakat merupakan bentukan kapitalis kuno dengan struktur sosial yang terlahir dari mode produksi. Dimana ada golongan yang sangat mengusai alat-alat produksi dibandingkan golongan lain

sehingga lebih memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengatur yang lainnya, “bahwa produksi dan konsumsi yang maksimal merupakan tujuan masyarakat yang tidak boleh dipetanyakan lagi” (Fromm, 2001. Hlm. 48). Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri memerlukan bantuan orang lain guna memenuhi kebutuhannya, yang pada era modern seperti sekarang peranannya telah digantikan oleh uang. Uang merupakan benda sosial yang paling sosial, sebab dengan uang anda akan diterima dan bisa memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan, “marx memberikan contoh kebutuhan yang ditimbulkan oleh struktur masyarakat yang kapitalistik, yakni kebutuhan terhadap uang” (Fromm, 2001. Hlm. 35). Menyikapi hal tersebut, ibadah haji yang pada hakikatnya adalah sebuah ritual dan komunikasi dengan sang pencipta, posisinya telah dikendalikan dengan uang sebagai benda sosial. Contoh sederhananya adalah ONH regular dengan ONH plus, dengan mengeluarkan uang yang lebih banyak tidak perlu antri 10 tahun untuk naik haji.

“Bukanlah kesadaran manusia yang menentukan ke-ada-annya, tetapi sebaliknya, ke-ada-an sosialnyalah yang menentukan kesadarannya” (Fromm, 2001. Hlm. 26). Lingkungan telah menciptakan pola-pola pikir manusia didalamnya. Pembentukan pola-pola pikir dan ideologi ini bisa disebut dengan penciptaan kesadaran palsu. Kapitalis menciptakan kesadaran-kesadaran palsu untuk membentuk kekuatan-kekuatan produksi yang menguntungkan para kapital. Penciptaan kesadaran ini dilangsungkan secara kasat mata dalam waktu yang tidak disadari oleh masyarakat. Berhaji pada masa kolonial penuh dengan penghisapan kapital yang sangat merugikan jamaah, namun hal itu tidak menurunkan jumlah keberangkatan jamaah ke tanah suci, bahkan setiap tahunnya semakin meningkat. Hal ini dikarenakan politik yang dimainkan Kapitalis begitu pintar, yakni dengan menciptakan kesadaran palsu dalam bentuk peningkatan biaya ONH (ongkos naik haji) dan isu pan islamisme yang di cap berbahaya, sehingga melahirkan pandangan bahwa haji itu mahal (eksklusif) dan orang yang berhaji adalah orang yang mampu menahan cobaan dan menghadapi tantangan yang ada pasa saat itu (Resolusi 1825).

Alhasil terciptalah kelas haji sebagai sebuah kelas sosial dalam masyarakat. Pemerintah kolonial dengan strategi yang matang telah membantuk kelas haji dalam tatanan kehidupan masyarakat kolonial (Nusantara). Pola pikir yang dibentuk adalah bahwa setelah berhaji seseorang akan menjadi orang yang baru dengan keimanan yang luar biasa, dan orang tersebut akan menjadi orang yang lebih suci yang sangat dihargai dan dihormati. Kesadaran palsu tersebut kemudian menciptkan sebuah ruang kelas sosial dalam masyarakat, sehingga gelar haji mempunyai kedudukan tersendiri dalam tatanan masyarakat Indoneisa yang mayoritas muslim. Jelaslah bila kita simpulkan bahwa kapitalis dimasa kolonial sengaja menciptkan kesadaran palsu untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya yang kemudian pada akhirnya hal tersebut menciptkan sebuah runag kelas sosial baru dalam masyarakat, yakni kelas haji.

Benang merah yang bisa kita tarik adalah bahwa kesadaran palsu dan pembentukan kelas sosial yang diciptakan pemerintah kolonial sebagai kapitalis, hingga saat ini masih terus berlanjut. Kecendrungan masyarakat muslim Indonesia untuk selalu berhaji terus meningkat. Dimana kelas haji sebagai suatu kelas sosial dalam masyarakat yang kedudukannya belum luntur hingga sekarang. Kelas haji tetap menjadi kelas sosial yang dihargai dan dihormati, dan lebih parah lagi dimana suatu kesalehan pada zaman sekarang lebih diperebutkan dan diinginkan orang dibandingkan pada zaman kolonial. Dalam hal ini terdapat semacam peningkatan dan kesadaran, dimana keimanan “ke-alim-an” sangat berpengaruh dan semakin dianggap barang mahal dalam masyarakat dan bahkan telah menjadi gaya hidup. Terdapat fenomena-fenomena yang sulit untuk dimengerti dan mungkin butuh suatu pengkajian khusus untuk hal ini, bahwa orang-orang pada masa sekarang begitu berlomba-lomba untuk terlihat alim atau terlihat beriman dimata orang lain dan lingkungannya (pencitraan kesalehan). Apakah kemunafikan individu yang begitu besar atau kesadaran palsu yang diciptakan para kapitalis sudah sangat akut?

Fenomena haji dimasa kini yang sarat dengan antri hingga tujuh tahun adalah satu bentuk kesadaran palsu mode baru yang diciptkan kapitalis dalam masayrakat. Edisi terbatas memang selalu menggiurkan dan menghebohkan, dan itu sudah menjadi kodrat alamiahnya. Keterbatasan quota jamaah haji adalah model baru trik kapitalis dalam pembentukan kesadaran palsu, dimana haji akan semakin berkesan eksklusif, terbatas dan penuh perjuangan untuk mendapatkannya sehingga semua orang semakin berlomba-lomba memperebutkannya. Ini lah fenomena yang ada, dimana kelas haji telah menjadi sebuah kelas sosial dalam masyarakat Indonesia sejak kolonial hingga sekarang. Dan dimana kelas haji adalah kelas pencitraan keimanan yang kini begitu dicari sebagai topeng yang mampu menaikkan posisi seseorang dalam masyarakat. Kalau sudah begitu, apakah Tuhan, surga dan neraka, dosa dan pahala, akan diperjual belikan dan di olah sebagai mode produksi oleh para kapitalis dengan model dan strateginya yang kasat mata? Kelas haji, kelas sosial, kapitalisme dan kesadaran palsu merupakan satu rangkaian utuh dalam prosesi haji dari masa kolonial hingga kini yang sengaja dibentuk untuk kepentingan politik dan ekonomi.

PENUTUP

Fenomena sosial kerap menjadi sebuah gejolak dan perubahan tatanan kehidupan sosial. hal ini tidak hanya terjadi dalam hal-hal seprti haji. dalam kenyataan dimasa sekarang telah bermunculan kelas-kelas sosila baru yang melegitimasi kelasnya dan kemudian mebentuk tatanan kehidupan dalam masyarakat. dalam hal ini tidak ada hal yang salah atauppun seharusnya bagaimana, sebab fenomens sosial merupakan gejolak kehidupan bermasyarakat yang tidak dapat dihalang-halangi dan dibendung.

yang jadi pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi, menilai dan memaknai fenomena tersebut? secara pribadi, apakah anda salah satu bagian yang menyetujui dan mengakui kelas-kelas sosial baru tersebut? kalau memang iya, apakah anda juga akan tertarik mebentuk kelas baru yang anda inginkan dan yang sesuai dengan anda?

DAFTAR PUSTAKA

Fromm, Eric. 2001. Konsep Manusia Menurut Marx. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Geertz, Clifford. 1981. Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa. Pustaka Jaya. Jakarta.

Majid, M. Dien. 2008. Berhaji di Masa Kolonial. CV Sejahtera. Jakarta.

Reid, Anthony. 2011. Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

2011. Menuju Sejarah Sumatera: Antara Indonesia dan Dunia. KITLV. Jakarta.

Turner, Jack. 2005. Sejarah Rempah: Dari Erotisme Sampai ke Imprealisme. Komunitas Bambu. Jakarta.

www.cheriatravel.com; di unduh tanggal 7 Januari 2012.

www.kompasiana.com/2010/06/03/informasi-quota-haji-2011/; di unduh tangal 7 Januari 2012.

Posted by: OrangLaut | February 13, 2012

DARI KOLONIALISME HINGGA RUANG DISPLAY – KAJIAN POSKOLONIAL

DARI KOLONIALISME HINGGA RUANG DISPLAY

KAJIAN POSKOLONIAL

Oleh:

Asyhadi Mufsi Sadzali

PENDAHULUAN

Perkembangan arkeologi di Indonesia dimulai pada awal abad ke-18 M, yang bermula pada ketertarikan sekelompok masyarakat Eropa terhadap benda dan bangunan kuno yang ada di Indonesia. Rumpius disebut-sebut sebagai sejarawan pertama yang melakukan pendataan dan pencatatan benda-benda arkeologi yang kemudian dibukukan dengan judul D’ Amboinsche Rariteitkamer “kamar yang berisi benda-benda unik dari Ambon” terbit pada tahun 1705. Selanjutnya pada tahun 1778, Royal Sociaty (perkumpulan para petinggi kolonial) dibentuk atas dasar semangat mencerahkan bangsa jajahan (politik etis). Royal Sociaty kemudian mendirikan Museum Batavia yang kini dikenal dengan sebutan Museum Nasional (Museum Gajah). Sejarah perkembangan museum di Indonesia sangat dipengaruhi dengan situasi politik dunia pada saat itu. Salah satunya adalah Exposition universelle, yang merupakan suatu pameran dunia yang dipelopori oleh bangsa-bangsa kolonial yang digelar pada tahun 1889 di Paris, Prancis. Penyelenggraan kegiatan itu selain untuk menampilakan kejayaan masing-masing Negara peserta (Eropa) juga memperlihatkan bangsa jajahan yang dimiliki masing-masing Negara peserta. Seperti misalnya Belanda pada waktu itu menampilkan rumah tradisional Jawa lengkap dengan isi rumah dan orang yang hidup dan tinggal di dalamnya. Dengan kata lain Exposition universelle merupakan pagelaran untuk menampilkan eksotisme Timur yang pada kenyataannya lebih dekat pada sesuatu yang dianggap aneh, primitif dan bodoh. Pada tahun-tahun berikutnya juga banyak kegiatan serupa yang juga mempertontonkan bangsa jajahan masing-masing, mulai dari Afrika hingga ke Asia. Egoisme negara-negara penjajah dan saling bersaing untuk menempati peringkat terhebat dan teratas merupakan landasan nyata digelarnya Exposition universelle yang kemudian dimasa sekarang lebih dikenal dengan sebutan World Expo.

Colinial exebition

Sanghai menjadi tuan rumah perhelatan World expo pada tahun 2010. Amerika, dan Negara-negara Eropa maupun Jepang pernah menjadi tuan rumah kegiatan tersebut, yang kemudian muncul indikasi bahwa tuan rumah adalah bangsa-bangsa penjajah. Seperti sebuah tulisan yang saya kutip ”jika kolonialisme dapat dilihat sebagai pembentukan budaya, maka demikian juga kebudayaan merupakan pembentukan kolonial” (Dirks, 1992. Hlm. 39). Kalimat singkat tersebut memberikan penjelasan yang panjang kepada kita bahwa masyarakat kolonial serta merta dengan sengaja dan berusaha untuk menciptkan kesadaran palsu dalam masyarakat jajahannya. Salah satu bentuknya telah mereka tampilkan dalam bentuk museum hidup yang dipamerkan pada Exposition universelle atau world expo dimasa kini. Ada adu kekuatan dan show up antar masing-masing Negara kuat yang mempunyai tujuan yang sama dengan exposition universelle masa kolonial yakni sebuah bentuk pernyataan tidak langsung bahwa kami yang terhebat, kami adalah tuan dan kalian adalah budak.

Dari kolonialisme kuno berubah jadi penjajahan ekonomi dan idiologi. Perubahan bentuk kapitalis kuno dengan kapitalis gaya baru yang intinya sama-sama menghisap dan selalu ada bangsa yang menjajah dan yang dijajah. Dari kolonialisme bahkan berlanjut hingga ke ruang display sebuah museum, diamana segala hal yang ditampilkan tidak terlepas dari aroma kolonialisme. Dimana politik adalah muatan utama yang disisipkan secara kasat mata. Bahkan bayang-bayang kolonialisme masih melekat dalam sistim birokrasi museum yang dengan sadar atau tidak hal itu terus berlangsung hingga kini. Seperti ada kecendrungan dan keyakinan dalam kerangka pikir masyarakat bekas jajahan, bahwa apa yang pernah ditawarkan dan dilakukan kolonial di masa lampau harus dipertahankan karena dianggap lebih baik dan moderen. Apakah mental-mental budak, dan mental bangsa terjajah itu belum hilang dari bangsa ini? Seperti ada rasa kurang percaya diri dan luka masa lalu yang masih melakat hingga mengkarat dalam karakter dan pola pikir masyarakat bekas jajahan. Ternyata terdapat pengaruh psikologis yang kuat atas masa lalu yang masih terasa hingga dimasa kini, “dan pada hari penindasan berhenti, manusia baru di duga akan muncul dihadapan mata kita secara langsung. Saat ini, saya tidak suka mengatakan begitu, akan tetapi saya harus mengatakannya, karena dekolonisasi telah menunjukkannya: ini bukanlah persoalan cara terjadinya, kehidupan yang terjajah untuk waktu yang lama sebelum kita melihat bahwa benar-benar ada manusia baru” (Memmi, 1968. Diikutip dari Gandhi,1998. Hlm. 8). Memmi dalam ungkapanya terlihat pesimis akan adanya mayarakat baru yang benar-benar telah merdeka secara pamikiran dan memiliki mentalitas mandiri dan bermartabat. Apakah luka dan pengaruh kolonialisme begitu dalam dan mendarah daging? Pertanyaan tersebut akan saya jawab dari sudut pandang museum dalam kajian poskolonial.

TEORI POSKOLONIAL

Foucault dalam bukunya The Arcaheology of Knowladge banyak memaparkan wacana yang sudut pandang di pengaruhi oleh pemikiran Karl Marx, khususnya dalam dialektika materialnya.

Pengaruhnya kemudian banyak menginspirasi para akademisi yang salah satunya adalah Edward W Said dengan salah satu bukunya yang sangat popular, Orientalism. “Orientalisme secara umum dianggap sebagai katalisator dan titik referensi bagi poskolonialisme, mewakili tahap pertama teori poskolonial” (Gandhi, 1998. Hlm. 85-86). Said mempublikasikan bukunya pada tahun 1978 dan dalam peluncurannya banyak mendapat sambutan dari dunia iternasional khususnya Asia-Afrika sebagi bangsa bekas koloni. Said dalam orientalism mengkaji orientalisme dengan tujuan untuk melihat hubungan sejarah yang tidak seimbang anatara dunia Timur dengan dunia Barat (imperialis Eropa). Kajiannya banyak menggunakan pendekatan cultur studies, membahas tentang berbagai konteks budaya lokal yang menjadi korban langsung kolonialisme. Said membawa pengaruh yang luar biasa bagi analisis kolonialisme dan pemikiran kolonial. Orientalisme dianggap sebagai tahap pertama teori poskolonial.

Studi poskolonial menempatkan dirinya sebagai suatu kajian yang tidak ingin terlepas dari segala bentuk konteks historis yang menaungi bangsa-bangsa yang merasakan dampak-dampak penjajahan. Dampak-dampak tersebut tidak bisa di bilang ”usai sudah” atau telah berkhir sejak bangsa ini memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Leela Gandhi dalam bukunya “Teori Poskolonial: Dalam Meruntuhkan Hegemoni Barat” berpendapat bahwa bansa-bangsa bekas koloni cendrung berusaha lepas dari luka lama dengan cara amnesia sejarah, dengan kata lain secara sengaja menghapus sejarah kelam masa penjajahan dari kerangka pikir bangsa-bangsa terjajah. Hal ini mempengaruhi pola pikir dan mentalitas sehingga semakin tidak percaya diri dan tidak mempunyai pegangan sejarah yang kuat dan mudah diombang-ambingkan oleh ketergantungan pada sistim-sistim kolonial.

Paparan di atas mengisaratkan bahwa teori poskolonial terlahir untuk menggugat praktek-praktek kolonialisme yang telah melahirkan kehidupan yang penuh dengan rasisme, hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, budaya subaltern (orang-orang yang tertindas), bukan dengan propaganda perang atau kekerasan fisik namun dengan dialetkika kesadaran dan pemaksaan gagasan (pola pikir dan mentalitas). Poskolonial mencoba membongkar mitos-mitos yang “mengkerdilkan” mental masyarakat bangsa terjajah dan yang telah menghapus jati diri bangsa. Secara historis kajian poskolonial adalah kajian akademis yang berkembang pada era tahun 1980-an Dan dari kajian-kajian ini kemudian muncullah gambaran-gmbaran yang tidak menyenangkan dari bangsa-bangsa penjajah ataupun pembentukan (pencitraan) gambaran yang tidak sesuai dari bangsa terjajah (bangsa koloni) sebagai suatu kelompok masyarakat yang selalu dianggap barbar, tidak beradab, bodoh dan aneh. Bagi kebanyakan orang, kolonialisme hanyalah persoalan masa lalu, dan kini dunia sudah berubah menjadi tempat yang berbeda. Tempat yang jauh lebih simpatik terhadap masyarakat pribumi. Apakah benar seperti itu? Kajian poskolonial dalam teori maupun pemahaman dan pemaparannya teramat luas untuk benar-benar dipaparkan dengan lengkap dan mendalam pada kajian ini. Dan teori poskolonial yang saya gunakan dalam pembahasan ini hanyalah sebagai alat untuk membedah persoalan-persoalan yang akan saya angkat, dan teori poskolonial sebagai pisau bedah yang cocok untuk melihat museum dari sisi lain.

MUSEUM SONOBUDOYO DALAM KAJIAN POSKOLONIAL

Museum Sonobudoyo merupakan museum terlengkap setelah Museum Nasional di Jakarta yang terkait dengan seni budaya dan kepurbakalaan. Museum ini merupakan museum pertama dan tertua di D.I.Y yang resmi didirikan pada 6 November 1935. Keputusan mendirikan museum Sonobudoyo merupakan hasil dari kongres Java Institut yang diselenggrakan di Surakarta pada tahun 1931. Perlu diketahui bahwa Java Institut sendiri merupakan sebuah lembaga yang berkecimpung dalam dunia kebudayaan yang beranggotakan mayoritas orang-orang asing. Pada awal pendiriannya, Ir. Th Karsten sebagai perancang banguanannya mendesain bangunan Sonobudoyo sesuai dengan koleksi yang akan ditampilkan, yakni koleksi Jawa, Madura, Bali dan sebagian pulau Lombok. Adapun sejarah perkembangan Museum Sonobudoyo setelah kolonial Belanda jatuh maka dikelola dibawah pemerintahan Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia kemudian ditangani oleh Dinas Wiyoto Projo yang berlangsung dari tahun 1945-1949 lalu kemudian berpindah tangan ke Dinas P dan K Provinsi D.I.Y. Pada 11 Desember 1973 berganti tangan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan dimasa kini menjadi Museum Provinsi yang berada dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kolonialisme secara sengaja dibentuk untuk mengubah budaya-budaya tradisonal melalui idiologi daN politik kolonial yakni penaklukan dan pemerintahan. Sistim kolonial serta merta memberikan perubahan yang signifikan terhadap sistim birokrasi dan tatanan pemerintahan. Dalam hal ini ternyata pengaruhnya juga meliputi sistim birokrasi di dalam museum. Contoh kasus yang akan saya angkat adalah srtuktur hirarki birokrasi di museum Sonobudoyo. Secara struktur kepala museum berada pada bagan bagian paling atas yang kemudian pemegang kekuasaan dibawahnya adalah kepala tata usaha. Pimpinan bidang koleksi (kepala pengampu) berada pada posisi ketiga, dan kemudian membawahi beberapa pengampu koleksi (mirip kurator), dan begitu seterusnya hingga level paling bawah. Apabila kepala museum berhalangan dalam tugasnya, maka kekuasaan dan segala keputusan berada pada tangan bagian tata usaha. Hal ini bila ditinjau lebih dalam dan jauh kebelakang merupakan produk tinggalan kolonial yang ternyata masih belum hilang dalam sistim birokrasi di Indonesia, khusunya di dalam museum. Pada masa kolonial, masyarakat perkebunan seperti misalnya di Deli Serdang (Sumatera Utara) berada dibawah seorang administratur, atau semacam kepala tata usaha.

Sistim ini mengakibatkan adanya kewenangan berlebih dari seorang tata usaha yang tidak paham dan mengerti dengan permuseuman juga dengan koleksi, baik dalam mengatur dan menentukan koleksi masuk, koleksi keluar ataupun dalam hal pembelian koleksi baru. Bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan museum dengan hal tersebut. Secara sistim, semua hal harus berawal dari bagian tata usaha dan dengan sepengetahuannya juga. Kekuasaan yang terlalu besar ini mengakibatkan kekacauan dalam museum. Ada adu kekuatan dalam satu badan yang kemudian membentuk blok dan kelompok. Dalam kasus hilangnya 75 koleksi emas museum Sonobudoyo membawa saya ikut serta dalam tim evaluasi museum sebagai asisten dari Bapak KRT Thomas dan Daud Tanudirjo. Dalam proses evaluasi yang hampir berlangsung selama satu bulan, saya dapat melihat bagaiamana sistim administrasi berjalan dengan kurang maksimal dan kurang sesuai dengan Tupoksi-nya. Sebut saja salah satu contohnya dalam hal pembelian koleksi baru yakni satu set wayang baru Cirebon. Dalam hal ini yang menentukan pembelian adalah bagian tata usaha, sementara bagian pengampu koleksi wayang sendiri (mirip kurator) tidak tahu dan tidak punya wewenang untuk bersuara.dan mengemukakan pendapat.

Satu lagi hal aneh yang sering terjadi di museum yakni seringnya terjadi sistim roling (pertukaran) pegawai. Berdasarkan Kode etik ICOM untuk museum, museum adalah suatu lembaga yang membutuhkan profesionalisme dan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bidang-bidang khusus yang membutuhkan knowledge dan pengalaman tingkat tinggi (ICOM, 2007.Hlm. 10-11), tapi aneh justru ada kegemaran dalam museum dengan sistim roling (pertukaran) pegawai yang sepenuhnya diatur oleh bagian tata usaha. Dalam struktur birokrasi dan wewenang, apabila kita merujuk pada kode etik ICOM (International Council of Museum) dalam sub-bab personil tertera pada poin 1.11 sampai dengan 1.14, jelas disebutkan bahwa Direktur museum bertanggung jawab langsung pada pengampu koleksi. Dan pengampu koleksi dalam hal kinerjanya memiliki independensi dan hubungan profesionalisme secara langsung dengan Direktur museum, dengan kata lain Direktur museum tidak bisa menyalahgunakan kekuasaannya karena ada prosedur hukum yang mengatur dan demikian juga sebaliknya (ICOM, 2007. Hlm, 2).

Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan banyak hal-hal yang menyimpang. Sistim koloni al yang pernah berlangsung begitu lama di negara ini ternyata dalam era modern dan pada  generasi yang baru sistim itu masih terus berlangsung dan berjalan dalam sebuah birokarasi. Mungkin ada pemanfaatan atau mungkin juga ada kecendrungan untuk mengacu pada sistim lama atau seperti meniru, yang dalam bahasanya Homi K Bhaba dia menyebutnya dengan istilah mimikri (meniru). Seperti yang dijelaskan dalam tulisan Nicholas B. Dirks “dengan memandang kolonialisme sebagai proyek budaya pengontrol maka menjadi terpusat dan ketergantungan anatar kolonialisme dan kebudayaan” (Dirks, 1992. Hlm. 40) Dengan asumsi lain, kita telah dibentuk oleh pemerintah kolonial, termasuk dalam sistim permuseuman. Seperti yang disebutkan Edward Said “orientalisme” sebagai sesuatu yang berada di Timur yang lebih rendah dan dikontrol oleh Barat, dimana terdapat gagasan di dalamnya bahwa identitas eropa sebagai identitas yang lebih unggul. (Said, 1994. Hlm. 9). Seperti itu lah para kolonialis memandang bangsa ini, sehingga ada anggapan Barat berarti Modern. Dalam proses tersebut hal itu membantu menggeneralisasi konsep tantang Barat dari sebuah entitas goegrafis dan temporal ke sebuah kategori psikologis. Dua hal yang berbeda tapi disamarkan seolah-olah sama dengan tujuan politis, dan teranyata bangsa jajahan setuju dengan hal tersebut dan menelannya bulat-bulat. Persoalan diatas hanya sebagaian kecil dari pengaruh kolonialisme yang ternayata masih ada dan perlu di perbaharui ke arah yang lebih baik.

Guru yang baik akan mengajarkan hal yang baik. Pelajaran yang sesat akan melahirkan murid-murid yang sesat. Mungkin ada yang salah dalam pembinaan dan pedoman permuseuman di Indonesia. Itu salah satu yang menjadi kecurigaan saya. Dalam hal ini yang menjadi guru permuseuman di Indonesia adalah Direktorat Permuseuman, hal ini saya simpulkan bukan tanpa alasan. Dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0222e/0/1980, Bab V, Pasal 81 dan 82 yakni berupa: merumuskan kebijakan teknis di bidang permuseuman, melaksanakan kegiatan dan pembinaan permuseuman, dan melaksanakan urusan tata usaha Direktorat. Dari penjelasan singkat tersebut kita sudah dapat menilai dan menyimpulkan bahwa tegangan arus rendah yang kini terjadi dalam dunia permuseuman, sumber enrgi-nya berasal dari Direktorat Permuseuman. Dalam Bungai Rampai (masih jadi tanda tanya dalam benak saya, kenapa bunga rampai?) Permuseuman yang dikeluarkan oleh Direktorat Permuseuman terdapat beberapa hal yang janggal dan kurang tepat, antara lain: terdapat satu sub-bab yang menggunakan bahasa Inggris dengan judul sub-bab “FUTURE ORIENTED CULTURAL POLICIES AND MUSEUM DEVOLOPMENT PROGRAMS” Sedikit banyaknya ini menunjukkan betapa orientasi dan arah kiblat bangsa ini masih menganggap Eropa itu segalanya. Terbukti tidak ada rasa percaya diri dan mental bangsa terjajah masih melekat kuat di dalamnya. Dalam buku tersebut, juga dijelaskan pemahaman tentang museum “museum adalah pengawal warisan budaya” (Bunga Rampai Permuseuman, 1997. Hlm, 15). Museum hanya jadi pengawal, dan bukan hal yang mengherankan jika benda yang berada dalam museum adalah sesuatu yang bisu dan kaku. Apabila museum itu dipahami sebagai seorang guru sekaligus teman yang mengasikkan, mungkin akan banyak hal yang bisa kita peroleh dari museum dan tentunya museum itu akan sangat mengasikkan. Museum is a story teller, sumber kisah itu adalah koleksi dan orang-orang yang berkecimpung di dalamnya haruslah jadi pencerita yang baik. Dan itu belum saya temukan dalam beberapa museum Pemerintah di Indonesia, termasuk Sonobudoyo yang pada hakeketnya punya koleksi yang sangat luar biasa.

DARI KOLONIALISME HINGGA RUANG DISPLAY

Jika penelitian-penelitian tentang hukum, tenaga kerja dan pertanian di panggung-panggung kolonial menyingkapkan arti penting utuk pembentukan tatanan-tatanan baru, maka pameran-pameran kolonial yang dilakukan pada Exposition universelle, Colinial exebition dan pameran dalam bentuk lain memberikan gambaran bahwa barat mempertontonkan Timur, lebih kepada anggapan kolonial sebagai kenyataan sebenarnya yang perlu diberi pencerahan dan menunjukkan siapa “Tuan dan budak”. Atas dasar apa Barat dikatakan lebih berbudaya dibandingkan Timur, atau lebih beradab dibandingkan Timur? Dalam catatan-catatan penjelajah Eropa seperti Tome Pires, Rodrigues, Jhon Davis dan lain sebagainya jelas-jelas menyebutkan keherananya atas hal-hal luar biasa yang mereka saksikan. Seperti misalnya kebiasaan mandi orang Timur dan hal-hal beradab lainnya.

Orientalisme seperti yang sering disebutkan Said, oleh agen-agen kulit putih kerap melakukan mistifikasi (penciptaan kesadaran palsu) baik dalam tatanan pemikiran, asrip atau catatan-catatan kolonial maupun sistem yang sengaja dibuat baku untuk tujuan tertentu. Museum adalah salah satu produk dari kolonialisme, yang dibentuk dan dibuat sesuai pemikiran kolonial dan cara pandangnya. Tentu dalam penciptaannya ada faktor dan maksud tertentu, terlebih dalam hal penyajiannya atau display. Bila kita melihat jauh kebelakang dimana konsep awal dari museum adalah dianggap seperti candi atau kuil-kuil yunani yang suci dan hanya untuk kalangan tertentu, maka tidak heran pada masa-masa awal munculnya museum hanya kaum bangsawan yang bisa mengunjungi museum. Dari bangsawan oleh bangswan untuk bangsawan. Seperti yang terjadi di zaman Romawi dimana kaisar Roma memerkan benda-benda dari negeri jajahan sebagai simbol kekuasaan dan legitimasi kekuatan. Museum di zaman kolonial hadir sebagai bentuk politik dan pernyataan kepada kaum terjajah bahwa hanya Barat yang memiliki ilmu pengetahuan dan Timur patut dipertontonkan atas ketertinggalan dan budaya primitifnya. Budaya material bangsa terjajah di pamerkan sebagai simbol penaklukkan dan kontrol Eropa atas segala hal dalam negeri jajahan. Dan anehnya, bangsa Eropa mengagap tindakan mereka itu adalah tindakan agung yang mulia, “dalam pandangannya, orientalis modern adalah seorang pahlawan yang tengah menyelmatkan Timur dari kesuraman, aljenasi dan keterasingan yang telah secara layak dijadikan sebagai cirinya” (Said, 1994. Hlm. 160).

Museum Sonobudoyo memilik 43.583 koleksi (termasuk 75 unit item yang hilang) baik yang dipamerkan maupun yang disimpan di storage. Ruang pameran dibagi dalam beberapa bagian yang disusun berdasarkan story line (alur pengunjung) yang ditatapkan secara sepihak oleh pihak museum dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Koleksi ditampilkan dalam bentuk menempatkannya pada lemari kaca atau filtrin dan pada bagian bawah koleksi diberi lebel informasi singkat tentang koleksi yang dipamerkan. Bentuk lain adalah berupa diorama dan manakin (boneka tiruan) yang diberi baju dengan wajah dan warna kulit yang semuanya hampir sama lalu diberi lebel informasi singkat. Koleksi yang berukuran besar seperti alat-alat musik tradisional dan artefaktual batu dipamerkan dengan meletakkannya, pada alas tertentu atau terkadang tanpa alas dan dengan tambahan lebel informasi singakat.

Apabila kita kembali kemasa kolonial, maka koleksi di museum geologi, Batavia museum (museum nasional sekarang) maupun Sonobudoyo di tahun 1935, maka kita akan melihat hal yang sama, dimana koleksi dipamerkan begitu saja dan yang berbeda hanyalah lebel infomasipada koleksi. Karena pada waktu itu cara memberikan informasi mengenai koleksi seluruhnya digabungkan dalam sebuah buku pegangan yang akan anda bawa kemana-mana selama berkeliling mengunjugi museum. Koleksi dipamerkan hanya sebagai barang tontonan karena eksotismenya (anggapan kolonial) seperti yang disebutkan Rumpius dalam bukunya D’ Amboinsche Rariteitkamer “kamar yang berisi benda-benda unik dari Ambon”, jelas hal itu merujuk pada maksud orientalisme atau sesuatu hal yang aneh, primitif, eksotis, bodoh dan rongsokan masa lalu. Museum juga dibentuk sebagai tempat untuk melihat betapa Barat begitu agung dan beradab sedangkan Timur adalah sesuatu yang konyol dan pantas untuk dijajah dan diberikan pencerahan. Bagi mereka museum itu tidak lebih sebagai tempat untuk membanggakan diri, mengagungkan rasnya, dan sebagai ajang politik untuk kepentingan tertentu. Hal ini bukan tidak berlandasan dan beralasan, tapi kenyatannya bisa kita lihat dari sejarah pemebentukan dan perkembangan museum “berawal dari konsep candi” yang suci dan untuk kalangan tertentu.

NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, tercipta oleh akibat kolonialisme, tanpa itu kita mungkin berdiri sebagai Negara-negara yang berbeda. Keaneka ragaman budaya yang begitu mejemuk tidak luput dari praktek kolonialisme dalam museum, “jelas sekali, organisasi masa lalu yang terdekat dibawah rubrik kolonialisme cendrung mengurangi ke anekaragaman” (Gandhi. 2006. Hlm. 221). Museum bukan lah sebuah lembaga yang netral. Selalu ada keberpihakan terhadap suatu pandangan yang subjektif, namun hal ini bukan berarti harus mengingkari kebenaran dan menutupi kenyataan. Keberadaan suku yang lainnya juga harus ditampilkan. Dalam sebuah jurnal berjudul “community base museum: traditional curation in women’s weaving culture” disebutkan bagaiamana Museum Kapuas Raya – Sintang Kalimantan Barat menyajikan display dari berbagai etnik masyarakatnya yang beragam dengan arif dan bijaksana. Antar etnis ada proporsi yang sama, dan ditampilkan sesuai dengan cara pandang masyarakat tersebut terhadap budaya mereka. Demikian juga halnya dengan kolonial dalam memamerkan eksotisme Timur dalam sebuah museum. Patut dipertanyakan sudut pandang dan cara mereka melihat dan menjiwai koleksi tersebut dalam penyajiannya di ruang display.

Homi K Bhaba salah seoarang akademisi yang banyak membicarakan poskolonial berkebangsaan India yang mencetuskan istilah mimikri. Mimikri itu sendiri berarti meniru. Dalam kajian poskolonial banyak juga yang menggunakan kajian sastra, dalam hal ini berupa novel yang bercerita tentang pengalaman-pengalaman bangsa bekas koloni. Terlihat ada kecendrungan mimikri pada bangsa bekas jajahan. Dimana mereka banyak meniru dan mengikuti pandangan dan pola-pola kolonial. Misalnya para pelajar pribumi yang bersekolah di Belanda suka meniru beberapa lagu Belanda dengan mengganti liriknya dalam bentuk bahasa jawa atau Melayu. Dalam dunia permuseuman hal ini ternayata juga terjadi. Ada kecendrungan meniru dan melanjutkan cara-cara pengelolaan museum seperti yang pernah dilakukan bangsa kolonial. Ada dua kemungkinan untuk hal tersebut, kurang percaya pada kemampuan sendiri atau pola pikir yang masih mengangap kolonial itu selalu lebih pintar, modern dan ahli dalam bidang tersebut. Hasilnya dapat kita saksikan sendiri pada museum-museum yang ada disekitar kita, seperti misalnya Sonobudoyo dan lain sebagainya.

Melihat museum Sonobudoyo dari sudut pandang poskolonial memberikan pemahaman bahwa sistim dan birokrasi di museum masih terjebak dalam bayang-bayang kolonialisme. Aturan dan cara pandangnya masih berada dibawah temeram lentera merah putih biru. Tidak mengherankan jikalau nafas dan aroma kolonialisme begitu kental di museum-museum sehingga bangsa pribumi yang pada dasarnya alergi kolonialis enggan untuk berkunjung serta tidak bisa menikmati dan mengambil pelajaran dari apa yang ditawarkan dalam museum. Sungguh ironis dan menyedihkan bila pengunjung tidak bisa menggambil pelajaran dari museum yang sejatinya adalah media edukasi dan jendela budaya peradaban bangsa. Museum spekolonialisme, karena isinya hanyalah penindasan, pembodohan dan politik yang membosankan. Lalu muncul pertanyaan, kenapa museum di Barat begitu edukatif, inovatif dan kratif? Sebab tidak ada ketimpangan di dalamnya, tidak ada penjajah dan yang terjajah, dan itu dibentuk dan diciptakan untuk sesama mereka dalam kaca mata dan sudut pandang yang sama. Dan dengan tujuan museum yang sebenarnya, yakni mencerdasakn kehidupan bangsa. Muncul pertanyaan kedua dalam benak saya, apakah sebenarnya tujuan museum di Indonesia di masa kini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Atau hanya untuk kepentingan politik saja?

PENUTUP

Dalam kesimpulannya, praktek-praktek kolonial dibangsa ini masih belum tuntas diberantas oleh Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pendekatan poskolonial yang bertitik berat pada kajian historikal material cukup membuka tirai praktek-praktek terselubung kolonialisme di dalam museum, yang baik secara sadar atau pun tidak hal itu perlahan berubah jadi sebuah kebiasaan. Mengutip istilah Homi K Bhaba, mimikri atau kecendrungan untuk meniru sangat kental dalam museum-museum di Indonesia. Seolah-olah ada hokum dan aturan baku yang kaku yang mewajibkan semua museum itu harus sama, padahal museum yang ideal adalah museum yang memiliki cirri khas tersendiri dan konsep yang original sesui dangan visi dan misi museum yang bersangkutan. “Dapat dikatakan bahwa poskolonialisme dikaitkan antara totalitas dan struktur poitik di satu sisi, dan fragmen politik di lain sisi” (Gandhi. 2006. Hlm. 215). Museum yang pada dasarnya adalah lembag edukasi masyarakat ternyata juga tidak terlepas dari politik. Sektiadi dalam sebuah jurnal berjudul “Politics in the Museum: the Appearances of the Museum Sonobudoyo and the Museum Yogya Kembali, Yogyakarta” mengulas dari sudut pandang politik simbolik dimana museum dijadikan sebuah wahana politik penguasa. Arkeologi sebagai sebuah disiplin ilmu tidak bisa terlepas dari politik maupun dari politisi yang mempolitikinya. Hal ini jelas disebutkan dalam sebuah buku yang ditulis Randall H. McGuire berjudul “Arcaheology as Political Action” arkeologi memang tidak bisa terlepas dari modernisasi dan perkembangan budaya global, dimana kapitalis memegang peranan dominan.

Museum sebagai objek tunggal dalam tulisan ini masih menyimpan warisan kolinial di dalamnya, baik secara birokrasi, konsep, dan tata pamer koleksi. Sonobudoyo saya jadikan objek kasus dikarenakan keterlibatan dalam evaluasi museum Sonobudoyo. Data dan informasi yang saya perolah cukup mampu membukakan mata dan melihat dari luar maupun dari dalam sistim yang berjalan di museum Sonobudoyo. Evaluasi bukan untuk menghujat dan menghakimi, tapi untuk memperbaiki untuk menjadi lebih baik lagi. Dalam hal ini rekomendasi yang saya tawarkan adalah perubahan sistim birokrasi dari museum Provinsi ke museum BLA (Badan Layanan Umum) dimana museum langsung bertanggung jawab kepada Gubernur.yang kedua, perlu di adakan seminar dan workshop permasalahan museum se-Indonesia yang mungkin bisa diadakan setahun sekali. Yang terakhir adalah, perlu adanya sebuah jurnal ilmiah permuseuman yang terbit sebulan atau dua bulan sekali, karena dengan demikian kita akan dapat melihat bagaiman dinamika perkembangan dunia permuseuamn di Indonesia baik swasta maupun pemerintah. Akhir kata, untuk memberantas warisan kolonialisme yang melakat pada museum di Indonesia butuh kerja keras dan keterlibatan dari segala pihak. Perlu adanya pembaharuan sistim dan tatacara juga cara pandang museum itu sendiri. Butuh waktu dan proses untuk menuju museum ideal bangsa Indonesia yang sesuai dan mendidik bangsanya.

CATATAN

Banyak hal yang ingin saya paparkan dalam tulisan singkat ini namun lembaran membatasi pemaparan saya. Dalam tulisan lain akan saya coba mengupas museum Indonesia dengan kajian poskolonialisme, tentunya saya juga harus lebih banyak lagi memahami dan mempelajari teori poskolonial itu sendiri. Tulisan ini sangatlah banyak kekurangan, baik dalam memahami museum masa kolonial dan situasi museum di masa kini.

kuliah lapangan di Musem Sonobudoyo bersama Dosen sejarah dan teory museum. Mr. Pim westekamp

DAFTAR PUSTAKA

Bhaba, K. Homi. 2004. The Location of Culture. Routledge Classics. New York.

Dirks. B. Nicholas. 1992. Introduction: Colonialism and Culture. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Direktorat Permuseuman. 1997. Bunga Rampai Permuseuman. Jakarta.

Gandhi, Leela. 2006. Teori Poskolonial. Upaya Untuk Merentuhkan Hegemoni Barat. Yogyakarta: Penerbit Qalam.

ICOM. 2007. ICOM Code of Ethics for Museum. Terjemahan. ICOM Indonesia. Jakarta.

McGuire H. Randall. 2008. Arcaheology As Politcal Action. University of California Press.

Said. W Edward. 1994. Orientalism. New York: Random House, Inc.

Sagita, Novia. 2007. Community based museum: Traditional Curation in Women’s Weaving Culture. Amsterdam: KIT Publisher.

Tanudirjo, A. Daud. 1995. Theoritical Trends In Indoneisan Archaeology. Theory In Archaeology A World Perspective. Routladge. New York.

EVALUASI KONSERVASI PERAHU KUNO PUNJULHARJO

DAN PENGEMBANGAN OBJEK DI MASA DEPAN

Oleh:

Asyhadi Mufsi Sadzali

Pendahuluan

Bangsa Indonesia seharusnya patut berbangga dan mensyukuri anugrah yang besar yakni berupa wilayah kepulauan yang dikelilingi lautan yang luas sepanjang 3000 mil laut dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah pulau lebiih dari 17.500. Wilayah seluas itu tidak mengherankan bila menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Teristimewa letak geografisnya yang berada pada persilangan dua benua dan dua samudera yang merupakan jalur lintas laut internasional yang sejak awal masa klasik telah ramai dilalui para penjelajah samudera dan pedagang yang mencari hasil-hasil alam untuk diperdagangkan di seluruh dunia. Belum ada catatan pasti sejak kapan bangsa maritim ini (Nusantara) mulai menjelajahi samudera, namun banyak bukti-bukti cukup kuat untuk menegaskan bahwa pelaut-pelaut Nusantara jauh sebelum abad masehi telah sampai hingga Afrika, Australia bahkan Eropa.Mereka dengan kapal bercadiknya membawa serta merta hasil alam dan hutan seperti kemenyan, kapur barus dan rempah-rempah. Pada akhirnya hal ini lah yang membawa banyak bangsa berlayar menuju gugusan kepulauan Nusantara hingga kemudian menjadi salah satu tujuan terpenting pelayaran internasional. Sebuah catatan kuno dari zaman Firaun menjelaskan bahwa, “konsumen lada yang pertama kali terdokumentasi, rempah bukan digunakan untuk menyedapkan makanan tapi dimasukkan kedalam rongga hidung Ramses II, Firaun teragung yang wafat pada 12 Juli 1224 SM” (Turner, 2005.Hlm. 151).

Apabila kita melihat pada kurun waktu masa Hindu-Budha, maka dalam catatan sejarah akan muncul kerajaan Sriwijaya yang mulai berkembang pada abad ke-7 (diperkuat beberapa prasasti). Kerajaan Sriwijaya terkenal memiliki armada laut yang kuat, yang sengaja dibentuk untuk menguasai jalur perdagangan dan memungut cukai atas penggunaan pelabuhan oleh kapal asing yang melintasi sepanjang wilayah negeri-negeri fasal, “kelangsungan kerajaan Sriwijaya lebih tergantung dari pola perdagangan yang berkembang, sedangkan pola-pola tertentu tidak sepenuhnya dapat di kuasainya” (Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Maritim Asia Tenggara, 2003. Hlm. 69). Sriwijaya tumbuh menjadi kerajaan maritim yang kuat dan penguasa selat Malaka dimana pengaruhnya meliputi sebagian wilayah Asia Tenggara. Hal ini banyak dijelaskan Anthony Reid dalam bukunya Asia Tenggara dalam Kurun Niaga Jilid I & II. Disebutkan dalam buku nya Reid, “Perdagangan selalu merupakan hal yang vital bagi Asia tenggara” (Reid, 2011. Hlm. 3).

Penemuan situs perahu kuno Punjulhrajo seakan-akan membangunkan kita dari tidur panjang atas rasa ketidak pedulian terhadap nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia yang terkenal sebagai penjalajah bahari dan bangsa maritim. Situs perahu kuno Punjulharjo secara administratif terletak disebelah utara bagian Timur Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil pemetaan, “secara astronomis lokasi tempat penemuan perahu ini terletak pada 111°,24′ 30.7” BT dan 06° 41′ 35.3” LS” (Balai Arkeologi Yogyakarta, 2009. Hlm. 5). Setelah dilakukan penelitian dari pihak Balai Arkeologi Yogyakarta, ahirnya ditemukan beberapa hipotesa sementara, bahwa perahu kuno Punjulharjo berasal dari abad ke-7 M, dimana hal ini berdasarkan analisis radiokarbon dengan mengambil sampel tali ijuk yang terdapat pada bagian kapal.

Artefak Perahu Kuno Punjulharjo

KAJIAN NILAI PENTING

Mengingat pentingnya kajian sejarah maritim bagi bangsa Indonesia dan perahu kuno  Punjulharjo sebagai satu-satunya artefak yang ditemukan dalam kondisi paling lengkap, oleh karena itu kiranya perlu dilakukan kajian nilai penting terhadap perahu kuno Punjulharjo. “Dalam konteks pelestarian, upaya untuk menentukan (significance) menjadi tahapan yang amat menentukan” (Tanudirjo, hlm. 5). Dengan adanya kajian nilai penting ini diharapkan akan muncul semangat dan kesadaran baru bahwa betapa pentingnya sejarah dan semangat maritim, sebab bangsa ini lahir dan berkembang tidak terlepas dari budaya maritim yang sudah berakar dan menjadi ciri khas sebagai Negara maritim. Sesungguhnya secara pemikiran dan konsepsi bangsa Indonesia sudah lama ingin kembali ke laut.Terbukti pada tahun 1957 bangsa Indonesia mendeklarasikan wawasan Nusantara, yang memendang bahwa wilayah laut diantara pulau-pulau Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah Nusantara. Bung Karno saat pembukaan LEMHANAS tahun 1965 mengatakan “Geopolitical Destiny” dari Negara Indonesia itu sendiri adalah negara maritim. Dalam paparan selanjutnya saya akan mencoba melakukan pengkajian nilai penting pada perahu kuno Punjulharjo, yakni sebagai berikut:

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKHNOLOGI

Berdasarkan hasil informasi penelitian Balai Arkeologi Yogyakarta, bahwa perahu punjulharjo adalah masterpiece artefak perahu yang ditemukan di Nusantara yang akan mengungkap banyak hal penting berkaitan dengan pengetahuan kemaritiman, baik sejarah mauapun secara tekhnologi perkapalan. Hal ini berdasarkan atas kelangkaan, juga dilihat dari kelengkapan dan keutuhuan bagian perahu sehingga memungkinkan untuk melakukan rekonstruksi ulang untuk mengetahui teknologi pembuatan, teknik rangka penyusun, navigasi, dan jelajah tempuh kapal tersebut. Kajian tentang perahu kuno Punjulharjo hingga saat ini masih terus berlangsung. Beberapa peneliti luar seperti YP Manguin, seorang ahli maritim dari EFEO Prancis ikut berperan dalam penelitian perahu Punjulharjo. Perahu kuno Punjulharjo memberi informasi dan pengetahuan bagaiaman teknologi itu digunakan, mulai papan yang dilengkapi dengan Tumbuku (tonjolan pada bagian dalam yang berlubang-lubang yang berfungsi untuk mengikat) juga mengenai gading kapal, ikatan antara papan dengan gading dan tumbuku, bagian haluan, burutan juga mengani Lunas kapal dan lain sebagainya. Dari uraian singkat tersebut, kita dapat menilai bahwa teknologi perahu Nusantara pada abad ke-7 M sudah sedemikan canggih, dan kapal yang dihasilkan adalah kapal-kapal penjalajah samudera dengan jarak tempuh antar benua.

SISTIM PERDAGANGAN DAN PELAYARAN NUSANTARA

Merujuk pada umur kapal yang diperkirakan berasal dari abad ke-7 M, jika dikaitkan dengan kerangka sejarah maka kira-kira akan sejaman dengan perkembangangan mataram kuno di Jawa dan Sriwijaya di Sumatera. Berdasarkan hasil kajian sementara, kemungkinan kapal ini merupakan kapal dagang. Hal ini dilandasi atas dasar ukuran kapal dengan panjang 15 M dan lebar 5 M yang mengindikasikan adanya kemungkinan perahu Punulharjo mampu memuat muatan dalam jumlah besar dengan kerangka ukuran sebesar itu. Y.P Manguin yang terlibat langsung secara intens dalam penelitian itu menambhakan, bahwa perahu Punjulharjo merupakan perahu yang sangat unik dan menarik, hal itu dikarenakan keutuhan dan kelengkapan bagian-bagian kapal juga oleh karena kajian yang tengah berlangsung akan mampu menjawab banyak hal tentang sejarah maritim dan juga sistim perdagangan. Ditambah lagi dengan beberapa temuan yang ditemukan pada bagian perahu seperti arca, rempah-rempah, gerabah dan benda lain akan mampu memberikan penjelasan bagaimana hubungan antara bandar-bandar kuno Nusantara yang tersebar mulai dari ujung barat Sumatera (Barus, Pasai, Lamuri,Palembang dll) hingga ke bagian Timur Nusantara (Banten, Rembang, Tuban, Madura, Banda dll), seperti yang dijelaskan lebih rinci oleh Tome Pires, “Pires menyebutkan bahwa semua kerajaan dan lands atau countries terlibat secara aktif terjalin dalam kegiatan perdagangan maritim. Mereka akan memperdagangkan apa yang bisa mereka perjual belikan” (Lapian, 2009.Hlm. 48).

PEMBENTUK KARAKTER BANGSA DAN NILAI LUHUR

Penemuan perahu kuno Punjulharjo seakan membangunkan kita dari tidur panjang dalam mimpi-mimpi indah di daratan, seperti ungkapan yang saya kutip dari almarhum A.B Lapian “bangsa ini terlalu sibuk mengurusi daratan sehingga lupa akan lauatan yang sejatinya adalah pekarangan rumah kita”. A.B Lapian salah satu ahli maritim Indonesia yang sangat peduli dan bangga akan identitasnya dan identitas leluhurnya sebagai bangsa maritim yang terkenal sebagai penjelajah antar benua. Sejarah bangsa ini tidak akan lengkap tanpa disertai sejarah maritim, sebab dari budaya maritim inilah kejayaan Nusantara pernah tercipta (Barus, Sriwijaya, Majapahit dll). Kehadiran perahu kuno Punjulharjo dalam khasanah keilmuan dan sejarah maritim Indonesia, kiranya mampu membangkitkan kembali kecintaan kita terhadap lauatan dan mengembalikan identitas bangsa kita sebagai bangsa maritim. Diharapkan dengan hal tersebut, pelayaran dan teknologi perkapalan Indoensia dimasa kini dan mendatang akan semakin berkembang dan menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya yakni ahli-ahli pembuat perahu dan pelaut-pelaut ulung.

PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Keberadaan perahu kuno Punjulharjo yang terletak di Kabupaten Rembang dan posisinya yang sangat dekat dengan pantai, akan sangat menarik apabila dikembangkan jadi objek pariwisata bahari dan maritim. Tentu hal ini didasari oleh kajian-kajian mendalam dan studi kelayakan terhadap kepariwisataan yang akan dikembangkan, baik bentuk maupun sistimnya. Mengutip dari pemberitaan media Kompas dan situs resmi Dinas Pariwisata Rembang, bahwa pemerintah Rembang akan mengembangkan situs Punjulharjo sebagai Museum dan obyek wisata maritim. Dalam hal ini tentu harus dilakukan pengkajian mendalam dan dilaksakan oleh ahli-ahli yang kompeten dalam bidangnya terutama dalam perancangan museum agar tidak terjadi hal-hal yang merusak situs, dan untuk menjadikannya sebagai museum ideal. Dalam kaidahnya, apabila pengembangan museum dan pariwisata maritim di situs perahu Punjulharjo terealisasikan, maka perlu kiranya pembardayaan masyarakat sebagai unsur penting dan bagian yang terikat degan situs Punjulharjo. Dengan demikian akan terjadi keselarasan dan kerafan anara unsur-unsur yang terlibat dan berkepentingan pada situs tersebut, seperti pemeritah, masyarakat, arkeolog, wisatawan, juga terhadap masyarakat luas.

Kajian Konservasi dan Model Percontohan

Dalam penanganannya, perahu kuno Punjulharjo mamakai sistim pereservasi waterloog wood, atau dengan kata lain yakni penanganan kayu yang telah terendam dalam air dengan cara mengeringkannya dan menggunakan cairan-cairan kimia tertentu. Sistim ini dilakukan dengan melalui tiga tahap: impregnasi, freez drying dan penyuntikan PEG 400 (poliethylen glikol). Dengan kajian sistim konservasi waterloog wood yang diterapkan pada perahu kuno Punjulharjo, diharapkan akan memberikan pandangan dan gambaran pada penanganan situs-situs bawar air lainnya yang sangat banyak terdapat di wilayah perairan Nusantara yang tengah menungu untuk diangkat dan di konservasi. Salah satunya telah diterapkan pada perahu Indramayu, yang kini konservasinya tengah ditangani oleh pihak Balai Pelestarian Peninggalan Borobudur. Berkebetulan pada Minggu yang lewat saya mengikuti workshoop tentang konservasi perahu Indramayu tersebut yang diselenggarakan oleh Balai Konservasi Peningalan Borobudur.di Hotel Cakra Kusuma Yogyakarta.

Berdasarkan poin kajian nilai penting perahu kuno Punjulharjo, dapat disimpulkan bahwa situs perahu kuno Punjulharjo merupakan situs yang sangat penting dan mempunyai nilai-nilai penting bagi ilmu pengetahuan dan tekhnologi, sistim perdagangan dan pelayaran di Nusantara, pembentuk karakter bangsa dan nilai luhur, pengembangan kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat, dan juga kajian konservasi dan model percontohan. Poin ke empat dan lima merupakan aspek yang akan jadi pembahasan saya dalam tulisan ilmiah ini. Kedua aspek tersebut memiliki nilai lebih (keunikan dan kelangkaan) dan nilai guna yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung baik untuk Ilmu pengetahuan (terutama model konservasi yang tepat) maupun sosial ekonomi (pariwisata).

Statement of significant atau pernyataan penting yang saya simpulkan dari hasil kajian nilai penting dari situs perahu kuno Punjulharjo adalah, bahwa situs tersebut merupakan situs penting yang harus di SK kan (ditetapkan secara hukum dengan surat keputusan resmi) jadi cagar budaya dan dikembangkan nilai gunanya, apalagi situs ini merupakan satu-atunya artefaktual perahu kuno yang paling lengkap (master piece) yang ditemukan di Indonesia. Situs ini juga sangat berrperan besar dalam perkembangan bidang konservasi artefak perahu kuno di Indonesia, mengingat pengetahuan tentang konservasi khususnya perahu masih sangat jarang dan langka. Model konservasi ini juga akan menjadi percontohan untuk situs-situs perahu kayu lainnya yang masih tersimpan di bawah air yang sangat melimpah di perairan Nusantara. Dan yang terakhir adalah  bahwa situs ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai pusat studi kajian maritim dan objek wisata yang berbasis edukasi, sejarah, pengetahuan teknologi juga hiburan.

EVALUASI KONSERVASI PERAHU KUNO PUNJULHARJO

Kayu merupakan bahan utama yang dominan digunakan dalam sebuah perahu. Bahan ini masih terus digunakan bahkan hingga ditemukannya lempengan besi dan logam solid berunsur lain (baja, tembaga, nikel dll), dan bahkan di masa kini masih banyak terdapat perahu yang menggunakan bahan kayu. Penggunaan kayu dalam kehidupan sehari-hari manusia telah dipakai secara luas sejak zaman palaeolitic. Hampir semua alat produksi manusia mengggunakan material kayu, selain karena kemudahan dalam mengolahnya juga sumber bahan bakunya yang mudah diperoleh. Pengolahan material kayu kedalam sebuah bentuk perahu bukanlah suatu hal yang mudah. Dibutuhkan pengetahuan yang khusus dan mendalam baik mengenai sifat dan jenis kayu itu sendiri maupun tekhnologi perkapalan. Pencitraan Nusantara sebagai suatu Negara maritim dengan masyarakat bahari yang ahli dalam bidang perkapalan dan pelayaran bukanlah sebatas omong kosong dan dongeng masa lalu, namun hal ini benar-benar ditunjang dengan bukti-bukti dilapangan baik dimasa lalu maupun dimasa kini. Hingga saat ini masih sering kita jumpai pemesanan perahu Phinisi yang dilakukan oleh orang-orang asing, seperti misalnya yang saya kutip dari berita Kompasiana edisi 22 November 2011, “Polandia yang menjadi pemilik baru kapal Phinisi yang baru diselesaikan pada 10 November 2011 di desa Bulukumba Sul-Sel, merupakan Negara yang tidak memeiliki sejarah maritim, namun hal ini membuktikan bahwa orang-orang Indonesia sebagai ahli pembuat kapal masih terkenal hingga mancanegara”.

Berdasarkan laporan penelitian Balai Arkeologi Yogyakarta yang termuat dalam laporan penelitian perahu kuno Punjulharjo – Rembang, dari hasil radiokarbon diperkirakan bahwa perahu dengan ukuran panjang 15 m dan lebar 4.6 m berasal dari abad ke 7 Masehi. Adapun analisis yang digunakan antara lain, radiokarbon, kuantitatif dan kualitatif pada temuan atefaktual di lapangan, serta analisis sampel kayu. Analisis sampel kayu dilakukan untuk mengetahui jenis kayu yang digunakan pada perahu kuno Pujulharjo, “hasil analisis sampel kayu menunjukkan bahwa jenis papan perahu berasal dari suku sapatoceae, marga palaquium atau dikenal sebagai kayu nyatoh” (Laporan Peneltian Arkeologi, 2009. Hlm. 16). Struktur rancang bangun kapal yang rumit menuntut penggunaan bahan-bahan yang berbeda. Hal ini saya ketahui pada saat pembuatan kapal layar Spirit of Majapahit di Slopeng – Madura, dimana antara struktur bagian Lunas, Lepe, Gading, dan Lambung kapal masing-masing menggunakan bahan-bahan yang berbeda. Disesuaikan dengan bentuk dan kelenturan dan kekuatan yang dibutuhkan, seperti misalnya material lambung kapal menggunakan bahan kayu (jati) yang lentur dan berserat tingi untuk mendapatkan kelengkungan yang dibutuhkan dengan cara terlebih dahulu di bakar. Demikian juga halnya dengan perahu kuno Punjulharjo, terdapat beberapa jenis kayu yang digunakan seperti kayu kulim (kayu besi), kayu putih, dan kayu nyatoh.

Berdasarkan analisis material (kayu) yang dilakukan Balai Arkeologi Yogyakarta maka diketahui kerawanan dan kerapuhan dari material tersebut yang kemudian diambil sebuah kesimpulan bahwa secepatnya harus dialakukan tindakan penyelamatan dalam bentuk konservasi. Seterusnya dalam upaya konservasi diserahkan pada intansi yang ahli dalam bidangnya, yakni Balai Konservasi Peninggalan Borobudur (BKPB). Namun dalam hal ini pihak BKPB juga masih berusaha mencoba belajar bagaiamana sistim dan bahan kimia yang tepat untuk konservasi perahu Punjulharjo, “konservasi material BCB kayu bawah air merupakan tantangan baru bagi dunia konservasi di Indonesia. Pengalaman dan pengetahuan konservasi BCB relativ kurang disbanding BCB umumnya” (Laporan Hasil Kajian Konservasi Perahu Kuno Rembang, 2010. Hlm 7). Berdasarkan hasil kajian BKPB yang dilakukan pada tahun 2009, maka ditentukan bagaiaman model konservasi yang akan dipakai baik teknik, metode maupun bahan kimia yang digunakan pada perahu kuno Punjulharjo.

Waterlogged wood adalah suatu penyebutan istilah untuk kayu yang lama terkubur dan terendam baik dalam tanah, rawa, sungai, danau maupun laut sehingga berada pada suatu kondisi basah dalam kurun waktu yang panjang. Ada beberapa kondisi tertentu pada material kayu yang lama terpendam dan terendam dalam air yakni dikelompokkan kedalam beberapa kelas sesuai dengan kerusakannya. Kondisi kayu perahu Punjulharjo berdasarkan pengkajian BKPB berada pada kelas dua, yakni mengandung kadar air 200% dan hal ini bisa menyebakan Degradasi (perbuhan kimiawi secara bertahap) pada material yang bla terus dibiarkan akan mengarah pada kerusakan.

Berdasarkan jumlah kandungan, kayu basah (waterlogged wood) dibagi dalam tiga kriteria yakni; 1). Kelas I, dimana kandungan air lebih 400%. 20. Kelas II, kandungan air pada kayu antara 185 – 400%. 3). Kelas III, kandungan air kurang dari 185%. Apabila kita melihat kita melihat pada kasus lain, misalnya perahu kuno Indramayu yang kandungan kadar air pada material kayunya beada pada kelas III, “pada kayu kandungan airnya pada kelas III kadar airnya berada dibawah 185 %, dimana kayu dianggap belum rusak” (Kajian Konservasi Perahu Kuno Indramayu, 2011. Hlm.10). Melihat kondisi material perahu Punjulharjo yang dikategorikan kelas II, berarti hal ini patutuntuk diwaspadai dan ditangani dengan cara yang tepat untuk menghentikan Degradasi lebih lanjut, “hasil dari observasi pada perahu Punjulharjo menunjukkan kondisi yang mengalami tingkat kerusakan tinggi dan harus segera mendapatkan perhatian. Namun secara fisik kapal masih terlihat jelas bentuk dan susunannya” (Laporan Hasl Kajian Konservasi Perahu Kuno Rembang, 2010. Hlm. 14). Bila ditinjau secara luas banyak hal yang menyebabkan terjadinya peningkatan Degradsi pada perahu Punjulharjo, baik oleh karena bakteri, secara faktor internal (organik dan anorganik) maupun eksternal (lingkungan).

Sistim waterlogged wood yang digunakan pada perahu Punjulharjo pada prinsipnya terbagi dalam tiga tahapan yakni, impregnasi (impregnation), pengeringan beku (freeze drying) dan pengeringan alami terkendali. Pada dasarnya konservasi waterlogged wood harus segera dilaksanakan setelah material (objek) diangkat dari tempat ditemukan. Kondisi tertentu tempat objek selama terpendam seperti misalnya air laut yang mengandung garam, secara alamiah telah membentuknya dalam suatu kondisi tertentu dimana rongga-rongga kayu telah terisi oleh air laut sehingga apabila ditempatkan pada kondisi lain justru akan menyebebkan kerusakan. Perahu kuno Punjulharjo ratusan tahun tersimpan dalam lapisan lempung abu-abu yang merupakan endapan rawa dengan laut, sehingga dengan konservasi yang dilakukan telah menciptakan kondisi baru yakni diangkatnya ke permukaan.  Adapun bahan kimia yang digunakan untuk impregnasi (menggantikan cairan kimia pada rongga-rongga kayu yang telah terisi air) adalah menggunakan PEG 400 (poly ethylene glycol tipe 400), “percobaan laboratorium telah dilakukan dan diperoleh data yang dapat dianalisis untuk melihat perubahannya selama proses konservasi dengan impregnasi PEG 400” (Laporan Hasil Kajian Konservasi Perahu Kuno Rembang, 2010. Hlm. 26).

Walaupun hasil konservasi dengan menggunakan PEG 400 menunjukkan adanya penurunan kadar air yang terkandung dalam kayu sebanyak 20% , namun dengan adanya penurunan kadar air dalam rongga kayu tentu juga akan menyebabkan perubahan bentuk pada material tersebut, “perubahan dimensi kayu (ukuran) terjadi sejalan dengan penurunan kadar air. Perubahan paling tinggi terjadi pada posisi radial (penyusutan lingkaran kayu) dan diikuti juga perubahan pada posisi tangensial (panjang kayu), sedangkan posisi transversal relatif kecil perubahannya” (Laporan Hasil Kajian Konservasi Perahu Kuno Rembang, 2010. Hlm. 28). Perubahan bentuk material kayu diakibatkan oleh berkurangnya kadar air yang tersimpan dalam rongga kayu yang selama ratusan tahun telah membentuk perubahan material kayu kedalam ukuran yang berbeda.

Penggunaan PEG 400 ternyata tidak terlepas dari efek samping walaupun itu kecil, “bahwa penambahan PEG 400 berpengaruh terhadap uji sifat fisik (bentuk material), titik leleh dan kekerasan supositoria serta penurunan daya anti bakteri” (Norviasari, 2008. Hlm.19). Salah satu musuh besar material kayu adalah bakteri, baik berupa jamur, rayap dan lain sebagainya. Dan apabila daya anti bakteri pada material kayu sudah semkin menurun, maka akan semakin menambah proses percepatan Degradasi atau proses kerusakan kimiawi. Selain berdamfak pada penurunan daya anti bakteri, PEG 400 atau poly ethylene glycol ternyata juga membahayakan kelestarian lingkungan, dimana unsur-unsur kimiawi yang terdapat pada cairan poly ethylene glycol atau poliuretan dapat menyebabkan kerusakan lingkuangan, “Masalah yang timbul kemudian akibat peningkatan penggunaan poliuretan adalah penumpukan limbah. Hal ini bila tidak segera ditanggulangi akan membahayakan kelestarian lingkungan hidup” (Jurnal Matematika Sain, 2003. Hlm. 153).  Limbah poliuretan (PEG) mampu mengakibatkan Biodegradasi terhadap lingkungan sekitarnya, walaupun hal ini masih dianggap tidak begitu mengkhawatirkan, namun dalam seiring proses waktu kerusakan sekecil apapun akan berdamfak besar apabila terus menerus mengalami Biodegradasi (kerusakan lingkungan).

Sebagian para ahli berpendapat bahwa untuk suatu upaya konservasi tidak serta merta harus mengangkat material objek kepermukaan dan memisahkannya dari lingkuangan dan unsure yang telah membentuk kondisi material tersebut (air tawar, air garam dan lumpur), karena disisi lain akan merusak material objek dengan kondisi lingkungan yang baru. Untuk pengungkapan misteri perahu kuno Punjulharjo, baik dari segi ilmu pelayaran, teknik perkapalan, sejarah kemaritiman dan nilai-nilai penting lain tidak harus dengan mengangkat objek atau memindahkan objek dari lingkungan yangtelah membentuknya dalam kurun waktu yang panjang. penelitian akan tetap bisa dilakuakan dengan tetap membiarkan perahu kuno Punjulharjo dalam kondisi seperti semula yakni terendam air garam. Tentu untuk memudahkan penelitian harus dibentuk model lingkungan yang memadai, misalnya membentuknya jadi semacam akuarium dengan air laut yang jernih dengan jarak pandang bersih sehingga dapat diteliti dengan melakukan penyelaman juga dapat dinikmati dari permukaan.

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN OBJEK DI MASA DEPAN

Kajian nilai penting perahu kuno Punjulharjo menunjukkan betapa pentingnya situs tersebut untuk di lestarikan, di kembangkan dan dijadikan sebagai sumber pendidikan ilmu pengetahuan (khususnya dalam bidang maritim) dan juga dikembangkan dan diberdayakan sebagai objek penunjang periwisata di Kabupaten Rembang. Situs perahu kuno Punjulharjo akan dijadikan sebagai pusat dan inti dari objek pariwisata Rembang yang akan dikembangakan dalam bentuk museum tertutup dan terbuka yang akan diberi nama “Museum Kapal Nusantara”. Konsep Museum Kapal Nusantara. berbasis pada pembelajaran dan pengalaman langsung kepada pengunjung dalam bidang ke maritiman dan pelayaran. Banyak hal menarik yang ditawarkan dalam Museum Kapal Nusantara, baik berupa program yang edukatif dan menarik yang akan dipadu dengan teknologi mutakhir sehingga akan sangat menarik.

Hal utama yang akan ditawarkan dalam museum ini adalah kapal-kapal Nusantara dalam ukuran yang sebenarnya dan bisa dilayarkan, sehingga pengunjung akan merasakan langsung pengalaman berlayar dengan kapal tradisional khas Nusantara. Selain itu muuseum kapal Nusantara adalah jawaban akan tantangan mulai hilangnya identitas Indonesia sebagai Negara maritim. Dengan kehadiran Museum Kapal Nusantara diharapkan mampu menjawab semua kegelisahan yang ada, disamping juga mampu membangkitkan dan memajukan kepariwisataan Kabupaten Rembang dengan kolaborasi objek wisata lain (model wisata terpadu).

1.      MUSEUM KAPAL NUSANTARA

Dalam kode etik ICOM (International Council Of Museum) djelaskan dalam pasal dua, bahwa museum mempunyai tugas untuk memperoleh, melestarikan, membina serta mempromosikan koleksi mereka sebagai sumbangan dalam upaya perlindungan warisan alam, budaya dan ilmu pengetahuan. Dimana kolkesi museum adalah warisan publik yang penting dan mempunyai kedudukan yang khusus dalam hukum dan dilindungi oleh peraturan internasional. Terkandung secara tak terpisah dalam pengertian mengampu demi kemanfaatan masyarakat. Dalam undang-undang CB (Cagar Budaya) No.11 Tahun 2010, terdapat beberapa pasal yang bersangkutan dengan museum maupun perangkat-perangkat yang terdapat di dalamnya yakni, pasal 18 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 dan pasal 32 (mengenai curator), namun patut disayangkan hingga kini PP (peraturan Pemerintah) berkaitan dengan UU No.11 Thn 2010 belum juga disahkan sehingga undang-undang tersebut belum berjalan maksimal dan tidak mampu berbuat banyak.

Museum Kapal Nusantara mempunya konsep tersendiri dalam menghadirkan dan menyajikan museumnya kepada masyarakat, dimana hal ini didasarkan pada karakter dan budaya masyarakat Indonesia sendiri dan dari sudut pandang orang Indonesia sendiri. Berikut adalah konsep dan gambaran sederhana dari Museum Kapal Nusantara yang saya rancang sendiri baik bangunannya, tata ruang maupun story line (alur pegunjung).

Denah Museum Kapal Nusantara

Museum Kapal Nusantara

berikut adalah salah satu contoh tata ruang dalam Museum Kapal Nusantara, dalam hal ini bagian ruangan yang saya jadikan contoh adalah ruang pertama atau ruang 1A.

RUANG 1A

1.      REMBANG SEBAGAI WISATA TERPADU

Kabupaten Rembang secara geografis berada di pegunungan Kendeng Utara dibatasi oleh disebelah utara Laut Jawa, disebelah timur Kabupaten Tuban (Jawa Timur), disebelah barat Kabupaten Pati, disebelah selatan Kabupaten Blora, terletak diantara 6º 30 – 7º 60 Lintang Selatan 111º 00 – 111º 30  Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Rembang ± 101.410 Ha, sebagian wilayahnya merupakan daerah pantai yang membujur sepanjang pantai utara pulau Jawa sekitar 60 km. Kabupaten Rembang mempunyai potensi pariwisata yang bersifat alam maupun budaya dan tersebar, seperti Taman Rekreasi Pantai Kartini, Museum Kartini, Makam RA. Kartini, Hutan Wisata Sumber Semen, Hutan wisata Kartini Mantingan, Anjungan Kabupaten Rembang, Makam dan petilasan Sunan Bonang, Pantai Binangun, Bumi Perkemahan Karangsari Park, Pantai Pasir Putih Tasikharjo, Situs Plawangan, Wisata Alam Kajar, Goa Pasucen, Megalitikum Terjan, Kolam Renang Putri Duyung TRP Kartini

Model kolaborasi wisata terpadu Rembang akan dikelola dengan sistim dan akses yang saling terkait baik dalam hal promosi pariwisata maupun peng-informasiannya pada biro-biro travel perjalanan wisata di website maupun dibeberapa bandara seperti, Surabaya, Jakarta, Yogyakarta dan Bali. Sehingga dengan semikian akan mampu meningkatkan kedatangan wisatawan untuk berlibur dan mengunjungi Kabupaten Rembang. Sistim ini juga dirancang untuk menhindari caring capacity atau penumpukan pengunjung pada satu titik lokasi wisata, seperti misalnya penumpukan pada Museum Kapal Nusantara. Satu objek wisata dengan objek lainnya tidak lepas dan saling berkaitan, sehingga terbentuk dan tercipta suatu alur wisata yang solit, menarik dan mampu mendatangkan wisatawan untuk berkunjug ke Rembang.

PENUTUP

Melalui kajian nilai penting yang dilakukan terhadap situs perahu kuno Punjulharjo, diambil kesimpulan bahwa situs tersebut menjadi sangat penting dan wajib dijadikan Cagar budya guna kelestarian dan pengembangan terhadap IPTEK, Sejarah maritim, Sosial dan budaya, juga terhadap pengembangan pengetahuan konservasi tinggalan bawah air dan pariwisata. Konservasi pada situs perahu Punjulharjo telah menjadi bahan rujukan an percontohan metode konservasi yang objek materialnya sama, dimana hal ini telah terbukti dengan konservasi perahu Indramayu (Cirebon) pada tahun 2011. Namun untuk menjadi sesuatu yang lebih baik tidak terlepas dengan kesalahan (human eror) dan kurangnya pahaman ilmu konservasi yang tergolong baru, sehingga kedepan akan terus berkembang kearah yang lebih baik. Situs perahu kuno Punjulharjo yang terletak di Kabupaten Rembang tidak bisa terlepas dengan objek wisata lainnya yang terdapat disekitarnya, namun justru kehadiran situs perahu kuno Punjulharjo yang kemudian akan dikemas dalam bentuk Museum Kapal Nusantara akan menguatkan kepariwisataan Kabupaten Rembang dan mampu mendatangkan wisatawan loakl maupun asing untuk berkunjung ke Rembang.

DAFTAR PUSTAKA

Balai Arkeologi Yogyakarta. 2009. Peneltian Perahu Kuno Punjulharjo: Dalam Laporan Penelitian Arkeologi. Yogyakarta.

Balai Konservasi Peninggalan Borobudur. 2011 Kajian Konservasi Perahu Kuno Indramayu. Magelang.

2010. Laporan Hasil Kajian Konservasi Dan Konsep Pengembangan Perahu Kuno Rembang. Magelang.

Buku Pintar tentang Permuseuman. 1995. Direktorat Permuseuman.

Bunga Rampai Permuseuman. 1997. Direktorat Permuseuman.

Code Of Ethics ICOM. 2007. ICOM.UNESCO

Jurnal Matematika dan Sains. 2003. Pengaruh Variasi Komposisi Amilosa terhadap Kemudahan Biodegradasi Poliuretan: Vol. 8 No. 4. Kimia FMIPA Institut Teknologi Bandung. Bandung.

Lapian, B. Adrian. 2009. Kembara Baharai: Esai Kehormatan 80 Tahun Adrian B. Lapian. Komunitas Bambu. Depok.

2009. Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut. KITLV. Jakarta.

2008. Perlayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17. Komunitas Bambu. Depok.

Norviasari, Mery. 2008. Pengaruh Kombinasi Basis PEG 400 dan PEG 6000 Terhadap Sifat Fisik dan Pelepasan Asam Mafenamat Pada Sediaan Supositoria: Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakrta. Solo.

PANNAS BMKT. 2008. Kapal Karam Abad Ke-10 di Laut Jawa Utara Cirebon. Jakarta.

Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Maritim Asia Tenggara. 2003. Sejarah Maritim Indonesia. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Reid, Anthony. 2011. Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450 – 1680; Jilid 2: Jaringan Perdagangan Global. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Tanudirjo, D.A. Sekilas Tentang Warisan Budaya. Jurusan Arkeologi Universitas Gadja Mada. Yogyakarta.

Turner, Jack. 2011. Sejarah Rempah: Dari Erotisme Sampai Imprealisme. Komunitas Bambu. Jakarta.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010.

website.

www. dinbudparpora.rembangkab.go.id diunduh pada 10 Januari 2012.

www.kompasiana.com edisi 11 November, diunduh pada Tgl 13  Januari 2012.

JALES VIVA JAYA MAHE


Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air

Dalam Kajian Analisis Hukum

Oleh:

Asyhadi Mufsi Sadzali

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Wilayah laut Indonesia lebih besar dari wilayah daratannya dan itu adalah fakta yang tidak bisa disangkal. Terbukti dari luasnya wilayah Indonesia yang terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi 9 juta mil persegi. Disebutkan dari berbagai sumber sejarah baik catatan-catatan para penjelajah bangsa eropa seperti Tome pires, Marco polo, Jhon davis, maupun informasi dari utusan-utusan kekaisaran China seperti Ma huan, It shing rnenyebutkan sejak abad ke-5 M perairan nusantara merupakan jalur dagang internasional yang paling tidak dilayari puluhan kapal sepanjang tahunnya. Kapal-kapal itu berlayar dari wilayah Mediterania, India, dan Afrika menuju bandar-bandar di perairan Asia tenggara dan Asia Timur seperti China dan Jepang. Reid dalam bukunya Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680, memaparkan secara luas bahwa wilayah Indonesia pada kurun niaga merupakan wilayah yang lalu Iintasnya paling sibuk. Dimana banyak bandar-bandar sepanjang pulau Sumatera dari Aceh hingga Maluku menjadi tempat-tempat pemberhentian kapal-kapal dagang asing.

Sea Network atau jaringan lalulintas laut hadir akan kebutuhan terhadap komoditas-komoditas yang paling dicari di masa itu, yakni rempah, emas dan hasil hutan Asia Tenggra yang unik dan langka. Perdagangan merupakan satu proses pertekuran komoditi yang beragam antar satu bangsa dengan bangsa lain yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Wilayah nusantara jadi surga hasil hutan dan rempah-rempah yang paling dicari diseluruh dunia, seperti kapur barus, kemenyan, pala, dan cengkeh. Dilain pihak bangsa eropa, Afrika, India dan Asia timur merupakan bangsa-bangsa penghasil benda-benda berkebudayaan tinggi seperti porselin China, senjata, kaca, dll. Apabila kita melihat pada kurun waktu masa Hindu-Budha, maka dalam catatan sejarah akan muncul kerajaan Sriwijaya yang mulai berkembang pada abad ke-7 (diperkuat beberapa prasasti). Kerajaan Sriwijaya terkenal memiliki armada laut yang kuat, yang sengaja dibentuk untuk menguasai jalur perdagangan dan memungut cukai atas penggunaan pelabuhan oleh kapal asing yang melintasi sepanjang wilayah negeri-negeri fasal, “kelangsungan kerajaan Sriwijaya lebih tergantung dari pola perdagangan yang berkembang, sedangkan pola-pola tertentu tidak sepenuhnya dapat di kuasainya” (Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Maritim Asia Tenggara, 2003. Hlm. 69).

Proses kurun niaga ini berlangsung ratusan tahun dan tercatat dalam beberapa arsip negara-negara eropa dan China. Dalam laporan-laporan arsip tersebut, banyak kapal dagang yang tenggelam di sepanjang wilayah perairan Indonesia, baik yang hendak berangkat membawa barang dagang dan Indonesia menuju Eropa atau negara lainnya maupun rute sebaliknya. Data KKP menyebutkan bahwa terdapat sekitar 493 titik kapal karam yang berisi BMKT. Titik-titik ini tersebar di seluruh perairan Indonesia. Namun, UNESCO menyebutkan bahwa ada lebih dari 3.000 titik kapal tenggelam yang berisi BMKT di perairan Indonesia. Dari jumlah titik kapal karam yang diduga mengandung BMKT (benda muatan kapal tenggelarn) yang begitu melimpah, tentu akan mengundang berbagai persoalan baik kasus pencurian maupun perusakan. Salah satu contoh kasus terkini yakni kasus pengangkatan muatan kapal kararn di perairan Cirebon pada 5 Mei 2010.

Dari hasil pengangkatan BMKT di perairan Cirebon yang bekerja sama dengan seorang kolektor asing bernama Michaele Hetcher, telah dilelang 271.381 keping benda berharga muatan kapal. Akibat pelelangan tersebut menuai protes publik terutama dari kalangan pecinta budaya dan arkeolog yang menyuarakan protes dimana-mana, baik media maupun dalarn berbagai artikel. Oleh sebab itu, muncullah satu pertanyaan besar dalam benak kita, ada apa dengan Undarig-Undang kita. Apa kita belum mempunyai hukum terkait yang mengatur dan melindungi persoalan pengangkatan, ataupun pemanfaatan BMKT? Tulisan ilmiah yang saya tawarkan ini akan mencoba menguak sekelumit persoalan di atas melalu pendekatan-pendekatan hukum yang ada, dan kiranya bisa dipertautkan satu sama lain sehingga memberikan pemahaman pada masyarakat kita yang masih sangat awam akan perundangan tinggalan bawah air atau yang lebih dikenal dengan sebutan BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam).

1.2 Perundangan dan Sanksi Hukum

Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut seluas 5,8 juta Km2 dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7juta Km2 yang didalamnya terkandung sumber daya laut hayati dan non hayati yang berlimpah dan beragam. Namun pada kenyataannya rancangan undang-undang kelautan yang akan memayungi wilayah maritim Indonesia berikut sumber daya didalamnya belum juga selesai. Bila kita melihat dari kacamata hukum dan perundangan cagar budaya, BMKT yang termasuk dalam kategori sumber daya non hayati laut telah dilindungi oleh beberapa undang-undang, sebagai berikut:

1.2. 1. Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010

Disebutkan dengan jelas pada pasal-pasal yang termuat dalam undang-undang No.11 tahun 2010 yang berkaitan dengan pengertian ataupun yang dimaksud dengan cagar budaya adalah sebagai berikut:

BAB I, pada ketentuan umum pasal 1, poin ke-5, “situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan /atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu”.

BAB II, pada asas, tujuan, dan lingkungan hidup pasal 4, “Lingkup pelestarian Cagar Budaya meliputi Perlindungan, Pengembangan, dan Pernanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air”.

Dari bahasa hukum yang tertuang dan pasal-pasal pada undang-undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010, jelas bahwa BMKT yang terdapat diperaian baik dipermukaan maupun pada kedalaman merupakan benda cagar budaya dan dilindungi secara hukum oleh negara. Dalam pasal-pasal selanjutnya juga diatur masalah kepemilikan dan penguasaan yang tertuang dalam:

BAB IV, pemilikan dan penguasaan, pasal 14 poin 1, “Warga Negara asing dan atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan atau menguasai Cagar Budaya, kecuali warga Negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan menetep di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dan pada poin 2 dipertegas kembali, “Warga Negara asing dan atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa Cagar Budaya, baik seluruhnya maupun bagian-bagiannya, ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Hal ini kernudian diperkuat kembali dan dipertegas kembali dalam pasal 68 poin 1, “Cagar Budaya, baik selurnuhnya maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan atau pameran”. Kemudian diperkuat lagi dengan tambahan poin 2, “Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin menteri”. Dari uraian panjang pasal-pasal tersebut, jelas Benda Cagar Budaya yang dalam hal ini termasuk BMKT secara tegas dilarang dimiliki warga atau badan asing dan dilarang dibawa ke luar wilayah Indonesia.

Undang-Undang Cagar Budaya No. 5 Tahun 1992

Sebelum undang-undang cagar budaya No. 11 Thn 2010 dikeluarkan, perundangn yang mengatur prihal bena cagar budaya mengacu pada undang-undang No.5 Thn 1992. Antara kedua perundangan ini terdapat perbedaan yang cukup significant, ada hal-hal baru yang dibahas pada pasal-pasal di undang-undang No.11 Thn 2010 yang dalam perundangan terdahulu idak disentuh sama sekali, seperti misalnya tentang perlindungan warisan budaya bawah air. Tertera dalam bab-1 undang-undang No.11 disebutkan pengertian tentang benda cagar budaya adalah “yang berada di darat dan di air”. Sedangkan dalam perundangan No.5 Thn 1992, hal tersebut tidak diperjelas dan dipertegas sehingga mengandung makna yang luas, sedangkan bahasa hukum adalah bahasa yang baku dan tegas.

Pada bagian ketiga, pasal 12 mengenai pencarian disebutkan “setiap orang dilarang mencari benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara pengalihan, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara lainnya, tanpa seizing dari pemerintah”. Dalam pasal ini jelas menyinggung tentang warisan budaya bawah air baik berupa shipwreck ataupun BMKT-nya. Namun benar-benar terlihat aneh, dalam pasal-pasal sebelumnya prihal benda warisan budaya bawah air sama sekali tidak disebutkan. Sehingga hal ini sangat tidak relevan untuk perlindungan warisan budaya bawah air.

Pada Bab-VIII, mengenai ketentuan pidana, pasal-27 “barang siapa melakukan pencarian benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, dan dengan cara pencarian lainnya tanpa seizin pemerintah sebagaiamana dimaksud pada pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Dalam hal ini bila kita bandingkan dengan undang-undnag No.11 Thn 2010, tidak jauh berbeda, apalagi bila kita hituang jumlah denda berdasarkan nilai mata uang, maka akan sama saja.

Dalam ketentuan lain sama sekali tidak kita dapati satu pasal yang menyangkut khsusus atau menybut mengenai warisan budaya bawah air. Hal ini mungkin mengingat pada masa itu, dunia arkeologi Indonesia belum mengenal warisan budaya bawah air walaupun sudah banyak kasus pengangkatan dan pencurian BMKT yang terhitung sejak tahun 80,an “Pada tahun 1986, dunia digemparkan dengan peristiwa penemuan 100 batang emas dan 20.000 keramik Dinasti Ming dan Ching dari kapal VOC Geldennalsen yang karam di perairan Kepulauan Riau pada Januari 1751. Penemu harta karun itu adalah Michael Hatcher, warga Australia, yang menyebut dirinya sebagai arkeolog maritim yang doyan bisnis. Percetakan Inggris, Hamish Hamilton Ltd, memublikasikan kisah petualangan dan temuan Hatcher itu dalam The Nanking Cargo (1987). Nanking Cargo merupakan sebutan kargo kapal VOC Geldennalsen yang berisi barang-barang berharga hasil transaksi perdagangan VOC di Nanking, China” (kompas, 4  September 2009).

Muncul sebuah pertanyaan, apakah undang-undang cagar budaya No.11 Thn 2010 sudah cukup melindungi warisan budaya bawah, atau tidak ada bedanya dengan undang-undang sebelumnya, yakni undang-undang No.5 Thn 1992?.

Keputusan Presiden No.25 Tahun 1992

Sebelum kita beranjak pada Kepres No.12 Thn 2009 yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemanfaatan  BMKT (Benda Muatan Kapal Teggelam) ada baiknya kita merujuk pada Kepres No.25 Thn 1992 (sezaman dengan undang-undang No.5 Thn 1992). Kepres No. 25 Thn 1992 yakni peraturan pemerintah yang dikeluarkan mengenai pembagin hasil pengangkatan benda muatan berharga asal kapal tenggelam (BMKT) antara pemerintah dan perushaan. Pada pasal (1) disebutkan bahawa benda muatan kapal tenggelam mempunyai nilai benda cagar budaya dan dilarang diperjual blikan dan harus diserahkan pada Negara. Pada pasal (2), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperbolehkan dijual asal, dimuka umum dengan perantara kantor lelang Negara atau balai lelang internasional setelah memperoleh persetujuan panitia nasonal sebagiaman dimaksud dalam keputusan presiden No. 43 Thn 1983. Hasil penjualan benda berharga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan sebagai berikut:

  • 50% (lima puluh persen) dari hasil kotor/bruto, diperuntukkan bagi Pemerintah dan harus disetor ke Kas *29810 Negara.
  •  50% (lima puluh persen) dari hasil kotor/bruto, sisanya merupakan hak Perusahaan.

Dari peraturan pemerintah dalam Kepres diatas, terlihat jelas bahwa perdagangan BMKT dalam bentuk pelelangan sudah di muali sejak tahun 1983 yakni Kepres No. 43 Thn 1983. Sedangkan dalam undang-undang No. 5 Thn 1992, perindungan hukum warisan budaya bawah air sama sekali tidak dianggap penting dan terkesan dilupakan. Dan jelas juga lah bahwa benda warisan budaya bawah air masih dijadikan lahan pencarian keuntungan dan masih diangap sebagai harta karun yang mengiurkan, bukan dianggap sebagai benda warisan budaya yang bernilai sejarah dan ilmu pengetahuan tinggi demi masa depan bangsa yang lebih bermoral dan bermartabat.

1.2.2 Keputusan Presiden No.12 Tahun 2009

Kepres No. 12 Tahun 2009 merupakan perubahan atas keputusan presiden No. 19 Tahun 2007 tentang panitia nasional pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal tenggelain (BMKT). Peraturan ini mengacu pada undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ayat 1 dan undang-undang No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan konvensi hukum laut internasional Tahun 1982, dan masih mengacu pada undang-undang cagar budaya No.5 Tahun 1992. Undang-undang terkait lainnya adalah undang-undang No.6 Tahun 1996 tentang perairan dan kelautan, undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Adapun beberapa pasal dalam keputusan presiden No. 12 Tahun 2009, yang patut kita pahami antara lain sebagai berikut:

Pasal 2 poin 1, “BMKT merupakan benda yang dikuasai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dikelola oleh Pernerintah”.

Pasal 2 poin 2, BMKT memenuhi unsur-unsur: a. Nilainya sangat penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayan bangsa Indonesia. b. Sifatnya memberikan corak khas dan unik. c. Jumlah dan jenisnya sangat terbatas dan langka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang benda cagar budaya, dinyatakan menjadi milik negara”.

Adapun PANNAS adalah panitia nasional yang dalam hal ini yang bertugas dalam hal pengangkatan dan pemanfaatan BMKT. Yang kemudian diatur pada pasal 4;

poin 1, PANNAS BMKT mempunyai tugas : a. Mengkoordinasikan kegiatan departemen dan instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan BMKT. b. Menyiapkan peraturan perundang-undangan dan penyempurnaan kelembagaan di bidang pengelolaan BMKT. c. Memberikan rekomendasi mengenai izin survei, pengangkatan, dan pemanfaatan BMKT kepada Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian atas proses Survei, pengangkatan dan pemanfaatan BMKT. e. Menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Presiden.

Poin 2, PANNAS BMKT rnernanfaatkan BMKT yang tidak dinyatakan sebagai milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Poin 3, Dalam melaksanakan tugasnya, PANNAS BMKT dapat mengundang dan/atau meminta pendapat dan instansi pemerintah dan/atau pihak lain.

Dari uraian peraturan perundangan di atas jelas terlihat apa yang dimaksud dengan BMKT berikut kriterianya dan juga disebutkan mengenai pembentukan panitia khusus yang menangani sekaligus bertanggung jawab pada pengangkatan dan pemanfaatan BMKT yang kemudian disebut dengan PANNAS.

1.2.3. Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.06/2009

Adapun peaturan yang diluarkan oleh menteri keuangan ini menyangkut tentang tata cara penetapan status penggunaan dan penjualan benda berharga asal muatan kapal tenggelam yang merujuk pada beberapa yang perundangan antara lain: UU No.5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan Dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009.

Pasal 1, poin:

2. Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam. yang selanjutnya disebut BMKT, adalah benda berharga yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi, yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen Indonesia, paling singkat berumur 50 (lima puluh) tahun.

3.  Barang Milik Negara, selanjutnya disebut BMN, adalah semua barang yang dibeli dan APBN atau berasal dan perolehan lain yang sah.

Pasal 2, “Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penetapan status penggunaan dan penjualan BMKT secara tertib, terarah, dan akuntabel untuk meningkatkan penerimaan negara dan/atau sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Pasal 4, poin:

Menteri Keuangan, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, dan Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan penanganan hasil pengangkatan BMKT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan penanganan hasil pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan Kementerian Negara/Lembaga, PANNAS BMKT, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 5, poin 1:

Dalam rangka penanganan hasil pengangkatan BMKT sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Menteri Keuangan memiliki kewenangan sebagai berikut:

Menetapkan status penggunaan BMKT berstatus BMN.

Memberikan persetujuan pelaksanaan penjualan BMKT berstatus BMN non koleksi negara.

Memberikan persetujuan pelaksanaan penjualan BMKT berstatus selain BMN.

Poin 2 :

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 7;

Persetujuan pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8;

Persetujuan pelaksanaan penjualan sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan permohonan dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

1.2.4. Undang-undang No.32 Tahun 2004

Pengertian Otonom Daerah menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud UU PD No.32/2004 yaitu masing-masing dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, pada pasal 2 ayat 1. Dalam hal daerah yang memiliki wilayah perairan khususnya perairan laut, juga diatur dalam beberapa pasal yang termuat dalam undang-undang otonomi daerah No.32 Tahun 2004, sebagai berikut.

Pasal 18, ayat (1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di laut. Ayat (2) daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundangan. Ayat (3) kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut. b. pengaturan administrative. c. pengaturan tata ruang. d. penegakan hukum terhadap peraturan hukum yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah. e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan. f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan Negara. Ayat (4) kewenangan untuk mengelola sumber daya wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling jauh 12 mil laut diukur dan garis pantai ke arah laut lepas dan/ atau kearah perairan kepulauan untuk provinsi, dan 1/3 untuk kabupaten kota.

1.2.5. Konvrensi Internasional Perlindungan Warisan Budaya Bawah   Air Tahun 2001

Konferensi PBB tentang hukum laut (UNCLOSS) Tahun 1982, mewajibkan Negara pihak yang memiliki warisan budaya bawah laut untuk melindunginya walaupun tidak disebutkan secara spesifik. Banyak penjarahan BMKT di berbagai belahan dunia memaksa PBB untuk melakukan konferensi internasional. Pada tahun 2001 konferensi diadakan di gedung pusat PBB yang membahas tentang perlindungan warisan budaya bawah laut sesuai standar internasional. Adapun prinsip-prinsip umumnya antara lain adalah: 1. Negara pihak konvensi berjanji untuk melindungi warian budaya bawah air dimanfaatkan untuk kepentingan ummat manusia. 2. Warisan budaya bawah air dilarang untuk di eksploitasi secara komersil untuk perdagangan dan spekulasi. Prinsip-prinsip pelestarian insitu di atur pada bagian tertentu. Sebuah bagian penting dan konferensi adalah “ANNEX” berisi peraturan mengenai kegiatan-kegiatan yang diarahkan pada warisan budaya bawah air, yaitu skema operasi untuk intervensi bawah air yang diakui secara internasional sebagai dokumen acuan dalam disiplin arkeologi bawah air.

Konvensi tahun 2001 menetapkan standar yang tinggi untuk perlindungan warisan budaya bawah air yang akan menjadi umum bagi semua Negara Pihak. Dan ini hanya berlaku di antara negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi.

1.3.Sanksi Hukum

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuannya berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Namun dalam uraian panjang beberapa perundangan yang menyangkut dengan wanisan budaya bawah air, sanksi hukum yang diatur dalam perundangan tersebut hanya terdapat pada UU Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010, yakni pada pasal 109 ayat 1 dan 2 yang berkaitan dengan larangan membawa benda cagar budaya keluar wilayah provinsi akan dikenakan denda paling sedikit Rp 1 juta atau paling banyak Rp 100 juta, dan ataupun membawa ke luar negeri tanpa seizin menteni atau gubernur, maka akan dikenakan sanksi denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1,5 milyar. Adapun sanksi dalam perundangan lain tidak disebutkan.

2.1 Permasalahan

Pada surat kabar Jakarta pos tertanggal 30 april 2010 halaman 2, disebutkan bahwa menteri kelautan Fadel Muhammad akan melelang artefak dari BMKT yang tenggelam diperairan Cirebon senilai 10 jt dollar AS. Adapun rincian kasar dan artefak tersebut berupa 271 keping artefak berharga. Pengangkatan bekerja sama dengan seorang bandit laut bernama Michael Hetcher yang di duga telah melakukan pencurian serupa pada 2.306 BMKT clan menjualnya ke pasar gelap dan investor asing. Pernyataan ini diungkapkan oleh Dirjen pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Aji Sularso pada Kamis 29 April 2010

Kasus pengangkatan BMKT di Cirebon yang dilakukan oleh PT. Paradigma Putra Sejahtera (PPS), yang dinilai sebagai kegiatan ilegal. Namun dalam proses hukum ternyata PT. Paradigma Putra Sejahtera mampu rnenunjukkan surat ijin melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan No.Kep.B.59/MENKP/II/2004, tertanggal 19 Februani 2004. Alhasil perusahaan yang untuk sementara waktu telah berhasil mengangkat 2.225 keramik Cina berasal darl abad X, di Perairan Laut Jawa Utara, Cirebon. Oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi (ketika itu) yang juga Ketua PANNAS BMKT, menilai kegiatan PT. PPS di Cirebon adalah sah dan sesuai dengan aturan main yang ditetapkan PANNAS BMKT. Namun di sisi lain Kepolisian tetap menganggap kegiatan tersebut melanggar hukum dengan merujuk pada UU No 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (ketika itu). Perbedaan persepsi yang menjadi dasar pegangan masing-masing instansi ini harus segera dituntaskan, mengingat di lapangan terjadi benturan dan disharmoni. Khususnya pada kasus Cirebon. Pihak Polri rnenangkap orang yang diduga melakukan tindakan ilegal berdasarkan UU No.5 Tahun 1992 dan PP No.10 Tahun 1993, sedangkan Pannas BMKT mengacu pada Keppres No 107 Tahun 2000 dan mengatakan pengangkatan BMKT di Cirebon adalah sah.

Tabel Hasil Pengangkatan BMKT Perairan Laut Jawa, Cirebon

No Jenis Tipe Jenis Benda Jumlah Benda
1 Tipe A kondisi 80% s.d 95% sebanyak 1080 buah keramik Mangkok/ piringBuliKendiGuci Besar

Guci Sedang

809 keping196 buah67 buah5 buah

3 buah

2 Tipe B kondisi 50% s.d 70% sebanyak 697 buah keramik Mangkok/ PiringBuliKendi 612 keping59 buah26 buah
3 Tipe C kondisi pecah/ rusak sebanyak 3592 keping MangkokBuliKendi Jumlah total 3952 keping


Sumber : Bahan Raker Menteri KP- komisi III DPR – RI, 2004.

3.1 Kesimpulan dan Catatan.

Meskipun PANNAS BMKT sudah dibentuk cukup larna, namun kelalaian pengangkatan BMKT di Indonesia belum menunjukkan hasil yang optimal dan sarat kecurangan dan permaianan politi demi kepentingan ekonomi. Berikut beberapa kendala yang dipandang perlu segera dibenahi oleh PANNAS BMKT dan perlu diketahui oleh pihak Pengusaha/Investor:

  1. Belum adanya pemahaman, harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan perundangan terkait BMKT.
  2. Belum tersedianya data yang lengkap, akurat dan komprehensif rnengenai kapal-kapal tenggelam yang sedang dalam proses survey dan pengangkatan BMKT di perairan Indonesia.
  3. Belum terlaksananya pengawasan BMKT pasca pengangkatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah arkeologis. Terutama di tempat-tempat konservasi dan/atau gudang-gudang penyimpanan milik para pengusaha.
  4. Belum jelasnya peraturan perundang-undangan dalam hal penjualan BMKT oleh Balai Lelang Negara, termasuk tata cara pelaksanaannya.
  5. Perlu adanya sanksi hukum yang lebih jelas dalam setiap peraturan perundangan yang terkait dengan BMKT.
  6. Undang-undang Cagar Budaya No.11 Tahun 2010 kiranya segera mengeluarkan PP terkait dengan hal-hal terkait didalamnya.
  7. peningkatan kualitas mahasiwa arkeologi dalam kajian maritim dan bawah air (menyelam dan keahlian ekskavasi bawah air), sehingga mampu menjawab tantangan akan minimnya sumber daya manusia dan tenaga ahli arkeologi bawah air.
  8. Sosialisasi perundangan yang berkaitan dengan BCB (Benda Cagar Budaya) bawah air terhadap masyarakt pesisir pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.


Daftar Pustaka.

Anonim, Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1992

Anonim, Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2009

Anonim, Konvrensi Internasional Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air Tahun 2001

Anonim, Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK. 06/2009.

Anonim, Undang-Undang Cagar Budaya No. 5 Tahun 1992

Anonim, Undang-undang No.32 Tahun 2004.

Anonim, Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010

Anonim, Majelis umum PBB sesi 53 Dokumen 456/samudera dan hukum laut-laporan sekretaris jenderal, Hal-61. 1998

Anwar, Chairil, Hukum Internasional. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Bowens, Amanda, The NAS Guide to Pinciples: Under Water Archeology. Porthsrnouth.2009.

Harian Kompas edisi 4 Sepetember 2009

Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Maritim Asia Tenggara. 2003. Sejarah Maritim Indonesia. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Reid, Anthony, Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450 1680. Vol.11. Expansion and Crisis. New Haven, Yale University Press. 1993.

Website

http://formalcbc.wordpress.corn/2008/04/07/bcb-di-perairan-cirebon/

http://www.budpar. go. id

http://www.jakartapos .com

     JALAS VIVA JAYA MAHE. DILAUT KITA JAYA.

Categories